Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Bakal Umumkan Desa-desa Penghasil Pajak Tertinggi di Jawa Barat - PIKIRAN RAKYAT
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Bakal Umumkan Desa-desa Penghasil Pajak Tertinggi di Jawa Barat
PIKIRAN RAKYAT - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Kepala Bapenda Jabar untuk mengumumkan nama desa-desa penghasil pajak tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Hal ini dilakukan untuk mendorong pembangunan dan pemerataan di tingkat desa.
Dedi berencana memberikan alokasi dana pembiayaan khusus bagi desa-desa di Jawa Barat yang tercatat memiliki kontribusi pajak tertinggi.
"Itu segera minggu depan diumumkan desa-desa penghasil pajak tertinggi di Jawa Barat," ujar Dedi dalam pidatonya di forum The 7th West Java Investment Summit (WJIS) 2025 di Hotel Pullman, Bandung, Jumat (14/11/2025).
Dedi melanjutkan, desa-desa yang masuk dalam daftar tersebut akan mendapatkan apresiasi berupa alokasi pembiayaan khusus yang bersumber dari pemerintah provinsi (Pemprov) dan pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) setempat.
Dana tersebut, kata dia, akan diarahkan langsung untuk memperbaiki infrastruktur dan layanan dasar yang vital bagi masyarakat di desa tersebut.
"Untuk apa? Agar dia mendapat alokasi pembiayaan, sehingga infrastruktur air bersihnya tertata dengan baik, pendidikan dasar menengah dan pendidikan tingginya juga terkoneksi dengan baik," ucapnya.
Tak hanya infrastruktur, Dedi menyebut dana insentif ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara langsung.
"Kemudian juga angka kesehatannya membaik, angka harapan hidupnya meningkat, kemudian di desa itu tumbuh menjadi desa yang kuat," tambahnya.
Menurutnya, strategi ini merupakan investasi jangka panjang. Jika desa sudah kuat dan masyarakatnya cerdas, hal ini akan memicu efek domino positif terhadap perekonomian yang lebih luas, termasuk industri.
"Kalau desanya sudah kuat, masyarakatnya cerdas, itu nanti juga akan melahirkan konektivitas industri, itu memiliki implikasi pada kesejahteraan publik," ucap mantan bupati Purwakarta itu.
Hal itu disampaikan Dedi setelah sebelumnya menyoroti sistem perpajakan nasional yang dianggap belum adil karena banyak perusahaan menyetor pajaknya ke Jakarta padahal membuka industri di wilayah Jawa Barat.***
