Kupasberita.net // Probolinggo – Kamis (20/11/2025), perwakilan Aliansi Aktivis Probolinggo Bela Suarni, Sholehudin, menyampaikan kekecewaan mendalam atas lambannya penanganan dugaan penganiayaan terhadap Suarni, warga Dusun Krajan, Desa Sapikerep, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, yang diduga dilakukan oleh seorang warga negara asing (WNA).

Menurut Sholehudin, kasus tersebut bukanlah isu atau kabar burung, tetapi fakta yang semestinya mendapat respons cepat dari aparat penegak hukum (APH).

“Kami sangat prihatin. Ini bukan isu, bukan info. Ini fakta. Seharusnya APH bergerak cepat, apalagi terduga pelakunya WNA,” tegasnya.

Ia menilai bahwa Suarni seharusnya memperoleh perlindungan hukum maksimal, bukan justru merasa terabaikan. Karena itu, pihaknya memastikan akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas.

“Kami akan terus mendesak Polres Kabupaten Probolinggo agar menetapkan WNA tersebut sebagai tersangka dan menghukumnya seberat-beratnya. Jika tidak cepat ada titik terang, bisa muncul korban lain seperti Ibu Suarni,” ujarnya.

Ancaman Aksi Turun Jalan dan Pelaporan ke HAM serta Propam

Aliansi Aktivis Probolinggo menegaskan akan menggelar aksi turun ke jalan jika dalam waktu sepekan kasus ini tidak menunjukkan perkembangan signifikan. Mereka juga akan melaporkan persoalan tersebut ke lembaga HAM dan Propam Mabes Polri.

“Jika dalam seminggu tidak ada titik terang, kami akan turun aksi dan membawa kasus ini ke HAM serta Propam Mabes Polri,” tegas Sholehudin.

Soroti Sikap DPRD yang Dinilai Tidak Responsif

Selain mengkritik APH, Aliansi Aktivis Probolinggo juga menyoroti sikap DPRD Kabupaten Probolinggo yang dinilai pasif dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat.

“Kami tidak meminta DPRD mengintervensi penegak hukum. Tapi wakil rakyat seharusnya terpanggil menyikapi persoalan seperti ini. Jangan hanya rajin datang saat mau mencalonkan diri, mengemis suara, lalu diam saat rakyat butuh bantuan,” kata Sholehudin.

Ia menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat kepada para wakil rakyat harus dibalas dengan tindakan nyata.

Pesan untuk Penegak Hukum dan DPRD

Sholehudin meminta penegak hukum tidak hanya menuntut masyarakat patuh terhadap aturan, tetapi juga harus mampu memberikan teladan melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

Sementara kepada DPRD, ia menyampaikan pesan bernada keras:

“Tunjukkan bahwa visi-misi kalian benar-benar dijalankan. Jangan sampai masyarakat melihat DPRD hanya sebagai Dewan D4: Datang, Duduk, Diam, Duit,” tegasnya.

Aliansi juga menekankan agar tidak ada pihak yang mencoba mengintervensi gerakan mereka dalam membela hak-hak Suarni. (Tim/Red/**)