Editor: Amir M

Tribunnnews.com | Taufik Ismail

Ringkasan Berita:

• Impor baja konstruksi dari Tiongkok dan Vietnam dilaporkan mudah masuk dan menekan industri baja lokal, hingga banyak produsen kehilangan pasar dan tenaga kerja. 
• Menkeu Purbaya mengaku laporan internal Bea Cukai selalu terlihat bagus, namun berbeda dengan keluhan pelaku industri yang menyebut impor ilegal marak terjadi. 
• Ia pun meminta laporan rinci dan berjanji menelusuri masalah serta mencari solusi untuk melindungi industri baja nasional.

TRIBUNTRENDS.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengisyaratkan jika dirinya telah dibohongi oleh anak buahnya di bea cukai.

Hal itu terungkap setelah laporan dari pengusaha baja lokal dalam Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Indonesia atau Kadin Indonesia, Jakarta, Senin, (1/12/2025).

Mereka mengeluhkan produk baja impor yang mudah dan banyak masuk sehingga mengganggu iklim usaha di dalam negeri.

Namun, ketika Menkeu Purbaya bertanya ke anak buahnya di bea cukai, mereka tak pernah memberi tahu hal tersebut.

Ia justru mendapat hasil laporan yang bagus dan tidak ada masalah, padahal kenyataan di lapangan tidak seperti itu.

Seperti apa kisah lengkapnya?

Awalnya Asosiasi Pengusaha Baja Konstruksi (Indonesia Society of Steel Construction/IISC) melaporkan bahwa impor ilegal baja siap pakai mudah masuk ke Indonesia dan mengganggu iklim usaha di dalam negeri.

Ketua Umum Indonesian Society of Steel Construction (ISSC) atau Masyarakat Baja Konstruksi Indonesia, Budi Harta Winata, menyoroti derasnya masuk produk baja konstruksi siap pasang dari Tiongkok dan Vietnam.

“Dulu industri ini dilindungi Pak (Menkeu), sekarang, impor baja konstruksi siap pasang sudah masuk hingga satu juta ton tahun ini.

Perusahaan saya butuh sekitar 20 ribu ton untuk menghidupi seribu karyawan,” ujar Budi Harta Winata dikutip dari KOMPAS.com, Rabu (3/12/2025).

Budi menyampaikan, banjir produk baja jadi impor mempersempit ruang pasar bagi produsen nasional, mulai dari pabrik skala besar, bengkel konstruksi baja, hingga tenaga kerja pengelasan.

Banyak pembangunan gudang, pabrik, dan pusat perbelanjaan kini beralih menggunakan produk impor, menggantikan pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan industri dalam negeri.

“Dulu kami menghidupi seribu karyawan, sekarang tinggal 70 orang,” ucap Budi Harta Winata.

Menurut Budi, kebijakan bea masuk nol persen untuk baja konstruksi jadi asal Tiongkok dan Vietnam membuat posisi produsen lokal kian terhimpit.

Ia menilai tidak ada “level playing field” karena kebijakan fiskal tersebut tidak dibarengi dengan insentif serupa bagi pelaku industri baja dalam negeri.

Menanggapi hal tersebut, Menkeu Purbaya menegaskan akan mendalami seluruh persoalan yang disampaikan pelaku industri.

Ia berjanji mencari berbagai solusi untuk melindungi sektor baja nasional yang selama ini menjadi industri strategis bagi pembangunan.

"Saya bukan ahli baja.

Saya ingin mengerti, baja itu ada apa saja.

Nanti laporkan ke saya masalahnya seperti apa?

Karena kalau saya tanya ke anak buah saya, bagus terus," jelas Menkeu Purbaya.

Menkeu Purbaya meminta Budi bersama asosiasinya dalam waktu dekat menghadap untuk melaporkan secara detail impor baja ilegal yang mudah masuk ke dalam daerah pabean.

Sebab menurut dia, bila menanyakan ke anak buahnya di Bea Cukai, justru diinformasikan tak ada masalah.

Menkeu Purbaya ancam bekukan bea cukai

Sebelumnya, Menkeu Purbaya mengancam akan membekukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) jika masih terus terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai DJBC di lapangan.

16.000 pegawai DJBC terancam dirumahkan jika pembekuan itu benar-benar dilakukan.

"Kalau memang nggak bisa perform ya kita bekukan.

Dan betul-betul beku, artinya 16.000 pegawai bea cukai kita rumahkan," kata Menkeu Purbaya, dikutip dari KOMPAS.com, Rabu (3/12/2025).

Pembekuan total dianggap sebagai langkah terakhir oleh Menkeu Purbaya.

Menurutnya, DJBC harus diberi kesempatan memperbaiki diri sebelum pemerintah mengambil keputusan tersebut.

Menkeu Purbaya mengatakan dirinya telah meminta waktu kepada Presiden untuk melakukan pembenahan internal terlebih dahulu.

Pembenahan internal itu direncanakan berlangsung selama setahun ke depan.

Menkeu Purbaya menilai masih banyak pegawaii DJBC yang berkinerja baik dan bisa diajak bekerja sama untuk memperbaiki kinerja DJBC.

Namun jika didapati ada pegawai yang tidak mau berubah jadi lebih baik, maka ia tidak akan segan untuk memecatnya.

"Dalam prosesnya akan kelihatan yang mana yang bisa gabung yang mana yang nggak.

Nanti yang nggak bisa gabung, yang nggak bisa mengubah diri, ya saya akan selesaikan langsung dengan cepat," tegas Menkeu Purbaya.

DPR minta Menkeu Purbaya mempertimbangkan secara matang

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mempertimbangkan dengan baik terkait rencana pembekuan DJBC Kemenkeu.

"Jadi kalau menterinya mengambil keputusan itu tolong dipertimbangkan dengan baik untung dan ruginya," ujarnya Mukhamad Misbakhun, dikutip dari KOMPAS.com, Rabu (3/12/2025).

Menurutnya, DJBC perlu diberikan kesempatan untuk membenahi kinerjanya yang selama ini dipandang negatif oleh masyarakat karena perbuatan oknum-oknum di lapangan.

Kendati demikian, Mukhamad Misbakhun menyerahkan keputusan tersebut sepenuhnya kepada Menteri Keuangan lantaran DJBC berada di bawah wewenang Menteri Keuangan.

"Kalau kemudian ada hal-hal yang memang dianggap oleh Menteri Keuangan itu ada hal yang memang harus diperbaiki, silakan diperbaiki dulu, berikan kesempatan.

Tapi kalau memang sudah diberikan kesempatan ya kita serahkan sepenuhnya kepada Menteri Keuangan," pungkas Mukhamad Misbakhun.

(TribunTrends/ Amr)