Ringkasan Berita:

• China, Rusia, dan Iran menyatakan dukungan penuh kepada Venezuela setelah Trump memberlakukan blokade maritim dan menyita kapal tanker minyak Venezuela dengan dalih pelanggaran sanksi.
• Beijing, Moskow, dan Teheran mengecam keras langkah AS, menilai penyitaan kapal dan ancaman militer sebagai pelanggaran hukum internasional serta Piagam PBB.
• Presiden Nicolás Maduro membalas tekanan Trump dengan langkah diplomatik, termasuk mengadu ke PBB terkait operasi AS di Karibia

TRIBUNNEWS.COM - Poros Iran, Rusia, dan China secara terbuka menyatakan dukungan penuh kepada Venezuela di tengah meningkatnya tekanan Amerika Serikat (AS) terhadap pemerintahan Presiden Nicolás Maduro.

Dukungan itu muncul menyusul kebijakan blokade maritim AS yang menyasar kapal tanker minyak Venezuela.

Presiden AS Donald Trump menilai kapal-kapal tanker tersebut terlibat dalam aktivitas perdagangan minyak yang melanggar rezim sanksi, yang selama ini diberlakukan untuk menekan pemerintahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

AS menuding pemerintahan Maduro menggunakan pendapatan minyak untuk membiayai apa yang disebut Washington sebagai “terorisme narkoba”, perdagangan manusia, hingga kejahatan lintas negara.

Tuduhan inilah yang dijadikan dasar pemberlakuan sanksi ekonomi berlapis sejak masa jabatan pertama Trump, yang kini berkembang menjadi blokade total terhadap lalu lintas minyak Venezuela.

Bahkan baru-baru ini Trump menyatakan sanksi baru yang memungkinkan AS menyimpan atau bahkan menjual minyak Venezuela yang disita dalam operasi laut di sekitar perairan Karibia.

Namun Pemerintah China bereaksi keras atas langkah AS. Kementerian Luar Negeri China menyebut penyitaan kapal tanker negara lain sebagai pelanggaran serius hukum internasional.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menegaskan bahwa Venezuela memiliki hak sah untuk mengembangkan hubungan ekonomi dengan negara lain. Ia juga menolak semua bentuk sanksi yang disebutnya “sepihak dan ilegal”.

China sendiri merupakan pembeli terbesar minyak mentah Venezuela, menyumbang sekitar 4 persen dari total impor minyak China, sehingga kebijakan AS dinilai berpotensi mengganggu stabilitas energi global.

Kecaman Serupa juga turut dilontarkan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. 

Dalam pernyataan resmi, Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut peningkatan operasi Washington dapat membawa konsekuensi serius dan mengancam keselamatan pelayaran internasional.

“Pihak Rusia menegaskan kembali dukungan penuh dan solidaritasnya kepada kepemimpinan dan rakyat Venezuela,” demikian bunyi pernyataan Moskow, dikutip dari The Guardian.

Sementara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dalam percakapan telepon dengan Menlu Venezuela Yván Gil Pinto, Araghchi mengutuk ancaman penggunaan kekuatan militer AS terhadap Venezuela.

Iran menilai langkah tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap prinsip dasar hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta berpotensi mengancam perdamaian regional dan global.

Araghchi menegaskan solidaritas Iran terhadap pemerintah Venezuela yang terpilih secara demokratis, seraya menyerukan komunitas internasional untuk menentang tindakan sepihak yang dinilainya ilegal.

Ia juga menekankan komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama bilateral di berbagai sektor strategis.

Dukungan terbuka China, Rusia dan Iran menunjukkan bahwa konflik Venezuela kini tak lagi bersifat regional, melainkan telah menjadi arena tarik-menarik kekuatan global.

Maduro Balas Trump, Venezuela Mengadu ke PBB

Lebih lanjut pasca Trump meningkatkan tekanan kepada Venezuela, Presiden Nicolás Maduro tak tinggal diam.

Dalam pidato yang disiarkan televisi nasional, ia menyindir Trump agar lebih fokus mengurusi masalah domestik AS ketimbang mengancam Venezuela.

Sebagai langkah diplomatik, Caracas secara resmi meminta PBB turun tangan.

Permohonan itu tertuang dalam surat Presiden Maduro yang dibacakan Menlu Yván Gil pada Selasa (22/12/2025).

Dalam surat tersebut, Maduro menegaskan bahwa operasi militer AS di Karibia harus dihentikan karena melanggar kedaulatan negara dan norma hukum internasional.

Venezuela menilai kehadiran armada laut AS sebagai bentuk intimidasi dan ancaman langsung terhadap warga sipil, ekonomi nasional, serta sektor energi.

Maduro juga mendesak Sekretaris Jenderal PBB dan Dewan Keamanan untuk meninjau situasi di Karibia dan mengambil langkah konkret guna mencegah eskalasi lebih lanjut.

Permintaan Venezuela kepada PBB menandai upaya diplomatik terbaru Caracas untuk menggalang dukungan internasional di tengah tekanan politik, ekonomi, dan militer dari Washington.

(Tribunnews.com / Namira)