KOMPAS.com - Surat soal permintaan bantuan Aceh kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuai pro dan kontra.

Polemik ini muncul usai Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Aceh disebut berkirim surat ke PBB untuk meminta bantuan langsung pada Senin (15/12/2025).

Pemprov Aceh dinilai melangkahi kewenangan pemerintah pusat. Apalagi, banjir di Aceh belum ditetapkan sebagai bencana nasional.

Namun, hal tersebut segera dibantah oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem. Dia menyebut, terdapat kekeliruan soal kabar permintaan bantuan yang dimaksud.

Pasalnya, surat permintaan bantuan untuk Pemprov Aceh ditujukan ke lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Aceh, bukan ke PBB.

"Saya tidak tahu apa-apa, sebenarnya keliru, bukan ke PBB, kepada LSM yang ada di Aceh," kata Mualem, dikutip dari Kompas.com, Rabu (17/12/2025). 

Sementara kabar soal dirinya menyurati PBB, juru bicara Pemprov Aceh Muhammad MTA juga meluruskan kesalahpahaman yang sama.

Dia menyampaikan, surat tersebut tidak ditujukan untuk PBB sebagai institusi nasional, melainkan kepada UNDP dan UNICEF yang berkantor di Indonesia.

Lantas, seperti apa respons perwakilan lembaga PBB yang berada di Indonesia itu?

Respons UNDP dan UNICEF di Indonesia soal bantuan Aceh

Dikutip dari Kompas.com, UNDP Indonesia langsung merespons surat permintaan bantuan yang dikirimkan oleh Pemprov Aceh. 

Surat permintaan resmi dari Aceh itu diterima pada Minggu, 14 Desember 2025.

Lalu segera dibalas melalui pernyataan tertulis Pusat Informasi PBB (UNIC) di Jakarta pada Senin, 15 Desember 2025.

Dalam seurat pernyataan tersebut, Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Sara Ferrer Olivella mengatakan pihaknya sedang meninjau permintaan yang dimaksud.

"Saat ini, UNDP sedang melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik kepada para national responders atau tim penanggulangan bencana serta masyarakat yang terdampak, ucapnya.

Tak hanya UNDP, UNICEF Indonesia juga telah menerima surat dari Pemprov Aceh dan segera meresponsnya.

Dikutip dari surat pernyataan resmi lembaga tersebut, UNICEF saat ini sedang menelaah bidang-bidang dukungan yang diminta melalui koordinasi dengan otoritas terkait.

Tujuannya untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas, terutama sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan perlindungan dan kesejahteraan anak.

"UNICEF menyampaikan simpati yang mendalam kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat," ujar Sara.

Pasca bencana, tim UNICEF telah berada langsung di lokasi terdampak dan berkantor di Lapangan Aceh.

Keberadaan mereka diperkuat dengan tambahan keahlian teknis untuk memastikan kesalahpahaman anak, termasuk perlindungan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

"UNICEF tetap berkomitmen penuh dan siap memberikan dukungan lebih lanjut terhadap respons yang dipimpin oleh pemerintah, melalui koordinasi yang erat dengan otoritas terkait," tutur Sara.

Dia menambahkan, pihaknya akan terus memantau situasi secara saksama dengan tetap terlibat aktif bersama dengan Pemerintah Indonesia.

"PBB siap untuk memperkuat dukungan tersebut dengan terus bekerja sama secara erat dengan pemerintah," tandas PBB Indonesia melalui pernyataan resminya.

Jubir Aceh bantah langkahi presiden

Pada kesempatan yang sama, juru bicara Pemprov Aceh Muhammad MTA membantah bahwa surat permintaan bantuan kepada pihak luar itu melangkahi presiden.

Menurutnya, keterlibatan lembaga dan relawan justru sangat diharapkan untuk memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan pasca bencana.

Hal ini karena masih ada kekurangan dalam penanganan dari Pemprov Aceh maupun pemerintah pusat.

Saat ini, terdapat sekitar 77 lembaga dengan 1.960 relawan yang berada di Aceh. Seluruhnya merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional, dan internasional.

Keterlibatan mereka sangat berarti bagi masyarakat Aceh dan korban banjir mengingat bencana ini termasuk kejadian luar biasa yang jarang terjadi setelah tsunami.

(Sumber: Yefta Christopherus Asia Sanjaya, Wahyu Wachid Anshory | Editor: Yefta Christopherus Asia Sanjaya, Wahyu Wachid Anshory).