NEWSREAL.ID, PADANG- Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan ada tiga aspek utama yang harus menjadi fokus dalam reformasi kepolisian.

Hal ini ia sampaikan di Universitas Andalas, Kota Padang, Jumat (26/9), di tengah rencana pembentukan Komite Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Ada tiga pilar. Pertama, struktural yang menyangkut kelembagaan. Kedua, instrumental, yakni aturan-aturan di tubuh Polri. Ketiga, kultur atau budaya kerja di internal kepolisian,” ujar Mahfud.

Ia menjelaskan, pilar struktural dan instrumental sejatinya sudah cukup baik dan bisa diperbaiki secara bertahap. Namun, yang paling mendesak adalah aspek kultur. “Masih banyak praktik kotor, mulai dari perlindungan terhadap penjahat, nepotisme jabatan, mutasi tidak transparan, kenaikan pangkat hingga rekrutmen perwira yang tidak sehat. Bahkan sering terbawa ke ranah politik,” tegasnya.

Perlu Fokus

Mahfud menilai, reformasi Polri tidak bisa berhenti pada perubahan aturan atau kelembagaan, tetapi harus menyentuh persoalan budaya organisasi yang mengakar. “Saya kira itu yang perlu jadi fokus pemerintah, terutama Presiden Prabowo, jika ingin membenahi kepolisian,” katanya.

Menurut Mahfud, banyak laporan dari masyarakat bahkan dari anggota kepolisian sendiri yang merasa menjadi korban sistem yang ada saat ini. Karena itu, ia menyambut baik langkah Presiden Prabowo membentuk Komite Reformasi Polri yang akan digawangi sembilan tokoh, termasuk dirinya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengonfirmasi Mahfud sudah menyatakan kesediaan bergabung. “Alhamdulillah, beliau menyampaikan kesediaan untuk ikut bergabung,” kata Prasetyo.

Komite Reformasi Polri dibentuk sebagai respons atas berbagai demonstrasi yang pecah di sejumlah daerah dan menelan korban jiwa pada akhir Agustus lalu. Meski begitu, detail susunan anggota komite masih menunggu pengumuman resmi dari Istana. (tb)