Iran mengajukan protes keras kepada PBB terkait serangan AS terhadap tiga fasilitas nuklirnya pada 22 Juni lalu (Foto: AP)

TEHERAN, iNews.id - Pemerintah Iran secara resmi mengajukan protes keras kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait serangan terhadap tiga fasilitas nuklirnya pada 22 Juni lalu. Dalam surat yang ditujukan langsung kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Dewan Keamanan PBB, Teheran menuntut agar Amerika Serikat (AS) dan Israel dipaksa mempertanggungjawabkan tindakan mereka yang dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

Langkah ini dipicu oleh pernyataan mengejutkan Presiden Donald Trump pada 6 November, yang secara terbuka mengaku bahwa dialah yang menginstruksikan serangan Israel terhadap Iran pada 13 Juni,  serangan yang memicu perang udara selama 12 hari dan menewaskan lebih dari 900 orang, termasuk pejabat militer dan ilmuwan nuklir Iran.

Iran Minta PBB Bertindak Tegas

Dalam suratnya, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa AS dan Israel harus dimintai pertanggungjawaban penuh atas kerusakan dan korban jiwa akibat serangan tersebut.

Araghchi mendesak PBB mengambil “tindakan yang sesuai”, baik dalam konteks hukum internasional maupun kewajiban Dewan Keamanan untuk menjaga perdamaian dunia.

Araghchi menyatakan bahwa serangan AS, Israel tidak hanya melanggar kedaulatan Iran tetapi juga memenuhi unsur kejahatan perang.

“Presiden Trump dan pejabat AS lainnya harus bertanggung jawab secara pidana atas serangan itu,” tulisnya.

Teheran juga menekankan bahwa komentar Trump merupakan bukti nyata keterlibatan dan kendali langsung Washington selama perang udara Iran, Israel, yang berlangsung dari 13 hingga 24 Juni.

Tuntutan Reparasi dan Kompensasi

Iran dalam suratnya menuntut AS dan Israel untuk tunduk pada kewajiban reparasi, termasuk restitusi dan kompensasi atas kerusakan fasilitas nuklir serta kerugian lain yang ditimbulkan. Pemerintah Iran menilai kerusakan yang terjadi bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga berdampak pada stabilitas kawasan dan program nuklir nasional.

“Ini tanpa prasangka terhadap tanggung jawab pidana individu siapa pun, termasuk dalam rezim Israel, yang memimpin, memerintahkan, melakukan, atau membantu kejahatan perang tersebut,” kata Araghchi.

PBB dan AS Belum Berkomentar

Hingga saat ini, juru bicara misi AS untuk PBB maupun kantor Sekjen PBB Antonio Guterres belum memberikan respons atas tuntutan Iran. Namun desakan Teheran diprediksi akan memperpanjang ketegangan diplomatik di tengah situasi Timur Tengah yang sudah memanas.

Pengakuan Trump yang terang-terangan menyebut dirinya memerintahkan serangan tersebut memberi Iran amunisi politik baru untuk menekan AS di forum internasional. Pengamat menilai langkah Iran menyurati Guterres adalah upaya membangun dukungan global bahwa serangan tersebut tidak dapat dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.

Dengan tekanan diplomatik yang kini diarahkan langsung ke AS, dinamika geopolitik kawasan diperkirakan akan semakin kompleks, terutama jika Dewan Keamanan PBB memutuskan membawa persoalan ini ke pembahasan formal.

Iran menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengejar akuntabilitas internasional, dan langkah menyurati PBB menjadi babak baru dalam konfrontasi panjang antara Teheran dan Washington.