Ringkasan Berita:

• Nahdlatul Ulama (NU) diharapkan tidak dijadikan tempat manuver politik oleh segelintir pihak. 
• Imbauan ini muncul di tengah dinamika internal PBNU belakangan ini.
• PBNU sendiri tengah dirundung polemik setelah beredarnya dokumen risalah Rapat Harian Syuriyah di Hotel Aston City Jakarta, 20 November 2025. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nahdlatul Ulama (NU) diharapkan tidak dijadikan tempat manuver politik oleh segelintir pihak. Organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu disebut sebagai milik warga NU dan umat.

Imbauan ini muncul di tengah dinamika internal PBNU belakangan ini. NU, menurut pandangan tersebut, harus kembali menjalankan nilai musyawarah, transparansi, dan pengabdian kepada umat. 

Pernyataan ini disampaikan oleh Idrus Marham, Anggota MPO PB IKA PMII sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar. 

MPO PB IKA PMII adalah Majelis Pertimbangan Organisasi dalam struktur kepengurusan Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII).

Hubungan IKA PMII dengan PBNU sendiri bersifat historis, kultural, dan jaringan kader.

PMII lahir dari NU, alumninya berhimpun di IKA PMII, dan tokoh-tokoh MPO sering berinteraksi serta memberi pandangan terhadap dinamika PBNU.

Idrus menegaskan NU harus kembali pada khittahnya: menjaga tradisi, meneguhkan akhlak, dan menjadi penuntun moral bagi kehidupan keumatan dan kebangsaan.

"Harapannya, persoalan internal PBNU diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan bila perlu melalui dialog para kiai sepuh dan tokoh moral agar muncul solusi yang adil dan berkelanjutan," ujar Idrus kepada wartawan, Selasa (25/11/2025).

Ia menilai krisis PBNU saat ini menjadi momen penting untuk introspeksi dan memperkuat jati diri NU sebagai organisasi sosial-keagamaan yang berdiri di atas nilai moral, bukan ajang politik elite.

"Sejarah NU dibangun dari pesantren, akar rumput, dan kolektivitas umat, bukan dari politik elite," katanya.

PKB Tidak Ikut-ikutan

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Cucun Ahmad Syamsurijal, menyatakan pihaknya tak ikut-ikutan terkait desakan agar Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

"Itu di PBNU, kita enggak ikut-ikutan," kata Cucun di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Cucun mengaku tak paham konflik internal yang terjadi di PBNU. Ia merasa tak pantas untuk ikut campur. 

"Kita enggak paham, biarkan itu selesai di rumah tangga orang tua sendiri, PBNU, ya," ungkapnya. 

Sebelumnya, Mantan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Nusron Wahid, merespons gejolak yang menerpa internal organisasi masyarakat keagamaan tersebut.

Nusron berharap gejolak di internal PBNU tersebut segera berlalu.

"Kita berdoa kepada Allah SWT semoga cepat berlalu. Itu saja," kata Menteri ATR/Kepala BPN itu, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Polemik di PBNU

PBNU sendiri tengah dirundung polemik setelah beredarnya dokumen risalah Rapat Harian Syuriyah di Hotel Aston City Jakarta, 20 November 2025. 

Risalah itu menyebutkan bahwa KH Yahya Cholil Staquf diminta mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU. 

Rapat yang dihadiri 37 dari 53 pengurus Syuriyah menghasilkan sejumlah keputusan, termasuk sorotan terhadap tata kelola keuangan dan pengundangan narasumber AKN NU yang dinilai bermasalah.

Musyawarah kemudian menetapkan agar KH Yahya mundur dalam tiga hari. Jika tidak, pemberhentian akan dilakukan secara resmi oleh Syuriyah.