Menteri UMKM Maman Abdurrahman di acara Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Jayapura. (Kementerian UMKM/Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah memastikan tahap rekonstruksi dan pemulihan ekonomi bagi lebih dari 2 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan mulai dilaksanakan pada Kamis (9/1/2026).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa langkah awal pemulihan difokuskan pada pengaktifan kembali pasar serta pembersihan warung dan toko milik pelaku usaha di wilayah terdampak bencana.

“Tujuannya agar perekonomian masyarakat kembali bergerak,” ujarnya seperti dilansir dari Antara, Selasa (7/1/2026).

UMKM Terdampak Bencana di Sumatera Ditargetkan Pulih dalam 1 Tahun

Berdasarkan hasil pendataan Kementerian UMKM bersama pemerintah daerah dan lembaga keuangan, tercatat sebanyak 2.304.297 UMKM terdampak bencana di tiga provinsi tersebut.

Untuk mendukung proses pemulihan, pemerintah menyiapkan delapan Klinik UMKM Bangkit yang akan beroperasi di Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, Medan, dan Padang.

Fasilitas tersebut diharapkan menjadi pusat pendampingan bagi pelaku usaha agar dapat kembali menjalankan aktivitas ekonominya.

Maman menambahkan, lebih dari 200.000 UMKM yang tercatat sebagai debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan memperoleh relaksasi kredit. Kebijakan tersebut diberikan berdasarkan hasil pemetaan bersama bank penyalur serta lembaga penjamin KUR.

Cek UMKM di Tapsel, Seskab Teddy Ngopi Bareng Bobby hingga Kasad

Selain itu, pemulihan ekonomi juga dilakukan melalui reaktivasi pasar rakyat dengan dukungan 1.132 personel Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan aparatur sipil negara.

Kehadiran personel tersebut diharapkan dapat mempercepat normalisasi kegiatan ekonomi di kawasan terdampak.

Ia menegaskan Kementerian UMKM akan melakukan pemantauan dan pemetaan secara menyeluruh agar seluruh program pemulihan dapat berjalan secara komprehensif dan tepat sasaran di tiga provinsi tersebut.

Sementara itu, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa program pemberdayaan masyarakat terdampak bencana akan dijalankan melalui kelompok kerja lintas kementerian dan lembaga guna memastikan koordinasi berjalan optimal.

Kelompok kerja tersebut melibatkan Kementerian Sosial, Kementerian UMKM, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, serta sejumlah lembaga terkait lainnya.

Muhaimin menjelaskan seluruh program pemulihan akan disinergikan dengan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar pelaksanaannya lebih terarah dan berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah juga melibatkan masyarakat setempat melalui program padat karya sebagai bagian dari strategi pemulihan sosial dan ekonomi pascabencana.

“Keterlibatan masyarakat diharapkan memberikan manfaat berupa cash for work sehingga mereka tidak hanya terlibat dalam proses pemulihan, tetapi juga mendapatkan penghasilan,” ujarnya.