YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Mahfud MD menegaskan, rekrutmen Polri tidak boleh ada titipan.

Pihaknya akan menyiapkan jalur afirmasi untuk pendaftar dari daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T), para siswa berprestasi, dan perempuan.

KPRP saat ini telah menyerap aspirasi dari berbagai elemen. Selanjutnya, akan dilakukan penyusunan kesimpulan serta rekomendasi.

Mahfud MD mengatakan, seluruh proses menyerap aspirasi dari berbagai elemen sudah selesai.

"Sudah selesai, ini sudah pada penyusunan," ujar Mahfud MD usai menghadiri pengukuhan guru besar di UGM, Kamis (15/01/2025).

Baca juga: Mahfud MD Nilai Penegakan Hukum Polri Compang-Camping, Soroti Politik dan Kepemimpinan

Mahfud MD menyampaikan ada 30 masalah yang muncul dari proses menyerap aspirasi.

Salah satunya terkait dengan proses rekrutmen anggota Polri.

"Masalah prinsip dari 30 masalah yang muncul, satu masalah sudah disepakati bahwa rekrutmen polisi besok tidak boleh ada titip-titipan," ucapnya.

Mahfud mengatakan, selama ini dalam proses rekrutmen anggota Polri ada jatah khusus dari berbagai pihak.

"Selama ini kan ada jatah khusus, tuh. DPR nitip, parpol nitip, menteri nitip, ini nitip. Sehingga anaknya polisi sendiri nitip, sehingga banyak rakyat nggak dapat," tuturnya.

Baca juga: Mahfud MD Soroti Promosi di Polri: Ada Orang Belum Penuhi Syarat Tiba-tiba Naik Pangkat

Sediakan Rekrutmen Jalur Afirmasi

Mahfud MD mengungkapkan, rekrutmen anggota Polri ke depan akan disediakan jalur afirmasi.

Jalur tersebut diperuntukkan untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T).

"Nah, kemarin disepakati tidak boleh ada titip-titipan, tapi ada afirmasi. Afirmasinya tiga: Daerah tertinggal dan terluar 3T itu ya. Itu kayak Papua, itu nanti dapat jatah sendiri dengan passing grade yang berbeda," ungkapnya.

Selain itu, jalur afirmasi juga akan mengakomodasi kuota pendaftar perempuan dan siswa-siswa berprestasi.

"Yang kedua, perempuan harus dapat jatah tertentu. Lalu yang ketiga, orang berprestasi. SMA yang berprestasi nasional di berbagai bidang akan diberi jatah juga," ucapnya.

Baca juga: KUHP Baru, Hina Presiden Diancam Pidana 3 Tahun, Mahfud MD: Dibuat untuk Lindungi Kepala Negara

Jalur afirmasi tersebut, lanjut Mahfud, berlaku untuk semua jalur rekrutmen, baik Akademi Polri, bintara maupun tamtama.

"Ya nanti akan dibuat peraturan Kapolri secepatnya. Karena itu cukup di internal Polri, ya. Atau mungkin nanti kalau perlu, Perpres," katanya.