Tribun Jakarta/Dwi Putra Kesuma

Ringkasan Berita:

• Banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh telah menyebabkan 1.059 orang meninggal dunia, menurut data BNPB per Rabu (17/12/2025).
• Terkait bencana tersebut, sudah dua kali Presiden RI Prabowo Subianto bilang bahwa situasi pasca-bencana Sumatra terkendali.
• Pernyataan ini pun dikritik oleh aktivis Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik.

TRIBUNNEWS.COM - Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, mempertanyakan pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto soal situasi di tengah banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra terkendali.

Adapun Prabowo sudah dua kali bilang bahwa situasi pasca-bencana Sumatra terkendali.

Pertama, saat kunjungan kerja selama dua hari ke wilayah terdampak bencana di Aceh dan Sumatra Utara, Sabtu (13/12/2025).

Kala itu, Prabowo memastikan penanganan dan pemulihan bencana di sejumlah daerah terdampak berada dalam kondisi terkendali. 

“Ya, saya lihat keadaan terkendali. Saya cek terus,” ujar Prabowo kepada awak media di Pangkalan TNI AU Soewondo, Kota Medan.

Menurutnya, pemerintah tetap memantau langsung kondisi di lapangan, khususnya di lokasi pengungsian.

Meski ada sedikit keterlambatan, kata Prabowo, pelayanan terhadap para pengungsi berjalan dengan baik dan kebutuhan dasar masyarakat masih terjaga.

“Di sana sini memang keadaan alam, keadaan fisik, ada keterlambatan sedikit. Tapi saya cek semua ke tempat pengungsi kondisi mereka baik, pelayanan pada mereka baik, suplai pangan cukup,” tutur Prabowo.

Kedua, saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Prabowo menyebut bahwa situasi pasca-bencana di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh masih terkendali saat menanggapi desakan tentang penetapan status bencana nasional.

Menurutnya, pemerintah sudah mengerahkan seluruh kemampuan untuk mengatasi bencana.

"Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus, ya," kata Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menyebut akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

Aktivis Greenpeace: Belum Ada Langkah Nyata

Terkait pernyataan Prabowo mengenai situasi terkendali dalam bencana Sumatra, Iqbal Damanik menegaskan, pemerintah belum melakukan langkah nyata.

Menurut Iqbal, masyarakat korban banjir bandang dan tanah longsor butuh pemerintah yang benar-benar bisa hadir dan memberikan kepastian mengenai penanganan pasca-bencana.

Pria yang mengantongi gelar Magister Ilmu Politik dari Universitas Indonesia (UI) ini menilai, masyarakat perlu tahu transparansi pemerintah mengenai upaya pemulihan dan anggaran dana untuk menangani bencana beserta pemanfaatannya.

"Sebenarnya yang kita butuhkan dari pemerintah, bahwa mereka hadir. Kehadiran mereka itu kita butuh, mereka present bahwa 'oke kita berjuang bareng-bareng nih,'" tutur Iqbal, dikutip dari siniar yang diunggah di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Rabu (17/12/2025).

"Jadi kalimat-kalimat 'situasi terkendali' apa yang membuat kita yakin bahwa situasi terkendali? Pak Prabowo bilang, ada uangnya. Berapa uangnya? Mau digimanakan uangnya?"

"Itu perlu kita dengarkan. membangun rumah kapan dan bagaimana, di lahan yang mana, itu tuh masyarakat perlu tahu."

"Mereka ibarat mengantre, masyarakat tetap mau antre 10 hari asalkan dapat."

Iqbal Damanik menilai, pemerintah harus memberikan informasi mengenai penanganan pasca-bencana tak hanya untuk jangka pendek, tetapi juga jangka panjang.

"Sekarang situasinya masyarakat enggak tahu, ini mau apa pemerintah sama kami, bagaimana mereka menanggulangi ini. Betul, pemerintah sudah hadir bangun jembatan dan sebagainya, tapi pasca-ini apa?"

Iqbal pun mengambil contoh langkah nyata pemerintah saat membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) untuk pemulihan di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias, Sumatra Utara pasca-tsunami yang terjadi pada Desember 2004 silam.

Hal tersebut, kata Iqbal, merupakan salah satu tindakan nyata pemerintah dalam menangani bencana.

Namun, untuk bencana di Sumatra, Iqbal menilai, memasuki pekan ketiga Desember 2025 ini, belum ada langkah nyata dari pemerintah.

"Aceh misalnya, ada langsung badan BRR, Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh. Orang yakin, 'oke pemerintah sedang melakukan sesuatu, kita tunggu, kita support bareng-bareng.' Sekarang, apa yang mau kita support? Karena enggak ada langkah nyata," tutur Iqbal.

Iqbal lantas mempertanyakan pernyataan Prabowo yang bilang situasi terkendali, padahal di saat yang sama Pemerintah Provinsi Aceh sampai mengirimkan surat permintaan dukungan penanganan pasca-bencana kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children's Fund (UNICEF), via kantor perwakilan yang ada di Indonesia.

Menurut Iqbal, jika sampai ada surat ke dua lembaga di bawah PBB, hal itu menunjukkan bahwa dampak bencana memang destruktif, hingga masyarakat kehilangan tempat tinggal dan bahkan kehilangan mata pencaharian untuk bertahan hidup.

"Bilang semua terkendali, semua terkendali. Tapi bahkan Aceh kirim surat ke PBB, ke UNDP dan UNICEF. Situasi ini kan menciptakan [pertanyaan], apa sebenarnya yang terjadi? Kan kita pingin tahu langsung," cetus Iqbal.

"Ada rumah-rumah yang hancur di kampung-kampung kecil. Mau sampai kapan mereka survive? Mau kapan mereka mau bertani, pertanian mereka sudah hancur. Mereka mau berdagang, mereka sudah enggak punya lagi alat produksi."

Bantuan untuk Penanganan Bencana Sumatra dari Pemerintah

Menteri Keuangan RI (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya pernah menyampaikan pemerintah telah menyiapkan anggaran hingga Rp60 triliun untuk penanganan sekaligus pemulihan Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, pasca-bencana.

Anggaran itu diperoleh dari hasil penyisiran belanja kementerian dan lembaga dengan menyeleksi kegiatan yang dianggap tidak produktif seperti rapat-rapat yang tidak jelas manfaatnya

"Anggaran (banjir di Sumatra) ada semua, tapi yang berhak bicara Kantor Presiden sama BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)."

"Pokoknya mereka minta, kalau yang diperkirakan kan Rp50 triliun-Rp60 triliun ya tahun depan, untuk rehabilitasi segala macam," kata Purbaya, Jumat (12/12/2025), dilansir YouTube KompasTV.

Baru-baru ini, Purbaya mengatakan BNPB telah mengajukan anggaran tambahan untuk pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) para korban bencana.

Purbaya menyebut BNPB sudah mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp1,6 triliun sebelumnya.

Ia menyebut BNPB kembali mengajukan anggaran tambahan sebanyak Rp1,3 triliun.

"Dari BNPB pasti anggarannya ada karena kami sudah siapkan, kemarin sudah ngajuin Rp1,6 triliun tambahan, masih ada Rp1,3 triliun lagi."

"Tahun depan uangnya sudah ada, tinggal mereka buat programnya," jelas Purbaya, Rabu (17/12/2025), dikutip dari YouTube MetroTV.

Sementara itu, dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin (15/12/2025), Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan dana Rp4 miliar untuk 52 kabupaten/kota di Sumatra yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor.

Ia mengatakan dana itu diberikan di luar anggaran pemulihan.

"Semua bupati dan wali kota di 52 kabupaten/kota yang terdampak langsung, saya kirim Rp4 miliar. Ini sudah langsung diterima di luar anggaran pemulihan," ungkapnya.

Selain kabupaten/kota, pemerintah provinsi juga menerima dana sendiri untuk penanganan bencana.

Prabowo mengatakan, anggaran untuk pemerintah provinsi nilainya Rp20 miliar.

"Semua gubernur yang terdampak langsung saya perintahkan mengirim dana operasional taktis Rp20 miliar," ujar Prabowo.

"Tiga hari setelah instruksi saya, uang sudah sampai di semua kabupaten. Ini sangat penting supaya bupati-bupati bisa mengambil tindakan segera," imbuh dia.

UPDATE KORBAN BENCANA SUMATRA 2025

Tiga provinsi di Sumatra, yakni Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh dilanda banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November 2025 lalu.

Saat ini, jumlah korban meninggal dunia akibat bencana tersebut semakin meningkat.

Menurut data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dipantau pada Rabu (17/12/2025), tercatat ada 1.059 orang meninggal dunia, 192 orang dilaporkan hilang, dan 588.226 warga terpaksa harus mengungsi.

Bencana tersebut juga mengakibatkan ratusan ribu rumah, fasilitas umum, bangunan, dan tempat ibadah hancur atau mengalami kerusakan.

Dari informasi di Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor Sumatra Tahun 2025 di situs resmi BNPB, tercatat ada kerusakan terhadap 147.236 rumah, 1.600 fasilitas umum, 967 fasilitas pendidikan, 434 rumah ibadah, 290 gedung/kantor, 219 fasilitas kesehatan, 145 jembatan.

(Tribunnews.com/Rizki A./Pravitri)