Lihat Foto

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyoroti kondisi TNI yang masih bekerja secara swadaya, bahkan mengutang, dalam pembangunan jembatan darurat pascabencana di Sumatera.

Said menilai kondisi tersebut seharusnya tidak terjadi apabila koordinasi anggaran antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Keuangan berjalan cepat dan efektif.

“Harusnya apa yang dialami oleh TNI tidak terjadi jika BNPB sebagai lead sector penanganan bencana di Sumatera bisa lebih cepat dalam pengajuan anggaran ke Kemenkeu,” ujar Said, Rabu (31/12/2025).

Said mengungkapkan, dari sisi anggaran, pemerintah sebenarnya masih memiliki dana siap pakai untuk penanganan bencana di Sumatera.

Oleh karena itu, pengalaman TNI yang harus menanggung sendiri biaya mobilisasi alat berat dan pembangunan jembatan darurat, menunjukkan lemahnya koordinasi lintas sektor.

“Dari sisi anggaran, alokasi pada APBN 2025 masih tersedia dana on call kurang lebih Rp 500 miliar untuk penanganan bencana di Sumatera di tahun 2025,” kata Said.

“Saya berharap Menkeu dan BNPB merumuskan kebijakan anggaran yang cepat, namun tetap pruden,” sambungnya.

Menurut Said, jembatan bailey adalah jembatan darurat yang dimiliki Zeni Tempur TNI AD, dan berperan penting untuk membuka akses wilayah terdampak bencana yang terisolasi.

Dengan begitu, kebutuhan anggaran mobilisasi dan pemasangan jembatan bailey yang relatif tidak besar, seharusnya dapat dipenuhi dengan cepat.

“Saya kira kebutuhan anggaran untuk mobilisasi dan pemasangan jembatan bailey juga tidak terlalu besar, dan sangat mungkin hal itu bisa dilakukan cepat jika koordinasi lintas sektor berjalan dengan baik,” ujarnya.

Said menegaskan, persoalan ini harus menjadi bahan evaluasi agar penanganan bencana tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang berbelit.

“Hal ini bisa menjadi evaluasi ke depan agar peran koordinasi lintas sektor oleh K/L yang menjadi lead sector lebih gesit. Jangan sampai penanganan bencana berlarut-larut karena lemahnya pola koordinasi antar sektor,” kata Said.

Bangun Jembatan dengan Utang

Diberitakan sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan bahwa pembangunan jembatan darurat pascabencana di Sumatera, khususnya di Aceh, menghadapi proses yang panjang dan rumit, termasuk dalam hal pendanaan.

Maruli menjelaskan, pembangunan jembatan darurat harus diawali dengan survei lokasi untuk menentukan jenis jembatan yang sesuai.

“Kita harus survei tempat itu, tempat itu harus jenis jembatan apa yang tepat,” kata Maruli.

Berdasarkan hasil survei, TNI AD membangun tiga jenis jembatan darurat, yakni jembatan bailey, jembatan Armco, serta jembatan perintis atau jembatan gantung.

Maruli menerangkan bahwa hingga kini Satgas Darurat Pembangunan Jembatan yang dikoordinir oleh TNI masih bekerja secara swadaya.

“Sampai dengan saat ini kami belum mengerti sistem keuangannya, Pak. Kita swadaya semua ini, Pak,” ucap Maruli.

Maruli bahkan mengakui bahwa pengadaan jembatan Armco dilakukan dengan cara berutang demi mempercepat pembangunan.

“Untuk Armco sampai pabrik-pabriknya itu kita borong semua, Pak, habis. Udah tiga tahap kita sudah kerjakan. Itupun ya saya nanti bisik-bisik Bapak aja Pak itu masih utang Pak,” ujar Maruli.

Meski demikian, Maruli menegaskan bahwa Satgas Darurat Jembatan tetap melanjutkan pekerjaan pemulihan infrastruktur penghubung di wilayah terdampak bencana.

Respons Menteri Keuangan

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons pernyataan Maruli dengan menyebut bahwa peran Kementerian Keuangan berada di tahap akhir, yakni pembayaran setelah ada pengajuan.

“Kalau peran Menteri Keuangan agak sedikit, Pak, karena kami di belakang, kami cuma ya bayar kalau ada tagihan,” ujar Purbaya dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana Sumatera di Aceh, Selasa (30/12/2025).

Purbaya mengatakan, selama ini pendanaan penanganan bencana dilakukan melalui satu pintu, yaitu BNPB.

“Yang kami tahu kan selama ini satu pintu lewat BNPB, harusnya sih kita anggap lancar tadinya. Tapi saya baru tahu bahwa sebelah saya punya utang banyak rupanya,” kata Purbaya, disambut tawa Maruli.

Meskipun begitu, Purbaya memastikan pemerintah masih memiliki anggaran kebencanaan untuk melunasi utang pembangunan jembatan darurat dan membangun hunian bagi korban bencana.

“Sekarang masih ada tersisa siap pakai Rp1,51 triliun, Pak. Jadi kalau besok atau hari ini, BNPB bisa mengajukan ke kami untuk pembayaran utang jembatan, besok bisa cair, Pak,” ujar Purbaya.