Ringkasan Berita:Tindak Perusahaan Perusak Lingkungan Penyebab Banjir

• 4 perusahaan juga diperintahkan untuk melakukan audit lingkungan.
• WALHI beber tujuh korporasi beroperasi di sekitar lanskap Batang Toru dan Harangan Tapanuli,
• 961 orang meninggal dunia, 235 orang hilang, dan lebih dari 5.000 warga terluka akibat banjir bandang 
• Kerusakan fisik juga besar: 156.500 rumah rusak, 1.200 fasilitas umum hancur, serta 435 jembatan putus

TRIBUN-MEDAN.com - Pemerintah mulai menindak perusahaan yang diduga melakukan perusakan lingkungan yang memperparah kondisi banjir dan longsor di Sumatera.

DIduga sejumlah perusahaan juga melakukan perambahan liar illegal logging.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) membekukan alias menyetop operasional sementara empat korporasi yang terindikasi berkontribusi pada kejadian bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi di Pulau Sumatera.

Selain menghentikan operasional sementara, Kementerian LH juga memasang segel papan pengawasan dan garis Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada keempat lokasi operasi perusahaan.

Empat perusahaan itu di antaranya:

-PT Agincourt Resources (Tambang Emas Martabe, Batang Toru, Tapanuli Selatan)

-PTPN III Batang Toru Estate (Perkebunan Sawit, Tapanuli Selatan)

-PT North Sumatera Hydro Energy (Pengembang PLTA Batang Toru)

-PT Sago Nauli Plantation (Perkebunan Sawit, Tapanuli Tengah)

“Terhadap empat perusahaan yang sudah dipasang segel Papan Pengawasan & PPLH Line antara lain Agincourt, PLTA, PTPN III, Sago Nauli,” ungkap Deputi Penegakan Hukum Lingkungan KLH, Irjen Pol. Rizal Irawan kepada Tribunnews.com, Senin (8/12/2025).

Selain dihentikan sementara kegiatan operasionalnya, empat perusahaan ini juga diperintahkan untuk melakukan audit lingkungan.

“Perusahaan-perusahaan tersebut dihentikan kegiatan operasional sementara, dan diperintahkan untuk audit lingkungan,” kata Rizal.

Adapun Kementerian LH total melakukan pemeriksaan atau audit lingkungan terhadap delapan korporasi di Pulau Sumatera yang terindikasi berkontribusi pada banjir bandang dan tanah longsor.

Empat korporasi diperiksa  Senin (8/12) di antaranya:

-PT Agincourt Resources, tambang emas Martabe

-PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL), unit PKR di Tapanuli Selatan

-Pengembang PLTA Batang Toru, PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE)

-PT Sago Nauli Plantation, perkebunan sawit di Tapanuli Tengah

Empat lainnya diperiksa hari ini Selasa (9/12/2025):

-PT Pahae Julu Micro-Hydro Power, PLTMH Pahae Julu

-PT SOL Geothermal Indonesia, geothermal Tapanuli Utara.

-PTPN III Batang Toru Estate, perkebunan sawit di Tapanuli Selatan

-PT Multi Sibolga Timber

Sebelumnya Rizal menyatakan bahwa berdasarkan hasil pantauan udara, terlihat pembukaan lahan secara masif untuk keperluan PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan dan perkebunan sawit yang memperbesar tekanan pada daerah aliran sungai (DAS). 

Tekanan ini juga memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah masif.

"Dari overview helikopter, terlihat jelas aktivitas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan kebun sawit. Tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar," kata Rizal.

Korporasi yang Diperiksa Siapkan Dokumen Relevan

PT Agincourt Resources (PTAR) jadi satu dari delapan korporasi yang diperiksa oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terkait Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Senior Manager Corporate Communications PTAR, Katarina Siburian Hardono menyatakan pihaknya memastikan bakal kooperatif selama proses verifikasi data, dan menyiapkan segala dokumen dan informasi relevan yang diminta pemerintah.

“Kami juga telah menerima panggilan Gakkum KLH untuk verifikasi data dan informasi, dan kami akan memenuhinya,” kata Katarina dalam keterangannya, Senin.

Perihal penghentian operasional sementara, Katarina menyatakan korporasi telah menyetop aktivitas tambang sejak 6 Desember 2025, atau sebelum Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq mengumumkan penghentian operasional sejumlah perusahaan di kawasan DAS Batang Toru.

Penghentian ini diklaim untuk mengalihkan fokus korporasi pada upaya tanggap bencana di wilayah terdampak.

Ia menyatakan fokus perusahaan masih pada upaya tanggap darurat di wilayah terdampak di Tapanuli Selatan dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait.

“Sejak 6 Desember 2025 kami sudah menghentikan aktivitas produksi,” ujar Katarina.

Menteri LH Tegaskan Bakal Evaluasi Izin Lingkungan

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa mulai 6 Desember 2025 seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru wajib menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan. 

Ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan usaha di kawasan tersebut, terutama dengan curah hujan ekstrem yang sempat mencapai lebih dari 300 mm per hari.

Hanif juga menyatakan pemerintah mencabut seluruh persetujuan lingkungan bagi perusahaan yang diduga memperparah banjir dan longsor di Sumatera. 

Dari hasil penelusuran awal, terdapat delapan entitas di kawasan Batang Toru, dengan tujuh perusahaan sudah aktif beroperasi dan satu belum aktif namun tetap akan diperiksa.

“Mulai dari sisi korporasi tentu kami mulai hari ini akan menarik kembali semua persetujuan lingkungan, dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana,” ujarnya di Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Selain pencabutan izin, KLH juga akan memanggil perusahaan-perusahaan yang diduga memperparah banjir.

 Jadwal pemanggilan dimulai pada Senin, 8 Desember 2025.

“Selanjutnya kami juga minggu depan sudah mulai memanggil entitas-entitas yang kami indikasikan berdasarkan kajian sementara dari citra satelit berkontribusi memperparah bencana banjir ini,” kata Hanif.

WALHI Beber Fakta di Lapangan

Di sisi lain, organisasi lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara menilai bantahan sejumlah pihak tidak sejalan dengan fakta lapangan. 

WALHI menyebut ada tujuh korporasi beroperasi di sekitar lanskap Batang Toru dan Harangan Tapanuli, termasuk tambang emas PT Agincourt Resources, PLTA North Sumatera Hydro Energy, PLTMH Pahae Julu, Geothermal PT SOL, serta perkebunan kayu rakyat dan sawit.

WALHI mendesak pemerintah segera memeriksa seluruh izin usaha yang dinilai memperlemah fungsi hidrologis hutan sebagai penyangga air. 

Ekosistem Batang Toru sendiri merupakan hutan hujan tropis seluas 120–150 ribu hektare yang membentang di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Kawasan ini dikenal sebagai habitat penting orangutan Tapanuli sekaligus benteng terakhir hutan tropis di Sumatera Utara.

961 Korban Meninggal

Data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Senin sore (8/12/2025) mencatat 961 orang meninggal dunia, 235 orang hilang, dan lebih dari 5.000 warga terluka akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

Kerusakan fisik juga besar: 156.500 rumah rusak, 1.200 fasilitas umum hancur, serta 435 jembatan putus di 52 kabupaten/kota. Khusus di kawasan DAS Batang Toru, Tapanuli Selatan, tercatat 85 korban jiwa, sementara Garoga di Tapanuli Utara masih terisolasi karena akses darat terputus sehingga bantuan logistik harus disalurkan lewat jalur udara.

Tudingan Praktik Suap

 Mencuat dugaan suap dalam perizinan kawasan hutan. 

Tudingan praktik suap mencuat di tengah sorotan penyebab bencana banjir dan longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Terkait dugaan suap menyuap, beginilah tanggapan Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediyati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto.

Titiek meminta publik untuk menahan diri dan tidak serta-merta berburuk sangka terkait penyebab bencana.

Pernyataan ini dilontarkannya saat menanggapi dugaan adanya praktik suap dalam perizinan kawasan hutan yang disinyalir menjadi pemicu utama banjir bandang dan longsor di wilayah tersebut.

“Kita jangan suuzon,” kata Titiek saat ditemui di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (8/12/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan usai Titiek menghadiri agenda "Bimbingan Teknis Perempuan Penyelenggara Negara dalam Pemberantasan Korupsi" yang merupakan rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025.

Titiek menjelaskan bahwa saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah memproses pembentukan Panitia Kerja (Panja) Alih Fungsi Lahan. 

Oleh karena itu, ia berharap masyarakat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan mengenai penyebab pasti bencana yang telah menelan banyak korban jiwa tersebut sebelum ada hasil pendalaman yang jelas.

“Panja kita semuanya kerja semuanya. Nanti tinggal ditunjuk aja salah satu wakil ketua siapa,” jelasnya.

Meski demikian, Titiek sepakat bahwa tata kelola perizinan di kawasan hutan memerlukan perhatian serius. 

Ketika disinggung mengenai perizinan pembukaan lahan, ia menekankan perlunya tinjauan ulang secara menyeluruh.

“Harus dievaluasi total,” tambahnya.

Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sebelumnya telah menyoroti adanya kontribusi signifikan dari aktivitas pembukaan lahan terhadap bencana di Sumatera. 

KLH mencatat aktivitas pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Hutan Tanaman Industri (HTI), pertambangan, hingga perkebunan sawit berperan besar dalam memicu erosi.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan, mengungkapkan bahwa pantauan udara memperlihatkan dampak masif dari aktivitas tersebut.

"Dari overview helikopter, terlihat jelas aktivitas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan kebun sawit. Tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar," ungkap Rizal dalam keterangan resminya, Jumat (5/12/2025).

Saat ini, pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto telah menggelar rapat koordinasi di Aceh untuk menangani dampak bencana, termasuk penyaluran bantuan dan penyediaan hunian sementara bagi para korban. 

(*/TRIBUN-MEDAN.com)

Sumber: tribunmedan.com/ Tribunnews.com

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan