khaberni/tangkap layar

Ringkasan Berita:

• Sejak gencatan senjata Gaza dimulai pada 10 Oktober 2025, Israel telah melanggarnya lebih dari 590 kali.
• Gencatan senjata tidak dapat dilanjutkan ke tahap kedua selama pelanggaran Israel masih berlanjut.
• Hamas mendesak para mediator untuk menekan Israel agar menghormati kesepakatan tersebut.

TRIBUNNEWS.COM - Seorang pejabat Hamas menyampaikan informasi terkait gencatan senjata Gaza, Selasa (9/12/2025).

Anggota biro politik Hamas, Hossam Badran, mengatakan gencatan senjata Gaza tidak dapat dilanjutkan ke tahap kedua selama pelanggaran Israel masih berlanjut.

Sejak gencatan senjata dimulai pada 10 Oktober 2025, Israel telah melanggarnya lebih dari 590 kali, menewaskan 360 warga Palestina, dan menyebabkan jumlah total korban tewas di Gaza akibat serangan selama dua tahun menjadi di atas 70.000 jiwa.

Hossam Badran mendesak para mediator untuk menekan Israel agar menghormati kesepakatan tersebut.

"Tahap kedua tidak dapat dimulai selama pendudukan (Israel) terus melanggar perjanjian dan mengingkari komitmennya," tegas Hossam Badran kepada AFP, Selasa.

"Hamas telah meminta para mediator untuk menekan pendudukan agar menyelesaikan implementasi tahap pertama," jelasnya.

Fase Kedua Gencatan Senjata Gaza

Pada tahap pertama, berdasarkan rencana perdamaian 20 poin Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Israel diharuskan menghentikan perang genosida di Gaza, menarik kembali pasukannya, mengizinkan bantuan masuk, dan menukar ratusan tahanan Palestina dengan tawanan yang tersisa yang masih ditahan di Gaza.

Berbicara sebulan setelah menyetujui gencatan senjata, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan perang Israel di Gaza “belum berakhir” dan bahwa Hamas “akan dilucuti”.

Sepanjang perang genosida Israel di Gaza, pejabat Israel telah berjanji untuk “menghancurkan” Hamas dan mengklaim bahwa pemboman Israel, yang menurut penghitungan Israel sendiri telah menewaskan sebagian besar warga sipil, bertujuan untuk mencapai tujuan tersebut.

Dilansir AP News, warga Palestina di Gaza masih dalam ketidakpastian dan menderita serangan setiap hari.

Tahap kedua kesepakatan ini menyangkut tata kelola Gaza pascaperang.

Kerangka kerja yang paling rinci sejauh ini adalah rencana yang didukung AS, yang kini sebagian disetujui oleh DK PBB.

Rencana tersebut menetapkan fase transisi di mana para teknokrat Palestina – bukan faksi politik – akan menjalankan pemerintahan sehari-hari.

Pekerjaan mereka akan diawasi oleh "Dewan Perdamaian" multinasional, dan didukung oleh Pasukan Stabilisasi Internasional yang bertugas menjaga keamanan dan demiliterisasi.

Hal ini bertujuan untuk memungkinkan rekonstruksi Gaza dan mencegah kembalinya konflik bersenjata.

Namun, Hamas dan kelompok Palestina lainnya telah menolak gagasan perwalian asing atas Gaza.

Mereka juga menentang resolusi DK PBB, dengan mengatakan bahwa resolusi tersebut “membuka jalan bagi pengaturan lapangan yang diberlakukan di luar kehendak nasional Palestina”.

Blokade penuh Israel terhadap Gaza tahun ini menyebabkan kelaparan yang direkayasa yang diakui oleh Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu (IPC) yang didukung PBB di Kota Gaza pada bulan Agustus.

Sejak gencatan senjata, Israel telah mengizinkan sedikit lebih banyak bantuan masuk, meskipun jauh lebih sedikit dari kebutuhan Gaza dan apa yang ditetapkan dalam perjanjian.

Badan-badan bantuan melaporkan bahwa situasinya masih memprihatinkan, meskipun kasus kekurangan gizi mulai melambat.

Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) dan mitranya pada Oktober 2025 mengidentifikasi hampir 9.300 anak berusia di bawah lima tahun dengan kekurangan gizi akut, lima kali lipat dari tingkat yang dilaporkan selama gencatan senjata sebelumnya pada bulan Februari.

“Sebagian besar barang yang masuk bersifat komersial (bukan kemanusiaan) – yang berarti bahwa lembaga-lembaga bantuan besar, termasuk UNRWA, tidak sampai ke sana,” kata Tamara Alrifai, direktur hubungan eksternal untuk lembaga bantuan utama Gaza, UNRWA.

Serangan Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober 2023 menewaskan sekitar 1.200 orang, sementara 251 orang disandera.

Hampir semua sandera atau jenazah mereka telah dipulangkan melalui gencatan senjata atau kesepakatan lainnya.

Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan jumlah korban tewas di pihak Palestina telah mencapai 70.365.

Penghitungan ini tidak membedakan antara militan dan warga sipil, tetapi kementerian tersebut menyatakan sekitar setengah dari mereka yang tewas adalah perempuan dan anak-anak.

Kementerian ini beroperasi di bawah pemerintahan yang dipimpin Hamas.

Kementerian ini dikelola oleh tenaga medis profesional dan menyimpan catatan terperinci yang umumnya dianggap andal oleh komunitas internasional.

(Tribunnews.com/Nuryanti)