Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu (3/12/2025). (Sumber: Prisca Triferna/Antara)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq memperingatkan potensi bencana hidrometeorologi besar jika siklon tropis terjadi di Pulau Jawa.

Berkaca dari dampak siklon tropis Senyar di Sumatra, Hanif menyebut bencana hidrometeorologi parah juga dapat terjadi di Jawa.

Akibat siklon tropis Senyar, curah hujan di Aceh Utara tercatat mencapai 310,88mm per hari.

Sedangkan di Kota Sibolga hampir 400mm dan di daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru 300mm.

Hanif menyatakan, curah hujan tersebut dua kali lipat dari curah hujan 147mm per hari dalam banjir di DAS Ciliwung yang menewaskan 17 orang pada Februari.

Angka itu juga lebih besar dari curah hujan saat banjir Bali yang menewaskan 21 orang pada Agustus 2025.

"Seandainya siklon ini berada di Jawa, maka potensi bencananya akan sangat besar. Tentu ini harus kita inisiasi untuk melakukan langkah-langkah adaptasi terkait konteks ini," kata Hanif dalam rapat bersama Komisi XII DPR di Jakarta, Rabu (3/12).

"Kita tidak mungkin menunggu selesainya perundingan-perundingan internasional, tetapi bencana telah berada di depan kita, baru-baru ini dengan Sumatra Utara, maka ini harus membangkitkan kita, pemerintah harus hadir merumuskan langkah-langkah operasional," imbuhnya, menjelaskan.

Menteri LH secara khusus mengaku khawatir dengan potensi dampak bencana hidrometeorologi di Jawa Barat.

Pasalnya, provinsi tersebut telah 1,2 juta hektare kawasan hutan lindung; dari 1,6 juta kini menjadi 400.000 hektare saja.

Hanif mengaku perlu dukungan politik untuk pengawasan dan penegakan hukum dalam pemanfaatan tata ruang.

Politikus PAN itu menegaskan, kementeriannya berkomitmen melakukan rehabilitasi eksistem dan penyelarasan RTRWP terhadap daya dukung daerah aliran sungai (DAS).

"Hari ini Jawa Barat hanya dilindungi 400.000 hektare untuk kawasan lindung yang melindungi ekosistem di bawahnya. Sehingga sangat rentan bencana," katanya.

Lebih lanjut, Hanif juga memaparkan rekomendasi Kementerian LH untuk penegakan hukum dan perbaikan lingkungan pascabencana banjir di Sumatra.

Berikut lima rekomendasi Kementerian LH yang disampaikan kepada DPR usai banjir dan longsor di Sumatra: