Sumber :

Jakarta, VIVA – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengaku siap jika dievaluasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto buntut bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. 

Hal itu diungkap Raja Juli menanggapi desakan mundur dari kabinet setelah disinggung anggota DPR RI soal dua menteri di Filipina mengundurkan diri karena gagal mengatasi banjir.

Raja Juli menegaskan, kekuasaan hanya milik Allah SWT. Dia pun mengaku siap jika harus dievaluasi.

"Saya yakin ya namanya kekuasaan itu milik Allah dan itu hak prerogatif Presiden. Jadi saya siap dievaluasi," kata Raja Juli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Jumat, 5 Desember 2025.

Raja Juli menjelaskan, desakan mundur di media sosial merupakan aspirasi atas kekecewaan publik terhadap pemerintah terkait bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dia memastikan akan bertanggung jawab dan bekerja maksimal dalam menanggulangi bencana banjir dan longsor tersebut. 

Lebih lanjut, Raja Juli pun menyerahkan keputusan mengenai evaluasi kinerja kepada Presiden RI Prabowo. Sebab, kata dia, urusan pergantian menteri merupakan hak prerogatif presiden.  

"Saya katakan tadi, kritik netizen kepada saya, saya gak pernah hapus ya, itu bagian dari aspirasi, kemarahan, itu bahkan mungkin harapan, ekspektasi," ucap Raja Juli. 

"Jadi monggo, tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa. Selanjutnya itu adalah hak prerogatif Pak Presiden," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh meminta agar menteri yang tidak sanggup menangani persoalan banjir di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh untuk mengundurkan diri.

Rapat Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni

Hal itu disampaikan Rahmat Saleh dalam rapat Komisi IV DPR bersama Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Desember 2025.

Rahmat Saleh awalnya menyinggung soal data yang disampaikan Raja Juli soal deforestasi. Kata dia, terjadi penurunan deforestasi di Sumatera maupun Aceh.

"Dan pesan yang kita tangkap itu menguatkan bahwa Kementerian Kehutanan dalam hal ini masih menganggap bahwa penyebab utama banjir itu bukanlah deforestasi atau masalah pembalakan hutan," kata Rahmat Saleh.

Dia lantas mencontohkan dua menteri di Filipina yang mengundurkan diri karena merasa gagal mengatasi banjir. 

"Saya pernah membaca yah tanggal kemarin, itu tanggal 18 november itu kabinetnya Pak Ferdinand Marcos di Filipina, mereka itu banjir penyebabnya tapi gentleman dua menterinya mengundurkan diri karena merasa menganggap tidak mampu mengatasi itu," ungkap dia. 

Menurut Rahmat Saleh, pengunduran diri menteri dari jabatannya karena gagal mengatasi persoalan bukanlah sesuatu yang salah. Justru, dia menilai hal tersebut sangat mulia.

"Jadi bukan sesuatu yang salah juga kalau menteri yang tidak sanggup mengatasi ini mundur juga. Itu adalah tugas yang mulia menurut saya," tandas Rahmat Saleh.