Medan, VIVA – Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengembalikan 30 ton beras bantuan kemanusiaan dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) yang sebelumnya diserahkan oleh Wakil Duta Besar UEA, Shaima Al Hebsi di Posko Bantuan Bencana Kota Medan, Gedung PKK, pada Sabtu, 12 Desember 2025.

Pengembalian bantuan kemanusiaan untuk korban bencana di wilayah Sumatera Utara itu merujuk keputusan pemerintah pusat yang belum memutuskan menerima bantuan asing, untuk korban banjir di Sumut.

"Kita kembalikan ke Uni Emirat Arab," kata Wali Kota Medan, Rico Waas  usai peninjauan ke salah satu supermarket di kawasan Jalan Karya, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Kamis 18 Desember 2025, seperti dilansir VIVA Medan.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat menerima bantuan dari UAE

Rico menegaskan pengembalian bantuan tersebut dilakukan atas arahan Pemerintah Pusat. Menurutnya, hingga saat ini Pemerintah Pusat belum membuka penerimaan bantuan dari pihak asing terkait bencana alam yang terjadi. 

Karena itu, bantuan dari UEA tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Medan.

"Karena memang pemerintah belum atau tidak menerima bantuan dari pihak asing. Jadi kita kembalikan dan nantinya bisa dimanfaatkan lagi. Tapi untuk Kota Medan tidak menerima," ujar Rico.

Rico menuturkan, setelah menerima bantuan tersebut, Pemko Medan langsung berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. Hasil koordinasi menunjukkan bahwa belum ada keputusan untuk menerima bantuan luar negeri bagi penanganan bencana di wilayah Sumatera.

"Intinya kita sudah cek regulasi dan mekanisme penyampaian bantuan. Kita juga berkoordinasi dengan BNPB dan Kementerian Pertahanan. Melalui koordinasi itu, diputuskan bantuan ini belum dapat diterima,” jelasnya.

Sebagai informasi, bantuan dari Pemerintah Uni Emirat Arab tersebut meliputi 30 ton beras serta 300 paket bantuan yang berisi sembako, perlengkapan bayi, dan perlengkapan ibadah salat.

Belum Butuh Bantuan Asing

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengakui terdapat sejumlah pemimpin negara lain yang menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk mengatasi bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera.  

Namun, ia menegaskan Indonesia mampu menangani bencana secara mandiri. "Saya bilang terima kasih atas perhatian mereka, tetapi Indonesia mampu mengatasi ini," kata Prabowo dalam arahannya di Sidang Kabinet Paripurna, Senin, 15 Desember 2025.

Mantan Menteri Pertahanan ini memastikan bencana di tiga Provinsi yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh bisa dikendalikan. 

"Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus, ya," paparnya.

Lebih lanjut, Prabowo menyadari, ada pihak-pihak termasuk yang bermotif politik maupun kekuatan luar, berusaha melemahkan kepercayaan publik terhadap negara. 

"Di tengah bencana, di tengah musibah, yang ditonjolkan adalah kebohongan dan ketidakbenaran. Dikatakan pemerintah tidak hadir, padahal puluhan ribu personel sudah dikerahkan sejak awal," ujar Prabowo. 

Prabowo menegaskan, negara hadir secara nyata dalam penanganan bencana. Ia menyebut kekuatan negara terlihat dari kemampuan mengerahkan TNI, Polri, BNPB, dan Basarnas dalam waktu singkat, termasuk dukungan udara yang masif.

Prabowo mengatakan, puluhan helikopter dan belasan pesawat diterjunkan untuk menjangkau daerah terdampak, termasuk wilayah yang sulit diakses.