Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada penyediaan hunian bagi warga terdampak bencana di wilayah Sumatera, tetapi juga serius memikirkan pemulihan perekonomian masyarakat agar kehidupan mereka dapat kembali pulih secara menyeluruh.

“Saya lihat dari Kemendagri harus jelas juga, bagi kita semua. Bagaimana memampukan pemerintah daerah untuk recovery cepat. Kalau pemdanya tidak recovery cepat, bagaimana berharap rakyatnya bisa recovery cepat,” kata Deddy dalam rapat kerja bersama Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Dalam Negeri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026).

Deddy menjelaskan, hingga kini kondisi di sejumlah wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih memprihatinkan. Sungai-sungai di daerah tersebut, kata dia, masih dipenuhi batang-batang pohon, sementara kawasan permukiman warga masih tertutup lumpur dengan ketebalan yang bahkan hampir mencapai satu meter.

“Ia menyebut, hari-hari ini, sungai yang ada di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar), masih dipenuhi batang-batang pohon. Pemukiman masih penuh dengan lumpur bahkan hampir mencapai meter. ‘Derita siapakah ini? Siapa yang harus beresin barang ini. Syukur-syukur tidak datang lagi hujan. Termasuk penataan desa-desa yang berisiko,’ jelasnya,” tegasnya.

Menurut Deddy, lambannya pemulihan di tingkat daerah akan berdampak langsung terhadap kemampuan masyarakat untuk bangkit dari bencana. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peran Kementerian Dalam Negeri dalam mendorong pemerintah daerah agar bergerak cepat melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh.

Lebih lanjut, Deddy menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh berhenti pada penyediaan hunian semata. Ia mengingatkan, masyarakat terdampak bencana juga membutuhkan kepastian sumber penghidupan agar dapat melanjutkan kehidupan mereka pascabencana.

“Kedua yang paling penting, tidak sekadar hunian tapi mereka mau hidup darimana setelah bencana ini, sawahnya dihabisin sama lumpur ladangnya di babat semua longsor, kita cuma sediakan tapak hunian, tidak ada yang bicara soal ekonomi,” ujar Deddy.

Ia menilai, tanpa perencanaan pemulihan ekonomi yang matang, masyarakat akan terus berada dalam ketergantungan pada bantuan. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak dapat dibiarkan berlangsung dalam jangka panjang karena akan menghambat kemandirian dan kesejahteraan warga di daerah terdampak.

Karena itu, Deddy meminta Kementerian Dalam Negeri selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana untuk berperan lebih aktif. Ia mendorong agar Kemendagri dapat mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait lainnya untuk bersama-sama memikirkan strategi pemulihan ekonomi bagi masyarakat di tiga provinsi tersebut.

“Jadi tidak hanya hal teknis gedung dan segala macam, juga pembagian beban (soal pemulihan ekonomi) ini,” pungkasnya.