Ringkasan Berita:

• Jason Brodsky dari Atlantic Council menilai Trump cenderung menyukai operasi militer cepat, dramatis, dan tertarget, seperti serangan udara AS di Suriah pada masa jabatan pertamanya.
• Strategi pemenggalan kepemimpinan dinilai tidak akan mengubah sistem politik Iran karena struktur kekuasaan dirancang tetap bertahan meski kehilangan figur sentral.
• Brodsky menekankan Republik Islam Iran lebih besar dari satu individu, dengan lembaga dan mekanisme suksesi yang siap mengisi kekosongan kekuasaan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perang Amerika Serikat (AS) dan Iran sepertinya hanya menunggu waktu, setelah Presiden AS Donald Trump terus "memanaskan" situasi dengan kata-katanya.

Trump, terbaru, memberi sinyal kuat bahwa pasukan militer AS siap melancarkan serangan terhadap Iran. 

Donald Trump berdalih langkah ini diambil menyusul tindakan keras Teheran terhadap gelombang protes nasional yang memakan korban jiwa. 

Trump memperingatkan bahwa sebuah "armada besar" telah disiagakan untuk bertindak jika Iran tidak segera mengubah arah kebijakannya, sementara Teheran membalas dengan ancaman "balasan yang menghancurkan" terhadap setiap agresi.

Apa yang terjadi jika perang pecah?

Analis internasional memperingatkan bahwa konsekuensi dari serangan militer ini tidak akan sederhana, melainkan bisa memicu kekacauan regional dengan dampak global yang masif. 

Jason Brodsky dari Atlantic Council menilai Trump cenderung menyukai operasi militer yang bersifat bedah saraf, namun hasilnya belum tentu membawa stabilitas. 

"Presiden Trump secara historis menyukai operasi militer yang cepat, bedah (surgical), tertarget, dramatis, dan menentukan," ungkap Brodsky mengacu pada pola serangan udara AS di Suriah pada masa jabatan pertamanya.

Namun, strategi "pemenggalan" kepemimpinan ini diragukan efektivitasnya dalam mengubah sistem politik Iran secara fundamental. 

Pakar menilai struktur kekuasaan di Iran telah dirancang sedemikian rupa untuk tetap bertahan meskipun kehilangan figur sentral. 

"Republik Islam Iran lebih besar daripada satu individu mana pun; lembaga dan mekanisme suksesi sudah ada untuk mengisi kekosongan kekuasaan," tambah Brodsky, sembari mencatat bahwa hilangnya Pemimpin Tertinggi Ayatullah Ali Khamenei mungkin hanya akan menyebabkan destabilisasi sementara sebelum sistem kembali "mengeras"

Analisis dari BBC turut memperingatkan bahwa intervensi militer Barat di masa lalu, seperti di Irak dan Libya, sering kali berhasil menumbangkan rezim yang dianggap Barat otoriter, namun justru menjerumuskan negara tersebut ke dalam ketidakstabilan jangka panjang. 

Alih-alih transisi demokrasi yang mulus, tekanan militer dikhawatirkan justru akan memperkuat kelompok garis keras di dalam negeri Iran. 

Danny Citrinowicz, mantan pejabat intelijen Israel, memperingatkan," Serangan AS kemungkinan besar akan memperkuat kohesi elit di sekitar rezim, memarginalkan pengunjuk rasa, dan memperkuat narasi Teheran tentang kepungan pihak luar."

Baca juga: Iran Bersiap Hadapi Ancaman AS, Klaim Perkuat Militer dengan 1.000 Drone Tempur

Menurut dia, jika kepemimpinan sipil-religius Iran melemah namun tidak runtuh total, kekuasaan diprediksi akan berpindah sepenuhnya ke tangan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). 

"Sebagai kekuatan yang mendominasi jaringan keamanan dan sebagian besar ekonomi negara, IRGC bisa mengubah Iran menjadi rezim militer terbuka yang jauh lebih keras," katanya.

Ia menilai nama-nama seperti Mohammad Bagher Ghalibaf disebut berpotensi muncul sebagai otoritas sentral dalam masa transisi tersebut, yang alih-alih membawa reformasi, justru akan memantapkan sistem yang lebih represif.

Iran tak bakal diam

Di sisi lain, Iran dipastikan tidak akan tinggal diam dan siap melancarkan serangan balasan yang luas di seluruh kawasan. 

Menggunakan arsenal rudal balistik dan drone, Teheran diprediksi akan menghantam pangkalan militer AS dan infrastruktur negara-negara tetangga yang dianggap membantu Washington. 

Salah satu ancaman paling fatal adalah gangguan pada arus energi global melalui penebaran ranjau laut di Selat Hormuz, jalur pengiriman vital yang dilalui sekitar seperlima ekspor minyak dan gas dunia, yang dipastikan akan membuat harga energi dunia melonjak tajam.

Risiko paling mengerikan dari konfrontasi ini adalah runtuhnya otoritas pusat yang memicu perang saudara dan kerusuhan etnis di negara dengan penduduk lebih dari 90 juta jiwa tersebut. 

Tanpa adanya oposisi yang terorganisir dengan baik untuk mengambil alih pemerintahan, kekosongan kekuasaan hanya akan melahirkan anarki. 

"Iran kekurangan oposisi kredibel yang mampu memerintah negara; perubahan rezim yang dipaksakan dari luar bisa berujung pada kekacauan atau kontrol garis keras yang lebih ketat," tegas Citrinowicz mengenai bahaya kevakuman kepemimpinan pasca-serangan.

Ali Khamenei: Bukan Hanya Pemimpin bagi Iran

Ali Khamenei adalah Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran sejak tahun 1989, menggantikan Ayatullah Ruhollah Khomeini. 

Sebagai pemimpin tertinggi, ia memegang otoritas tertinggi dalam politik, militer, dan agama di Iran. 

Jabatan ini membuatnya memiliki pengaruh besar atas kebijakan dalam negeri maupun luar negeri, termasuk pengawasan terhadap presiden, parlemen, dan lembaga-lembaga negara.

Ali Khamenei menjadi figur sentral dalam menjaga stabilitas sistem politik Iran, yang dirancang agar tetap bertahan meski terjadi pergantian tokoh. 

Struktur pemerintahan Iran di bawah Khamenei menegaskan bahwa kekuasaan tidak hanya bergantung pada individu, melainkan pada lembaga-lembaga yang menopang Republik Islam.

Banyak yang tidak tahu jika Ali Khamenei bukan sekadar pemimpin tertinggi di Iran.

Ali Khamenei juga memiliki posisi penting sebagai salah satu marjaʿ taqlid (otoritas keagamaan tertinggi) bagi banyak umat Islam Syiah, khususnya Syiah Imamiyah.

Sebagai pemimpin politik, ia mengendalikan arah kebijakan Iran. 

Namun, sebagai ulama besar Islam Syiah, Khamenei juga menjadi rujukan dalam hal hukum Islam (fiqh), etika, dan kehidupan beragama. 

Sama seperti Ayatullah Ali Sistani di Irak, Ayatullah Ali Khamenei juga memiliki jutaan pengikut di luar Iran, mulai Lebanon, Pakistan, dan negara-negara lain.

Dalam tradisi Syiah, marjaʿ taqlid adalah ulama tingkat tertinggi yang menjadi rujukan hukum agama (fiqh) bagi para pengikutnya. 

Posisi marja sangat penting karena umat Islam Syiah diwajibkan untuk mengikuti (bertaklid) kepada seorang marja dalam urusan hukum Islam sehari-hari, seperti ibadah, muamalah, dan etika sosial. 

Marja dipandang sebagai otoritas keilmuan yang memiliki kapasitas ijtihad, yakni kemampuan menggali hukum langsung dari sumber-sumber syariat.

Hal demikian menjadikan peran Ali Khamenei demikian sentral, tidak hanya dalam pemerintahan Republik Islam Iran, tapi juga pemilik otoritas keagamaan yang memiliki jutaan pengikut. Fatwanya akan sangat berpengaruh bagi geopolitik di Timur Tengah.

Menlu Iran: Tidak Ada Negosiasi

Kembali ke "meja konflik", Menteri Luar Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, secara tegas menolak segala bentuk negosiasi dengan Washington di bawah bayang-bayang ancaman militer. 

Pernyataan ini muncul sebagai respons atas gertakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menyebut adanya "armada tempur" yang tengah bergerak menuju Iran. 

Araghchi menegaskan bahwa diplomasi yang dilakukan melalui ancaman militer tidak akan pernah efektif maupun berguna. 

"Perundingan hanya bisa terwujud jika AS bersedia meninggalkan tuntutan berlebihan dan isu-isu tidak rasional yang selama ini menyudutkan Teheran," ujarnya seperti dikutip dari The Cradle.

Bagi Teheran, negosiasi harus berdiri di atas landasan yang setara, berdasarkan rasa hormat dan keuntungan timbal balik. 

Araghchi menekankan bahwa upaya pihak mana pun yang ingin mencapai tujuan politik melalui paksaan fisik adalah tindakan yang tidak dapat diterima dan tidak bisa disebut sebagai diplomasi. 

Ia menyatakan bahwa pembicaraan baru bisa dimulai hanya ketika ancaman disingkirkan dari meja perundingan. Di tingkat regional, Iran mengklaim adanya kesepahaman dengan negara-negara tetangga yang mayoritas menolak opsi militer karena kekhawatiran akan ketidakstabilan besar di kawasan Timur Tengah.

Di sisi lain, Presiden Donald Trump justru memperkeruh suasana dengan mengeklaim bahwa armada tempur AS saat ini sedang "berlayar dengan gagah" menuju perairan Iran. 

Meski Trump menyatakan harapannya agar ada kesepakatan yang tercapai, pengiriman kapal induk USS Abraham Lincoln beserta skuadron jet tempur tambahan ke Asia Barat menunjukkan keseriusan AS dalam menekan Teheran. 

Menanggapi potensi serangan tersebut, misi Iran di PBB mengingatkan AS agar tidak mengulangi kesalahan fatal seperti dalam perang di Afghanistan dan Irak yang merugikan triliun dolar dan ribuan nyawa tentara AS. 

Iran menegaskan posisinya yang siap berdialog berdasarkan kepentingan bersama, namun tidak akan ragu untuk membela diri dengan kekuatan penuh jika terpojok. 

Teheran bahkan bersumpah akan memberikan balasan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap setiap agresi yang mengincar kedaulatan wilayahnya.

Laporan dari Middle East Eye (MEE) menyebutkan bahwa Washington tengah mempertimbangkan opsi "serangan presisi" terhadap pejabat tinggi dan pemimpin militer Iran yang dianggap bertanggung jawab atas kematian pedemonstran. 

Serangan tersebut dikabarkan bisa terjadi dalam waktu dekat, meskipun lini masanya masih dapat berubah mengikuti dinamika di lapangan.

Jika skenario ini benar-benar terjadi, Iran telah mengancam akan meluncurkan serangan balasan yang menyasar Israel serta pangkalan-pangkalan militer AS yang tersebar di kawasan tersebut.

Situasi saat ini menunjukkan kebuntuan diplomatik yang sangat berisiko bagi stabilitas global. Meskipun Trump sempat membatalkan rencana serangan sebelumnya dengan alasan adanya perubahan kebijakan internal Iran terkait penanganan kerusuhan, Teheran membantah keras klaim tersebut. 

Dengan posisi kedua negara yang sama-sama mengeras—AS dengan tekanan militer "armada"-nya dan Iran dengan janji serangan balasan total—potensi pecahnya konflik terbuka di Timur Tengah kini berada pada titik yang paling mengkhawatirkan.