TPA Cipeucang hanya mampu menampung antara 300-400 ton sampah per hari. Padahal, volume sampah yang dihasilkan Kota Tangsel sekitar 1.000 ton per hari.

tirto.id - Bau menyengat langsung menyergap indra penciuman begitu melewati flyover Ciputat, Tangerang Selatan. Meski sumber bau di kolong jembatan layang itu telah ditutupi terpal, seakan-akan disembunyikan dari pemandangan, aroma busuk sampah itu menyiksa tiap insan yang melintas. Sisa makanan, limbah rumah tangga, dan entah apa lagi, bercampur menjadi satu, melebur dalam aroma busuk.

Kondisinya kian mengkhawatirkan. Berdasarkan pantauan Tirto pada Senin (15/12/2025), tumpukan sampah itu ternyata mengular memenuhi separator sepanjang Jalan Dewi Sartika, Ciputat, menutup ruang penyebrang jalan dan mencemari udara sekitar. Di sekitar pom bensin, sampah menggunung bak maskot di pertigaan jalan.

Hal ini juga terlihat di kawasan pasar. Tumpukan sampah itu menjadi sarang lalat dan serangga lain yang berlalu lalang di atasnya.

Bagi warga sekitar, tumpukan sampah yang menumpuk hampir sepekan ini juga berdampak negatif pada kehidupan mereka sehari-hari. Mulai dari kesehatan, hingga aktivitas ekonomi.

Parlindungan Tambunan (40), sopir angkutan trayek Kebayoran–Ciputat, yang sehari-hari beraktivitas di lokasi tumpukan sampah di bawah jembatan layang, mengatakan, tumpukan sampah di area itu mulai menggunung sejak sekitar satu minggu terakhir. Padahal, sebelumnya sampah di titik tersebut rutin diangkut setiap hari.

“Biasa kan di sini ada tersedia bak sampah. Setelah diletak sore, pagi diangkut sama mobil, sore diletak lagi. Nggak tahu kenapa sudah sampah menumpuk nggak diangkat-angkat. Problemnya [masalah] di mana kita nggak tahu juga,” kata Parlindungan saat ditemui Tirto di lokasi, Senin.

Memang, kata Parlindungan, warga yang melintas jalan itu kerap membuang sampahnya ke area tersebut. Namun, belakangan ini, tak pernah ada petugas sampah yang mengangkut, hingga gundukan terus bertambah.

Pedagang es tebu setempat, Gunawan, menyebut sampah juga kerap dibuang warga sekitar maupun pengendara yang berhenti sebentar, lalu pergi.

Ia menduga, kebiasaan warga membuang sampah sembarangan dipicu keengganan membayar iuran pengelolaan sampah di tingkat RT. Selain bau dan lalat, pedagang mengkhawatirkan dampak kesehatan jika kondisi tersebut dibiarkan berlarut-larut. Terlebih, area itu tak jarang terjadi banjir yang akan semakin memperburuk keadaan.

“Ini aja udah berantakan ke jalan, lama-lama ini. Ini daerah banjir ini. Jalanan,” kata Gunawan saat disambangi di kios es tebunya oleh wartawan Tirto.

Krisis sampah yang menggunung di Ciputat, Tangerang Selatan, disebut telah berlangsung sejak terganggunya pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) Cipeucang. Salah satu warga setempat, yang akrab dipanggil Babeh Juned, mengatakan persoalan sampah semakin tak terkendali setelah muncul penolakan warga di sekitar TPA Cipeucang yang sudah mengalami kelebihan kapasitas. Akibatnya, sampah rumah tangga dari berbagai wilayah menumpuk di pinggir jalan hingga bawah flyover.

“Jadi permasalahannya semenjak kepala dinasnya korupsi, terus penanganan sampahnya berantakan, ditambah ada penolakan dari warga TPA Cipeucang yang daerah Serpong. Gitu, akhirnya ya.. seperti ini kampung saya,” ujar Juned saat ditemui.

TPA Bermasalah, Jumlah Timbulan Sampah Naik

Berdasarkan informasi yang diperoleh Tirto, luas lahan TPA Cipeucang, yang tercatat hanya sekitar 16,485 hektare, hanya mampu menampung antara 300 hingga 400 ton sampah per hari. Padahal, volume sampah yang dihasilkan Kota Tangerang Selatan setiap harinya hampir menyentuh angka 1.000 ton. Imbasnya, gunungan sampah muncul di TPA tersebut hingga mencemari lingkungan sekitar.

Pada Senin (8/12/2025) lalu, puluhan warga Curug, Serpong, Tangerang Selatan, berunjuk rasa di kantor UPTD Cipeucang. Warga menuntut TPA ditutup karena menyebabkan pencemaran lingkungan, banjir, memakan lahan pekarangan warga, dan memicu penurunan kondisi kesehatan.

Imbasnya, TPA Cipeucang ditutup sementara. Hal ini, buntutnya jadi salah satu penyebab penumpukan sampah di beberapa ruas jalan di Kota Tangerang Selatan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan tampak tak memiliki alternatif pengelolaan sampah lain, dan memperburuk situasi sampah kota saat ini.

Padahal, berdasarkan Data Sistem Informasi Manajemen Limbah (SIMALIH) Kota Tangerang Selatan, data timbulan sampah dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan baik secara harian maupun tahunan.

Secara harian, timbulan sampah di Tangerang Selatan pada 2020 tercatat sekitar 1.070 ton per hari. Angka ini turun cukup signifikan pada 2021 menjadi 799 ton per hari.

Akan tetapi, pada 2022 timbulan sampah harian kembali naik menjadi 972 ton per hari, lalu meningkat lagi pada 2023, hingga mencapai 1.136,30 ton per hari tahun 2024. Angka kenaikan ini juga menjadi yang tertinggi dalam periode lima tahun terakhir.

Tak jauh berbeda dengan data timbulan sampah harian, capaian timbulan sampah tahunan juga menurun drastis di tahun 2021. Pada tahun 2020, total sampah yang dihasilkan Tangerang Selatan mencapai 390.753,87 ton per tahun, kemudian turun menjadi 291.659,27 ton pada 2021.

Puncaknya, pada 2024, total timbulan sampah tahunan Tangerang Selatan melonjak menjadi tertinggi dalam lima tahun terakhir, yakni 414.750 ton.

Sebanyak 77,41 persen sampah berasal dari rumah tangga, menegaskan bahwa krisis sampah Tangerang Selatan adalah krisis perilaku dan tata kelola domestik. Fokus penanganan yang terlalu berat pada pengangkutan dan TPA mengabaikan fakta bahwa akar masalah ada di rumah warga.

Sektor perniagaan (12,39 persen) dan fasilitas publik (8,54 persen) juga berkontribusi signifikan, menunjukkan lemahnya kewajiban pemilahan dan pengelolaan mandiri di sektor non-rumah tangga. Minimnya sanksi dan pengawasan membuat produsen sampah besar tetap bergantung pada sistem kota.

Dominasi sisa makanan (45,23 persen) dan kayu/ranting (16,32 persen) menunjukkan bahwa lebih dari separuh sampah Tangerang Selatan bersifat organik. Ini menandakan masalah utama bukan hanya volume sampah, tetapi kegagalan pengelolaan sampah sejak dari sumber. Sampah organik yang tidak dipilah akan cepat membusuk, menghasilkan bau, lindi, dan gas metana yang memperparah kondisi TPA serta mempercepat over-capacity.

Persentase plastik (15,27 persen) dan kertas/karton (9,13 persen) juga cukup signifikan. Ini menunjukkan potensi besar untuk daur ulang, namun realitanya sebagian besar masih berakhir di TPA Cipeucang. Ketidakoptimalan bank sampah, TPS 3R, dan rendahnya partisipasi warga memperparah krisis.

Dampak Ekonomi dan Kesehatan Menghantui Warga Tangerang Selatan

Dampak tumpukan sampah itu dirasakan langsung oleh warga dan pelaku usaha, terutama pedagang makanan dan minuman yang biasa berjualan di area tersebut. Bau busuk yang menusuk membuat pembeli yang biasanya sekedar mampir untuk makan atau minum menjadi enggan sebab tak selera khawatir akan kesehatan. Beberapa pedagang mengaku pendapatannya turun hingga 50 persen sejak sampah menggunung.

“Omset hancur di sini. Rumah makan-masakan padang di seberang, luar biasa baunya. Bangke. Angin kan ke sana terus. Itu dia dagang tutup pintu aja masih kecium baunya apalagi kalo terbuka,” kata Parlindungan.

Selain mengganggu usaha, bau menyengat juga mempengaruhi aktivitas sopir angkutan yang biasa mangkal di lokasi tersebut. Area ini, yang sebelumnya ramai menjadi tempat parkir dan istirahat sopir, kini mulai ditinggalkan. Kondisi ini mengingatkannya dengan situasi saat pandemi, ketika warga terpaksa memakai masker untuk mengurangi bau.

“Sampai kadang bakar bubuk kopi biar menghilangi bau,” ujarnya.

Selain bau dan lalat, Gunawan yang sehari-hari berjualan di pinggir jalan juga mengkhawatirkan dampak kesehatan jika kondisi tersebut dibiarkan berlarut-larut. Katanya, pihak kelurahan sempat turun tangan, namun, penanganan yang dilakukan masih sebatas merapikan tumpukan sampah.

“Bukan buat buang ke mana, cuma dirapiin doang. Mau dibuang ke mana juga susah, enggak ada tempat lagi,” ujarnya.

Di lain sisi, menurut Babeh Juned, kondisi ini tidak hanya terjadi di Ciputat, tetapi merata di sejumlah wilayah Tangerang Selatan, termasuk Serpong, BSD, hingga perbatasan Alam Sutera. Ia menilai buruknya penanganan sampah dipicu oleh tata kelola yang amburadul dan saling lempar tanggung jawab antarinstansi.

“Anak saya pernah protes ke Pemkot, cuma ditanggapi sebentar lalu balik lagi seperti setelan pabrik kayak gini,” jawab Juned.

Pak Junet berharap pemerintah daerah segera mencari solusi jangka panjang, mulai dari membuka TPA baru, hingga mengembangkan teknologi pengolahan sampah. Sebab, dia menyadari bahwa TPA Cipeucang sudah tak mampu lagi menampung sampah tambahan.

Sejak diresmikan pada 2012, TPA Cipeucang yang berlokasi di Kecamatan Serpong memang telah berulang kali menjadi sorotan publik akibat dampak lingkungannya yang meresahkan. Warga dari sejumlah wilayah sekitar, seperti Serpong, BSD, hingga Cisauk, secara rutin melaporkan keluhan terkait pencemaran udara dan limbah yang ditimbulkan dari aktivitas di TPA Cipeucang.

Bau menyengat dari tumpukan sampah yang tidak tertutup, asap dari pembakaran liar, serta limbah cair (lindi) yang merembes ke tanah dan aliran sungai di sekitarnya menjadi masalah yang terus-menerus dihadapi oleh masyarakat.

Kondisi ini disinyalir karena TPA tersebut masih menggunakan sistem open dumping, yaitu metode pembuangan sampah yang dilakukan dengan cara menumpuk sampah begitu saja di lahan terbuka tanpa perlakuan khusus.

Sistem ini terbukti menimbulkan dampak efek buruk lingkungan yang serius. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sendiri mengancam akan menutup TPA tersebut karena masih menggunakan sistem open dumping.

Imbas keterbatasan dan ketiadaan lahan pembuangan sampah akhir ini, praktik pembuangan sampah ilegal di lingkungan Kota Tangerang Selatan sempat marak terjadi. Pada tahun 2023 lalu misalnya, warga Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, dihebohkan dengan terbongkarnya aktivitas pembuangan sampah ilegal di lingkungannya.

Keberadaan tempat pembuangan sampah ilegal tersebut dinilai turut mencemari lingkungan seperti menimbulkan bau tidak sedap dan polusi udara yang disebabkan aktivitas pembakaran sampah.

Gagalnya Sistem Lama

Darurat sampah yang terjadi di Tangerang Selatan bukanlah persoalan baru, melainkan akumulasi permasalahan lama yang tak kunjung terselesaikan. Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna menyebut krisis dari TPA Cipeucang yang kelebihan kapasitas, memang berdampak pada pencemaran lingkungan.

TPA Cipeucang juga telah beberapa kali runtuh hingga mencemari Sungai Cisadane, yang berpotensi menimbulkan persoalan serius terhadap kualitas air. Namun hingga kini, Pemerintah Kota Tangerang Selatan belum memiliki alternatif TPA pengganti. Keterbatasan lahan serta sulitnya pembebasan tanah menjadi hambatan utama dalam penyediaan lokasi pembuangan akhir yang baru.

Sejumlah alternatif pernah dipertimbangkan sebenarnya, ide pemindahan ke TPA Nambo atau pencarian TPA alternatif di Kabupaten Lebak. Akan tetapi, seluruh opsi tersebut berada di luar wilayah administratif Tangerang Selatan dan belum menemukan kepastian.

“Otomatis penataan ini menunjukkan betapa masalah TPA itu sangat krusial. Penutupan di TPA Cipeucang berimplikasi pada penutupan TPS-TPS yang ada,” tuturnya saat dihubungi Tirto.

Manajer Kampanye Tata Ruang dan Infrastruktur WALHI, Dwi Sawung, menyebut masalah sampah di Tangerang Selatan juga sebetulnya bisa dihindari. Persoalan ini muncul akibat kegagalan sistem pengelolaan sampah yang masih bertumpu pada paradigma lama, yakni kumpul, angkut, dan buang, tanpa upaya serius mengurangi sampah dari sumbernya.

“Jadi ini bukan sebuah peristiwa yang tiba-tiba ya sebenarnya dan sudah terlihat beberapa kali timbul masalah dari si TPA Tangsel sendiri,” tutur Dwi kepada Tirto, Selasa.

Dwi Sawung juga menyoroti berbagai persoalan internal yang memperburuk situasi, mulai dari keterbatasan anggaran, hingga terungkapnya kasus korupsi di sektor pengelolaan sampah. Ketika TPA ditutup untuk perbaikan, masalah sampah pun meluas ke berbagai titik di kota karena tidak ada sistem alternatif yang siap dijalankan.

Dwi menegaskan, penanganan darurat seperti penutupan tumpukan sampah dengan terpal atau penyemprotan hanya bersifat sementara. Solusi jangka pendek harus disertai pemilahan dan pengolahan sampah di sumber, sementara jangka panjang menuntut perubahan paradigma pengelolaan sampah secara menyeluruh, termasuk kewajiban pengelolaan sampah komunal di kawasan perumahan baru di Tangerang Selatan.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga merespons keluhan terkait bau menyengat dari tumpukan sampah di sejumlah ruang publik dengan melakukan langkah penanganan sementara. Upaya tersebut meliputi penutupan tumpukan sampah menggunakan terpal serta penyemprotan pengendali bau di beberapa titik terdampak, seperti kawasan bawah flyover Ciputat dan wilayah Serpong.

Pemkot menyatakan langkah ini dilakukan sebagai respons cepat untuk menekan dampak bau tidak sedap sekaligus menjaga kenyamanan dan aktivitas masyarakat di sekitar lokasi terdampak.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan, Bani Khosyatullah, menjelaskan bahwa penutupan tumpukan sampah dan penyemprotan dilakukan sebagai solusi jangka pendek sambil memastikan proses pengangkutan dan pengelolaan sampah tetap berjalan.

“Langkah ini kami ambil untuk menekan dampak bau dan menjaga kondisi lingkungan agar tetap terkendali. Ini merupakan bagian dari penanganan darurat sambil menunggu pengelolaan sampah kembali stabil,” ujarnya, Minggu (14/12/2025).

Menurut Bani, penyemprotan dilakukan menggunakan cairan ramah lingkungan untuk mengurangi aroma tidak sedap serta menjaga kebersihan area sekitar. Petugas lapangan juga disiagakan untuk melakukan pemantauan rutin guna memastikan kondisi tetap aman dan tertib.

Selain penanganan di lapangan, Pemkot Tangsel juga menyebut tengah melakukan pembenahan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang. Sejumlah langkah teknis yang dijalankan meliputi penataan Landfill 3 dengan metode terasering di anak Kali Cirompang untuk mencegah longsor, pembangunan bronjong, pembukaan akses menuju Landfill 4, serta pembebasan lahan untuk pengembangan fasilitas Material Recovery Facility (MRF).

Pemkot Tangsel menegaskan bahwa rangkaian langkah tersebut merupakan bagian dari upaya bertahap dalam menstabilkan sistem pengelolaan sampah, sembari menyiapkan solusi jangka menengah dan panjang agar krisis serupa tidak kembali terulang.