Share

Sebentar lagi, pemerintahan Prabowo Subianto akan melewati tahun transisi dari rezim Jokowi. Tentunya banyak warisan yang manis maupun pahit, Salah satu yang pahit adalah warisan utang dari 10 tahun pemerintahan Jokowi sebesar Rp8.400 triliun.

Nah, kalau utang warisan pemerintahan Jokowi sudah jumbo, maka bisa dipastikan posisi utang pemerintahan Prabowo Subianto di akhir tahun 2025, ikut jumbo. Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky memproyeksikan, posisi utang pemerintah berpotensi menembus Rp9.600 triliun di akhir tahun ini.  "Naik dari perkiraan posisi Oktober yang mencapai Rp9.450 triliun," kata Awalil, Jakarta, dikutip Minggu (23/11/2025).

Pemicu menggunungnya utang, kata Awalil, adalah melebarnya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di mana, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam laporan APBN Kita edisi November 2025, mencatat hingga 31 Oktober 2025, pendapatan negara mencapai Rp2.113,3 triliun.

Sedangkan belanja Negara mencapai Rp2.593 triliun. Selisih keduanya membuat APBN mengalami defisit Rp479,7 triliun. Untuk menutup defisit, pemerintah menarik pembiayaan anggaran Rp532,9 triliun, sehingga terbentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp53,2 triliun.

Baca Juga:

Sedangkan realisasi pembiayaan utang neto mencapai Rp570,1 triliun, atau 73,48 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp775,9 triliun.

Pemerintah menyatakan strategi pembiayaan masih sesuai rencana melalui prefunding, cash buffer, serta manajemen kas dan utang yang lebih aktif. Namun, data menunjukkan penarikan utang tetap melampaui kebutuhan defisit.

"Realisasi APBN sampai dengan 31 Oktober masih mencatatkan SiLPA, yang berarti berutang memenuhi kebutuhannya," papar Awalil.

Awalil menyoroti keterbatasan transparansi data dalam laporan APBN Kita tahun 2025 yang tidak lagi menampilkan posisi utang bulanan. Padahal, data ini diperlukan publik untuk menilai kemampuan pemerintah menjaga kesehatan fiskal.

Baca Juga:

Laporan terakhir yang menyajikan angka resmi posisi utang adalah dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), yang mencatat posisi utang akhir 2024 sebesar Rp8.813 triliun.

Berdasarkan tambahan pembiayaan utang netto hingga Oktober, semestinya posisi utang pemerintah mencapai sekitar Rp9.383 triliun.

Namun, pelemahan rupiah dari Rp 16.162 menjadi Rp 16.640 per dolar AS sepanjang 2025, atau sekitar 2,96 persen akan menambah nilai utang berdenominasi valuta asing.

Dengan porsi utang valas mencapai 28,5 persen, depresiasi tersebut diperkirakan menambah nominal utang sekitar Rp 67 triliun, sehingga total posisi utang naik menjadi Rp9.450 triliun per Oktober.

Baca Juga:

Dengan masih adanya kebutuhan pembiayaan hingga Desember dan potensi pelemahan rupiah lanjutan, Awalil memperkirakan posisi utang pemerintah akan terus meningkat dan berpotensi mencapai Rp 9.600 triliun pada akhir 2025.

Meski begitu, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan tetap di sekitar 40 persen.