JAKARTA, KOMPAS.com – Keputusan Pemerintah Indonesia untuk mencabut puluhan izin kehutanan usai bencana banjir dan longsor mematikan di Sumatera pada November lalu menjadi perhatian media asing.

Sejumlah kantor berita internasional menyoroti langkah ini di tengah meningkatnya kritik terhadap laju deforestasi di Tanah Air.

Kebijakan tersebut diumumkan setelah lebih dari 1.000 orang dilaporkan tewas akibat banjir bandang dan longsor dalam beberapa pekan terakhir.

Media asing menilai keputusan ini sebagai momen penting untuk mengevaluasi keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

AFP soroti pencabutan izin kehutanan

AFP dalam artikel berjudul “Indonesia to revoke 22 forestry permits after deadly floods” melaporkan bahwa Pemerintah Indonesia akan mencabut lebih dari 20 izin kehutanan di berbagai wilayah.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan kepada wartawan bahwa total 22 izin kehutanan akan dicabut, mencakup lebih dari satu juta hektare lahan di seluruh Indonesia.

Ia menyebutkan, lebih dari 100.000 hektare dari izin yang dicabut tersebut berada di Pulau Sumatera, meski tidak secara eksplisit mengaitkan keputusan itu dengan bencana banjir dan longsor terbaru.

“Dengan penambahan satu juta hektare hari ini, sekitar 1,5 juta hektare hutan kita telah diatur,” ujar Raja Juli, merujuk pada keputusan sebelumnya pada Februari lalu yang juga mencabut izin kehutanan seluas sekitar 500.000 hektare.

AFP menyoroti pandangan para pegiat lingkungan dan pakar yang menilai hilangnya tutupan hutan berperan besar dalam memperparah banjir bandang dan longsor.

Hutan, menurut laporan yang diterbitkan pada Senin (15/12/2025) tersebut, berfungsi menyerap curah hujan dan menstabilkan tanah melalui sistem perakaran, sehingga ketiadaannya membuat suatu wilayah lebih rentan terhadap bencana.

The Independent Singapore menilai Indonesia mulai tarik kembali arah kebijakan lingkungan

Sorotan serupa disampaikan The Independent Singapore dalam artikelnya “Indonesia to revoke over 20 forestry permits following deadly Sumatera floods” yang membahas pembatalan lebih dari 20 izin kehutanan menyusul bencana di Sumatera barat laut.

Media ini menegaskan bahwa langkah itu merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperbaiki tata kelola hutan Indonesia.

“Dengan penambahan satu juta hektare hari ini, sekitar 1,5 juta hektare hutan kita kini berada di bawah pengaturan,” kata Raja Juli, seperti dikutip media tersebut.

Ia sebelumnya juga menyebut bencana ini sebagai kesempatan untuk “mengevaluasi kebijakan,” seraya menilai bahwa “bandul antara ekonomi dan ekologi tampaknya telah bergerak terlalu jauh ke arah ekonomi dan perlu ditarik kembali ke tengah.”

The Independent Singapore menambahkan, Indonesia terus menghadapi tekanan akibat tingginya laju kehilangan hutan.

Mengutip analisis dari The TreeMap’s Nusantara Atlas, media ini menyebut bahwa pada 2024 saja lebih dari 240.000 hektare hutan primer hilang.

Langkah pencabutan izin kehutanan ini dinilai sebagai sinyal upaya pemerintah menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan, sekaligus mengurangi risiko bencana di masa depan.

Vietnam Plus sebut deforestasi berperan dalam banjir Sumatera 

Media Vietnam Plus, dalam artikel “Indonesia to revoke 22 forestry permits after deadly floods in Sumatera,” menulis bahwa keputusan tersebut diumumkan pada 15 Desember di tengah meningkatnya peringatan dari kalangan ahli dan aktivis lingkungan.

Mereka menegaskan bahwa deforestasi telah berkontribusi pada banjir bandang dan longsor yang menewaskan lebih dari 1.000 orang serta menimbun desa-desa dengan lumpur.

Menurut Vietnam Plus, Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa pencabutan 22 izin itu mencakup lebih dari satu juta hektare hutan, termasuk lebih dari 100.000 hektare di Sumatera.

Media tersebut juga mengingatkan bahwa Indonesia secara rutin masuk dalam daftar negara dengan kehilangan hutan terbesar di dunia.

Aktivitas pertambangan, perkebunan, dan kebakaran hutan disebut sebagai penyebab utama menyusutnya hutan hujan tropis Indonesia selama beberapa dekade terakhir.