Oleh :

Sumber :

Abdul

Jakarta, VIVA – Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menyelenggarakan rapat koordinasi implementasi program prioritas dan pengentasan kemiskinan pada daerah tertinggal dan daerah tertentu di Makassar, Sulawesi Selatan.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu, Abdul Haris menyampaikan bahwa meskipun ekonomi nasional terus tumbuh, daerah tertinggal dan daerah tertentu masih tertinggal jauh dengan persoalan mendasar yang belum terselesaikan. 

Menurutnya, tingginya angka stunting pada anak, banyaknya anak putus sekolah, minimnya fasilitas kesehatan, dan sulitnya masyarakat mengakses modal usaha menjadi kenyataan pahit yang harus segera diakhiri. 

"Kondisi ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut. Kita tidak bisa berbicara Indonesia Emas 2045 jika masih ada saudara kita yang kesulitan mendapat makanan bergizi, akses pendidikan, dan layanan kesehatan dasar," kata Haris dalam keterangannya, Jumat, 19 Desember 2025.

Haris menjelaskan bahwa percepatan pembangunan di daerah tertinggal dan daerah tertentu membutuhkan kerja keras dan komitmen penuh, bukan hanya dari pemerintah pusat tetapi juga kolaborasi erat dengan pemerintah daerah. 

Maka itu, pemerintah meluncurkan 5 Program Prioritas Presiden sebagai solusi konkret, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mengakhiri stunting dan kelaparan, Program Sekolah Rakyat untuk memastikan setiap anak mendapat pendidikan berkualitas dan Program Koperasi Merah Putih untuk memberdayakan ekonomi rakyat.

Kemenko PM Gelar Rakor di Makassar

Selanjutnya, ada Program Cek Kesehatan Gratis untuk menjangkau masyarakat yang selama ini tidak terlayani, dan Program Pembangunan 3 Juta Rumah untuk menyediakan hunian layak bagi keluarga berpenghasilan rendah. 

"Kelima program ini bukan sekadar janji, tetapi komitmen nyata untuk mengatasi akar permasalahan kemiskinan dan ketimpangan yang selama ini membebani masyarakat di daerah tertinggal dan daerah tertentu," pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, perwakilan Badan Gizi Nasional memaparkan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat di daerah tertinggal dan daerah tertentu. 

Kemudian, perwakilan Kementerian Sosial mempresentasikan Program Sekolah Rakyat yang bertujuan meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat di daerah terpencil serta Program Cek Kesehatan Gratis untuk memastikan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. 

Sementara Sekretaris Kementerian Koperasi menjelaskan Program Koperasi Merah Putih untuk menguatkan ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan.

Lalu, Direktur Penyerasian Rencana dan Program PDT Kementerian Desa dan PDT menyampaikan strategi percepatan pembangunan melalui pendekatan komprehensif dan terintegrasi. 

Kasubdit Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis Kementerian PUPR memaparkan pentingnya infrastruktur berkualitas sebagai fondasi pelaksanaan program pembangunan, termasuk Program Pembangunan 3 Juta Rumah yang menjadi solusi penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di daerah tertinggal. 

Plt. Deputi Bidang Pencegahan BNPB membahas kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana, mengingat banyak daerah tertinggal berada di wilayah rawan bencana. Kemudian, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Kemendagri memaparkan kebijakan dan regulasi pendukung pelaksanaan Program Prioritas Presiden.

Adapun rapat koordinasi ini menghasilkan kesepakatan strategis berupa percepatan implementasi kelima Program Prioritas Presiden melalui sinkronisasi anggaran dan program antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah. 

Pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala guna mengukur capaian dan mengatasi hambatan di lapangan.

Pemerintah juga optimis bahwa dengan komitmen bersama, koordinasi yang solid, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, daerah tertinggal dan daerah tertentu akan mengalami transformasi signifikan. 

Target penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam RPJMN 2025-2029 dapat tercapai, membawa Indonesia selangkah lebih dekat menuju visi Indonesia Emas 2045 yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.