NU Online  ·  Selasa, 2 Desember 2025 | 10:30 WIB

Jakarta, NU Online

Laporan Center of Economic and Law Studies (Celios) mencatat bahwa banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada November 2025 menimbulkan kerugian ekonomi nasional hingga Rp68,6 triliun. 

Angka tersebut setara dengan penurunan 0,29 persen PDB nasional menurut pemodelan ekonomi yang disusun Celios per 30 November 2025.

Baca Juga

Laporan Celios: Kenaikan PPN 12% Berpotensi Turunkan Daya Beli Masyarakat dan Perlambat Ekonomi

Dalam dokumen itu, Celios menulis ketika satu daerah mengalami suatu bencana hingga memutuskan transportasi, dampak bukan hanya di provinsi tersebut, namun secara nasional juga mengalami dampak negatif.

Laporan itu menempatkan Sumatra Utara sebagai simpul industri dan perdagangan di kawasan Sumatra yang mengalami gangguan distribusi barang konsumsi dan bahan industri sehingga memperburuk tekanan ekonomi lintas provinsi.

Kerugian langsung daerah terdampak capai Rp2,2 Triliun

Data Celios menunjukkan bahwa tiga provinsi terdampak Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mengalami kerugian langsung Rp2,2 triliun.

Baca Juga

Banjir Sumatra, Negara Harus Audit Izin hingga Moratorium Penebangan Hutan

Kerugian tersebut dihitung dari lima komponen yaitu: 1) Kerusakan rumah 2 Jembatan 3) Hilangnya pendapatan keluarga selama 20 hari 4) Kerusakan sawah 5) Perbaikan jalan.

Dalam dokumen itu disebutkan, Secara kerugian materi, ada kerugian mencapai Rp2,2 triliun yang terdiri dari 3 sektor di 3 provinsi terdampak paling luas.

Laporan ini juga menyebutkan bahwa sektor pertanian tanaman pangan dan konstruksi menjadi subsektor paling terdampak di ketiga provinsi.

Baca Juga

Ulama Aceh Desak Presiden Tetapkan Banjir Sumatra sebagai Bencana Nasional

Celios memodelkan dampak ekonomi per provinsi.

Dalam laporan tersebut tertulis bahwa pemutusan jalur distribusi akibat banjir menyebabkan pelemahan konsumsi dan perdagangan di seluruh provinsi di Sumatra, bahkan hingga Jawa dan Kalimantan.

Celios merujuk hasil studi bersama Greenpeace Indonesia yang menunjukkan faktor ekologis sebagai pendorong risiko banjir.

Laporan itu mencatat 1 dari 2 desa dengan sektor pertambangan sebagai penghasilan utama mengalami bencana banjir, dengan potensi terjadi banjir 2,25 kali lipat lebih potensial dibandingkan desa non-tambang.

Celios menyimpulkan bahwa konversi lahan dan deforestasi telah melemahkan fungsi ekologis hutan.

 
Celios menyarankan langkah kebijakan yang tegas untuk mencegah bencana serupa kembali terjadi yaitu moratorium izin tambang baru termasuk perluasan, evaluasi total seluruh perusahaan yang memegang izin, dan tagih reklamasi agar bencana tidak berulang.

Untuk sektor sawit, Celios juga menyatakan perlunya penghentian penerbitan izin baru. Nilai kerusakan ekologis jauh melampaui kontribusi ekonomi jangka pendek sektor ekstraktif.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) melaporkan skala korban yang cukup besar. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafi’i menyatakan bahwa banjir di tiga provinsi tersebut dipicu fenomena hidrometeorologi ekstrem yang memicu kerusakan luas dan banyak korban.

“Dari tiga provinsi yang kami sampaikan ini sebenarnya penyebabnya sama, yaitu adanya bencana hidrometeorologi yang terjadi sehingga menyebabkan tiga wilayah ini mengalami dampak yang khusus atau luar biasa,” ujarnya Senin (1/12/2025).