Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih periode 2026–2031 Thomas Djiwandono menepis anggapan pengunduran dirinya sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra berkaitan dengan pencalonannya di BI. Ia menegaskan, langkah itu sudah diambil jauh sebelum namanya masuk bursa pimpinan bank sentral.

Keponakan Presiden Prabowo Subianto ini mengatakan, dirinya sudah tak lagi menjabat Bendahara Umum Partai Gerindra sejak awal menjadi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu).

“Saya ini di akta DPP yang baru bulan Maret 2025, itu enggak ada saya sebagai Bendahara Umum. Ya, itu fakta ya. Karena memang saya sudah mengundurkan diri dari posisi Bendahara Umum. Waktu itu saya merasa penting karena di Kemenkeu enggak ada aturan itu,” ujar Thomas di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Thomas menjelaskan, saat pertama dilantik sebagai Wamenkeu, ia sempat mencari tahu apakah ada kewajiban mundur dari partai politik, ternyata tidak ada aturan yang melarang. Meski begitu, ia tetap memilih keluar dari keanggotaan partai pada 31 Desember 2025.

“Sebagai anggota, saya resign 31 Desember 2025. Ya, karena juga apa prinsip tersebut. Apa kayaknya kok rasa-rasanya lebih baik (keluar dari partai) meskipun aturannya di Kemenkeu tidak ada, tapi lebih baik seperti itu ya,” kata dia.

Dia  juga memastikan, proses pengangkatannya sebagai Deputi Gubernur BI telah melalui mekanisme resmi tanpa ada prosedur yang dilompati.

“Saya ditunjuk sebagai Deputi Gubernur itu dilakukan juga melalui proses dan mekanisme yang sudah ada. Enggak ada satu hal yang di apa dilewatin, dilanggar, apalagi (yang) dibelok-belokin,” ucapnya.

Ia pun meminta publik tidak terus-menerus mengaitkan posisinya dengan latar belakang politik maupun hubungan keluarga dengan Presiden.

“Yang saya ingin tekankan adalah kalau soal bahwa latar belakang saya sebagai apa dulu, politisi, atau bahkan kedekatan keluarga, ya itu fakta. Ya, itu saya enggak bisa, ya itu fakta. Tapi kan tolong dilihat rekam jejak yang sudah saya lakukan sebelumnya,” tegas Thomas.