BNPB Rilis 16 Nomor Darurat Bencana Aceh: Warga Diimbau Gunakan WhatsApp/SMS Respons Lebih Cepat - Serambinews
BNPB Rilis 16 Nomor Darurat Bencana Aceh: Warga Diimbau Gunakan WhatsApp/SMS Respons Lebih Cepat - Serambinews.com
Penulis: Firdha Ustin | Editor: Nurul Hayati
SERAMBINEWS.COM - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis daftar nomor penting atau nomor darurat bencana Aceh yang bisa dihubungi masyarakat untuk melaporkan kondisi darurat maupun mendapatkan informasi terkini di lapangan, Sabtu (29/11/2025).
Daftar nomor darurat bencana Aceh ini disampaikan BNPB melalui unggahan resmi di Instagram, seiring meningkatnya laporan bencana di sejumlah wilayah Aceh pasca dilanda banjir bandang.
“Halo #SahabatTangguh! Berikut ini kami sampaikan nomor yang dapat dihubungi untuk melaporkan maupun mendapatkan informasi di lapangan. Dianjurkan untuk menghubungi melalui pesan WhatsApp atau SMS,” tulis BNPB Indonesia di Instagram.
BNPB mengingatkan bahwa penggunaan WhatsApp atau SMS diprioritaskan agar informasi lebih cepat diterima petugas, mengingat kondisi jaringan telepon sering tidak stabil saat bencana.
Berikut daftar lengkap nomor darurat yang dapat dihubungi masyarakat Aceh:
Lembaga dan Instansi di Aceh:
BNPB dan BPBD di tiap kabupaten/kota saat ini tetap siaga 24 jam menerima laporan masyarakat.
Warga juga diimbau tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dan segera melaporkan bila terjadi kondisi yang membahayakan.
16 Orang Meninggal, 6.104 KK Mengungsi, 1.938 Rumah Rusak, Bantuan Luar belum Menjangkau Aceh Tengah
Diberitakan sebelumnya, bencana Hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Aceh Tengah sejak 25 hingga 28 November 2025 telah menimbulkan kerugian dan dampak kemanusiaan yang sangat serius.
Dalam laporan resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang di paparkan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, per Jumat (28/11/2025) pukul 17.00 WIB, tercatat 16 jiwa meninggal dunia dan lebih dari 6.104 Kepala Keluarga (KK) harus mengungsi, sementara 1.938 rumah mengalami kerusakan berat hingga ringan.
Laporan data kerusakan menunjukkan betapa parahnya infrastruktur vital yang terdampak.
Total 14 kecamatan terdampak, dengan 9 kecamatan di antaranya kini berstatus wilayah terisolir.
Akses Transportasi : Terdapat 5 ruas jalan nasional menuju Kabupaten Aceh Tengah dari luar kabupaten terputus, dan akses jalan ke 9 kecamatan dari ibukota kabupaten juga lumpuh.
Ditambah lagi, puluhan ruas jalan menuju kecamatan dan desa ikut terputus.
Infrastruktur Vital : Sebanyak 18 jembatan terputus total, melumpuhkan mobilitas warga.
Selain itu, 14 unit akses listrik, air bersih, dan telekomunikasi/internet di 14 kecamatan juga mengalami kerusakan, membuat komunikasi dan pasokan dasar terganggu.
Yang paling mengkhawatirkan, satu-satunya akses menuju Rumah Sakit Umum Datu Beru terputus total, menghambat penanganan medis darurat.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menghadapi situasi kritis di mana upaya penanganan terkendala parah oleh logistik dan akses.
Catatan BPBD menyebutkan BBM habis, dan bantuan yang dibutuhkan sangat mendesak.
Fakta paling mencemaskan adalah hingga 5 hari pasca-bencana, belum ada bantuan kemanusiaan yang berhasil masuk dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, mengingat semua akses darat terputus.
“Saat ini, kami benar-benar dalam kondisi darurat dan hanya jalur udara yang bisa menjangkau Kabupaten Aceh Tengah,” ujar Bupati Haili Yoga dengan memohon perhatian.
Wilayah terisolir butuh penanganan logistik secepatnya “Belum ada sentuhan bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat yang bisa kami salurkan, sebab semua logistik dari luar belum bisa masuk.
Kami hanya mengandalkan sumber daya lokal yang terbatas, bahkan stok BBM sudah habis.
Wilayah terisolir butuh penanganan logistik secepatnya,” tegas Bupati Haili Yoga, mendesak adanya jalur logistik udara segera untuk menjangkau wilayah-wilayah terisolir.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah berupaya maksimal dengan sumber daya yang ada, namun skala bencana telah melampaui kapasitas daerah.
Bantuan yang sangat dibutuhkan saat ini, sebagaimana terlampir dalam data BPBD, meliputi logistik makanan, obat-obatan, tenda pengungsian, dan dukungan alat berat untuk membuka akses jalan yang terputus.
Pemerintah Daerah berharap Pemerintah Pusat melalui BNPB segera menetapkan status tanggap darurat nasional dan mengirimkan bantuan via jalur udara untuk menghindari bertambahnya jumlah korban dan kerugian akibat keterlambatan penanganan. (Serambinews.com/Firdha)