Kemendagri Sebut Revisi UU Pemda Dorong Penguatan Tata Kelola Daerah - CNN Indonesia
Kemendagri Sebut Revisi UU Pemda Dorong Penguatan Tata Kelola Daerah
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut revisi Undang-undang Pemerintah Daerah (Pemda) bisa mendorong penguatan tata kelola pemerintah daerah. Ilustrasi (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut revisi Undang-undang Pemerintah Daerah (Pemda) bisa mendorong penguatan tata kelola pemerintah daerah.
Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Cheka Virgowansyah menjelaskan revisi UU Pemda merupakan usul inisiatif dari DPR agar dapat tersingkronisasi dengan UU lainnya seperti UU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) serta UU Cipta Kerja.
"Urgensinya karena otonomi daerah sudah berjalan 25 tahun, kesejahteraan daerah, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin semakin berkurang, daya saing daerah over all membaik," ujarnya dalam keterangannya, Rabu (26/11).
"Respons pemerintah daerah juga semakin membaik. Hal ini menunjukkan tren otonomi daerah getting better. Dari capaian yang sudah ada maka harapannya ke depan menjadi lebih baik lagi," imbuhnya.
Lihat Juga :
Berdasarkan temuan Kemendagri, kata Cheka, perbandingan antara jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dengan produk domestic bruto (GDP) regional hingga pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah ternyata tidak berkorelasi positif.
"Misalnya dinas tenaga kerja, tugas utamanya adalah membuat orang yang menganggur menjadi bekerja. Bukan malah melaksanakan rapat atau job fair. Lembaga ini bisa saja beraktivitas seperti menggelar job fair atau kegiatan yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan tapi memang benar-benar ada hasilnya yakni bisa menyerap tenaga kerja," kata Cheka.
Di sisi lain, Cheka mengungkapkan bahwa otonomi daerah sudah memberikan banyak manfaat dan perbaikan bagi daerah. Ia mengklaim tingkat kesejahteraan masyarakat pertumbuhan ekonomi hingga angka harapan hidup terus meningkat
Lebih lanjut, ia mengatakan salah satu tujuan utama otonomi daerah ialah untuk memudahkan pelayanan publik, mulai dari percepatan layanan hingga kemudahan izin.
"Terpenting bagi rakyat kami bisa sejahtera, bisa punya daya saing, bisa mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik. Jadi masyarakat kepalanya bisa pintar, perutnya kenyang dan dompetnya penuh. Human Development Index semacam itulah yang ingin dicapai dari revisi UU Pemda ini," ujarnya.