HERALD.ID, JAKARTA — Pengamat politik, Rocky Gerung menilai langkah lima mahasiswa menggugat Undang-Undang MD3 ke Mahkamah Konstitusi sebagai tindakan cerdas dan progresif.

Dalam diskusinya di kanal YouTube Rocky Gerung Official, ia menyebut bahwa rakyat sebagai pemilih seharusnya memiliki hak untuk memberhentikan anggota DPR yang gagal menjalankan amanah.

Menurut Rocky, demokrasi sejatinya menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Ia menegaskan bahwa mandat anggota DPR berasal langsung dari rakyat, bukan dari partai politik.

Karena itu, jika seorang wakil rakyat mengkhianati janji atau gagal menjalankan tugas, rakyat berhak menarik kembali mandat tersebut tanpa harus melalui mekanisme partai. “Partai hanya pemberi tiket, tapi izin dan mandat datang dari rakyat,” ujarnya.

Rocky memandang inisiatif mahasiswa menggugat UU MD3 sebagai terobosan konstitusional. Ia menyebutnya “langkah jenius” karena membuka peluang bagi rakyat untuk memiliki mekanisme langsung dalam mengontrol wakilnya.

Ia juga menyoroti bahwa Mahkamah Konstitusi perlu berani melakukan judicial activism untuk menjaga keadilan substantif, bukan sekadar mengikuti prosedur formal yang kerap melindungi elite politik.

Selain menyoroti persoalan DPR, Rocky juga menyinggung legitimasi kepemimpinan di tingkat nasional. Ia menilai prinsip yang sama berlaku untuk presiden dan wakil presiden, bahwa mandat dari rakyat berarti rakyat pula yang berhak mencabutnya ketika legitimasi moral atau kapasitas kepemimpinan hilang.

Dalam konteks ini, ia menyinggung isu ijazah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang menurutnya telah menimbulkan krisis kepercayaan publik.

“Kalau legitimasi sudah hilang, legalitas tidak lagi berarti,” kata Rocky.

Ia menilai gerakan mahasiswa kali ini adalah sinyal penting dari masyarakat sipil yang ingin memurnikan kembali demokrasi dari pengaruh oligarki dan feodalisme politik.

Rocky menyerukan agar masyarakat mendukung upaya mahasiswa tersebut sebagai bagian dari perbaikan sistem politik Indonesia. “Tekanan politik yang lahir dari akal sehat rakyat bisa melahirkan sejarah baru,” tutupnya. (*)