selalu.id – Polemik penyebutan kawasan Madas dalam sebuah konten video Wakil Wali Kota Surabaya Armuji terus melebar di media sosial. Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Saifuddin, menilai konten tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan dan konflik horizontal di tengah masyarakat.

Saifuddin meminta seluruh pihak, termasuk pejabat publik, lebih berhati-hati dalam membuat konten yang menyentuh isu sosial dan relasi antarwarga.

Menurutnya, persoalan sosial di lapangan sering kali membesar bukan karena substansi masalah, melainkan karena dipublikasikan sebagai konten yang memicu salah tafsir dan reaksi emosional.

“Selama konflik rakyat dijadikan konten, maka konflik kecil semakin besar, konflik besar semakin menggunung. Surabaya ini kota teduh, bukan kota gaduh. Seduluran saklawase,” ujar Saifuddin saat dihubungi selalu.id, Senin (29/12/2025).

Ia mencontohkan sejumlah persoalan besar di Surabaya yang justru diselesaikan tanpa ekspos konten, seperti kasus penahanan ijazah dan konflik parkiran di kawasan Petra Manyar.

“Dua kasus besar itu akhirnya selesai karena Wali Kota turun langsung. Saya kadang prihatin, Pak Wali tidak ikut makan tapi dipaksa cuci piring,” katanya.

Saifuddin menyebut Komisi A DPRD Surabaya saat ini tengah melakukan pembahasan internal untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan memanggil pihak-pihak terkait.

“Kami sedang membahas di internal, apakah dimungkinkan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Wakil Wali Kota. Jika perlu, akan kami panggil, supaya persoalan ini tidak mengganggu Surabaya yang sudah damai dan guyub,” ujarnya.

Ia menegaskan, penyelesaian persoalan sosial seharusnya dilakukan melalui dialog dan mediasi, bukan melalui konten di media sosial.

“Kalau ada masalah keluarga, antarwarga, atau pelayanan publik, ajak dialog. Jangan langsung bikin konten. Dampaknya bisa salah informasi dan memicu kemarahan,” jelasnya.

Saifuddin juga mengapresiasi sikap Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang dinilainya konsisten mengambil langkah penyelesaian melalui jalur dialog maupun hukum bila diperlukan.

Editor : Ading