Warga mengamati tempat ibadah yang rubuh setelah terjadinya banjir Bandang di Nagari Paninggahan, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Minggu (30/11/2025).(Foto: Antara/Yudi Manar)

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com

Desakan agar pemerintah pusat segera menetapkan status Bencana Nasional untuk banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Sumatera kian menguat. Tiga organisasi Islam terbesar di Indonesia—Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)—secara serentak menyuarakan kekhawatiran bahwa tanpa intervensi negara secara penuh, Sumatra berada di ambang kelumpuhan total.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Anwar Iskandar, menegaskan bahwa skala kerusakan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat saat ini sudah jauh melampaui kapasitas pemerintah daerah.

Menurutnya, penetapan status bencana nasional bukan sekadar urusan administrasi, melainkan tanggung jawab moral negara untuk melindungi nyawa rakyat (hifdzun nafs).

"Bahkan tidak sedikit korban yang belum ketemu bahkan belum tersentuh bantuan. Sisi lain, kemampuan pemerintah daerah juga sangat terbatas,” ujar Kiai Anwar.

Anwar mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada hitung-hitungan birokrasi atau citra politik di tengah krisis kemanusiaan ini. Ia menilai, pemerintah daerah sudah angkat tangan (overwhelmed) menghadapi eskalasi bencana yang terus meluas.

Baca Juga:

"Bahkan laporan dari kawan-kawan MUI Sumatra juga membenarkan bahwa sıtuasi di lapangan benar-benar darurat,” kata pengasuh Pondok Pesantren Al Amin, Kediri itu.

Jeritan dari Titik Nol

Senada dengan MUI, Nahdlatul Ulama (NU) melalui Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBINU) melaporkan kondisi mencekam langsung dari lokasi terdampak.

Ketua LPBINU Aceh, Muhadzdzier M. Salda, mengungkapkan situasi di Aceh Tenggara dan belasan kabupaten lain sudah dalam tahap kritis.

"Akses listrik sudah padam total selama 3x24 jam. Jaringan komunikasi putus. Warga terpaksa mencari genset hanya untuk mendapat sinyal, sementara lansia dan anak-anak terjebak banjir tanpa evakuasi memadai," lapor Muhadzdzier, Jumat (28/11/2025).

Baca Juga:

Ia menambahkan bahwa relawan di lapangan sudah kehabisan tenaga dan logistik. "Pemerintah pusat harus tetapkan status bencana nasional. Kami butuh pergerakan masif dari Basarnas, TNI, dan Polri di bawah satu komando pusat, bukan parsial seperti sekarang," desaknya.

Mobilisasi Semesta Muhammadiyah

Sementara itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah mengaktifkan protokol One Muhammadiyah One Response (OMOR) melalui Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC). Muhammadiyah menilai bencana ini adalah akumulasi dari kerusakan ekologis yang tidak bisa diselesaikan dengan bantuan tanggap darurat biasa.

Dalam seruannya, Muhammadiyah meminta pemerintah membuka mata bahwa banjir di tiga provinsi sekaligus ini adalah bukti kegagalan sistem mitigasi daerah, sehingga intervensi nasional mutlak diperlukan untuk pemulihan jangka panjang.

Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih mempertahankan posisi bahwa penanganan bencana cukup dilakukan dengan "perlakuan nasional" tanpa penetapan status resmi Bencana Nasional, meski korban jiwa di seluruh Sumatra dilaporkan telah menembus angka ratusan orang.

Baca Juga:

"Kalau untuk penetapan bencana nasional sementara belum, tetapi perlakuannya sudah nasional. Dari hari pertama, pemerintah pusat menilai sendiri bahwa harus turun, dan kemudian dari hari pertama sudah dilakukan dengan prosedur nasional, jadi semua sudah all out," ujar Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (1/12/2025).