Ringkasan Berita:

• Lahan HTI milik Prabowo Subianto melalui PT THL menjadi sorotan di tengah bencana banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
• JATAM mencatat banjir di Aceh salah satunya terjadi di kawasan lahan HTI milik Prabowo.
• Kepemilikan lahan Prabowo di Aceh pernah dibahas Jokowi saat debat Pilpres 2019.

TRIBUNNEWS.com - Lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto melalui PT Tusam Hutani Lestari (PT THL), menjadi sorotan di tengah bencana banjir bandang di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Terkhusus di Aceh, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional melalui akun X-nya, @jatamnas, menyebut banjir besar yang melumpuhkan Aceh, terjadi di wilayah yang salah satu lahan HTI-nya milik Prabowo melalui PT THL.

Lahan HTI itu meliputi wilayah di Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, dan Aceh Utara.

Benarkah lahan HTI itu milik Prabowo? Saat debat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 silam, Joko Widodo (Jokowi) yang kala itu menjadi rival Prabowo, sempat menyinggung soal kepemilikan lahan tersebut.

Ia mengatakan Prabowo memiliki lahan seluas 220 ribu hektar di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektar di Aceh Tengah.

"Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektar, juga di Aceh Tengah 120 ribu hektar," kata Jokowi saat debat Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta,  Minggu (17/2/20219), dilansir Kompas.com.

Prabowo mengakui, ia memang memiliki lahan di dua wilayah tersebut. Namun, Prabowo mengaku ia hanya memiliki hak guna usaha (HGU) untuk lahan itu.

Lahan itu, kata Prabowo, adalah milik negara. Ia tak masalah apabila lahannya di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah suatu saat diminta kembali oleh negara.

"Itu benar, tapi itu HGU (hak guna usaha), itu milik negara," ujar Prabowo.

"Setiap saat negara bisa ambil kembali. Kalau untuk negara, saya rela kembalikan itu semua."

"Tapi, daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot," kata Prabowo.

Serambinews.com saat itu mengonfirmasi kepemilikan lahan HTI Prabowo di Aceh Tengah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Aceh saat itu, Syahrial, membenarkan Prabowo memang memiliki lahan di Aceh Tengah.

Lahan itu berstatus HTI yang berada di Aceh Tengah dan Bener Meriah dengan luas area 93 ribu hektar.

Syahrial mengatakan, kepemilikan lahan HTI itu diperoleh Prabowo dari pembelian saham PT Tusam Hutan Lestari milik pengusaha Bob Hasan.

Pembelian saham itu dilakukan saat masa penjualan aset tunggakan kredit bank yang dilakukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), ketika Indonesia dilanda krisis moneter pada 1997-1998 lalu.

Izin penggunaan lahan HTI PT THL itu, sebut Syahrial, diberikan sekitar 35 tahun.

Adapun izin penggunaan lahan untuk HTI dengan jenis tanaman pinus dan ekaliptus, untuk bahan baku kertas bagi PT Kertas Kraft Aceh (KKA) yang diberikan pemerintah kepada PT THL.

Menurut Syahrial, izin ini tidak tunggal kepada PT THL, tapi bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Inhutani IV milik Kementerian Kehutanan.

Berbeda dari keterangan Syahrial, JATAM dalam artikelnya saat Pilpres 2024, mengungkapkan bisnis PT THL Prabowo memiliki luas areal kerja 97.300 hektar yang berada di Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, dan Aceh Utara.

JATAM mencatat PT THL memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) berdasarkan SK.556/KptsII/1997.

Izin perusahaan tersebut berakhir pada 14 Mei 2035.

Nama Prabowo Tidak Ada di Jajaran Komisaris Maupun Direksi

Meskipun lahan HTI melalui PT Tusam Hutani Lestari (PT THL) diakui Prabowo sebagai miliknya saat Pilpres 2019 lalu, namanya tidak ada di susunan Dewan Komisaris maupun Direksi yang tercantum dalam profil perusahaan edisi 2024.

Dilihat Tribunnews.com dari profil perusahaan PT THL tahun 2024, kursi Komisaris Utama diduduki oleh Sukasno dan Komisaris oleh Suhary Zainuddin Basyariah.

Sementara, jabatan Direktur Utama diisi oleh Edhy Prabowo, Direktur Operasional oleh Sofyan Alparis, dan Direktur Keuangan oleh Muhammad Harrifar Syafar.

Sebagai informasi, Edhy Prabowo merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Kader Gerindra ini dicopot dari jabatannya setelah dianggap menerima suap terkait pengurusan izin budi daya lobster dan ekspor benih benur lobster (BBL) sebesar Rp25,7 miliar dari para eksportir benih benur lobster.

Edhy dipidana selama 5 tahun berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/PID.SUS/2022/07 Maret 2022 dengan denda Rp400 juta, subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp9.687.447.219 dan 77.000 dolar AS subsider 3 tahun penjara.

Ia pun ditahan sejak 25 November 2020, namun bebas bersyarat pada Agustus 2023.

Update Banjir Bandang di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Hingga Kamis (4/12/2025) pukul 13.34 WIB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada 776 korban meninggal akibat banjir bandang di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatara Barat.

Sementara, 564 lainnya masih hilang dan dalam proses pencarian.

Sebanyak 2.600 jiwa dilaporkan mengalami luka-luka, baik ringan maupun berat.

Total sebanyak 564 orang dinyatakan hilang dan masih dalam proses pencarian.

Berikut rincian korban dan kerusakan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, akibat banjir bandang per 4 Desember 2025:

Wilayah Aceh