/BNPB

Ringkasan Berita:

• Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menggalang donasi untuk para korban bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah daerah di Sumatera.
• Sekretariat Apkasi ditunjuk mengkoordinasi penggalangan donasi ini agar dikelola secara transparan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menggalang donasi untuk para korban bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah daerah di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh.

Penggalangan donasi terbuka ini untuk membantu meringankan beban daerah yang terdampak parah dan warga yang kehilangan harta benda dan keluarga.

Ketua Harian Apkasi, Dadang Supriatna, menyerukan aksi solidaritas di penggalangan ini. Dia menghimbau jajaran Dewan Pengurus dan seluruh anggota Apkasi untuk saling mendukung melalui program Apkasi Peduli Bencana.

"Sekarang sedang terjadi bencana alam di mana-mana, khususnya daerah Sumatera yang juga anggota Apkasi. Kita prihatin dengan peristiwa ini," kata Dadang Supriatna, Sabtu, 29 November 2025.

Dadang yang juga Bupati Kabupaten Bandung ini mengajak seluruh Dewan Pengurus dan anggota Apkasi berpartisipasi aktif memberikan donasi kepada daerah yang terkena bencana.

Ia menginstruksikan Sekretariat Apkasi mengkoordinasi penggalangan donasi ini secara transparan.
"Mudah-mudahan dalam waktu dua minggu ke depan, donasi kita sudah terkumpul dan segera kita distribusikan kepada anggota Apkasi yang terdampak," ujarnya.

Ketua Umum Apkasi, yang juga Bupati Lahat Bursah Zarnubi, mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam.

Ia mencatat korban jiwa terus berjatuhan, bahkan mencapai ratusan orang di wilayah Sumatra, meliputi Sumatra Barat, Sumatra Utara, hingga Aceh, serta beberapa daerah di Jawa.

"Keselamatan warga adalah prioritas utama. Bencana alam ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat," ujar Bursah Zarnubi.

Ia mengingatkan rekan-rekan kepala daerah untuk segera meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan para relawan.

"Dengan semangat gotong royong dan kepedulian sosial, diharapkan dampak bencana dapat diminimalisasi, baik dari segi korban jiwa maupun kerugian materiil. Mari kita bergandeng tangan," ujarnya.

Selain daerah yang terdampak, Bursah juga mengingatkan daerah-daerah lain agar tetap waspada dan meningkatkan kesiapsiagaan.

Ia mendorong semua pihak memperkuat koordinasi dan memperbarui data wilayah rawan bencana. Pentingnya rencana kontinjensi yang matang, serta pelatihan dan simulasi tanggap darurat yang berkala, ditekankan agar petugas di lapangan lebih tangguh dan responsif.

Langkah antisipatif ini diamini Sekretaris Jenderal Apkasi, Bupati Minahasa Utara Joune Ganda.

Merespons Siaran Pers BMKG Stasiun Klimatologi Jakarta tertanggal 2 November 2025 yang memproyeksikan potensi cuaca ekstrem pada periode November 2025-Januari 2026, Joune Ganda telah mengambil langkah cepat di daerahnya.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah No 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Joune Ganda secara resmi menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Alam di Kabupaten Minahasa Utara.

Penetapan ini berlaku selama 130 hari, mulai 12 November 2025 hingga 21 Maret 2026.

"Keputusan ini merupakan bentuk kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi potensi bencana yang dipicu musim hujan," tegas Joune Ganda. Ia mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap hujan lebat, angin kencang, dan risiko tanah longsor.(tribunnews/fin)