Pemerintah dan relawan terus menggenjot pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban banjir bandang di Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat pemindahan warga dari lokasi pengungsian ke tempat tinggal yang lebih layak. (Beritasatu.com/Delfi Neski)

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah mencatat total rumah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hingga (14/1/2026) mencapai 238.783 unit.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, dari total tersebut kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan perbaikan rumah diperkirakan mencapai Rp 7,2 triliun.

“Pembangunan infrastruktur ini sangat terkait dengan perumahan dan permukiman. Saat ini jumlah rumah terdampak terus kami data dan update, baik kategori rusak ringan, sedang, berat, maupun hilang,” kata AHY dalam rapat koordinasi di kantor Kementerian Dalam Negeri, Kamis (15/1/2026).

Berdasarkan data sementara, wilayah dengan jumlah rumah terdampak terbanyak berada di Aceh, yakni sekitar 206.893 unit. Selanjutnya Sumatera Utara sebanyak 24.294 unit dan Sumatera Barat sebanyak 5.796 unit. Dari total tersebut, kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan perbaikan rumah warga diperkirakan mencapai sekitar Rp 8,2 triliun.

KLH Resmi Gugat 6 Perusahaan Pemicu Banjir Sumatera Rp 4,8 Triliun

“Dari ini semua, sebetulnya kita bisa mengkalkulasi, paling tidak diestimasi biaya pembangunan atau perbaikan rumah-rumah keluarga tersebut kurang lebih sekitar Rp 8,2 triliun,” tambahnya.

Sementara itu, estimasi kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dasar, berdasarkan laporan Menteri Pekerjaan Umum, mencapai sekitar Rp 51,8 triliun.

AHY menegaskan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya bertujuan membangun kembali, tetapi juga membangun dengan kualitas yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih tangguh terhadap bencana di masa depan.

“Kita harus membangun lebih baik, lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih adaptif serta resilient, agar mampu memitigasi potensi bencana ke depan,” ujarnya.

Kementan mulai Rehabilitasi 98.000 Ha Sawah Terdampak Bencana Sumatera

Menurut dia, pembangunan yang lebih baik sangat bergantung pada penataan ruang yang sesuai peruntukan serta berbasis mitigasi dan adaptasi bencana. Rehabilitasi hulu daerah aliran sungai serta relokasi rumah warga perlu dilakukan, terutama untuk hunian yang tidak memungkinkan dibangun kembali di lokasi semula.

Pemerintah juga akan melakukan pendataan kebutuhan lahan dan verifikasi status kepemilikan agar benar-benar clean and clear untuk hunian tetap. Selain itu, normalisasi pelayanan pertanahan akan dilakukan dengan melibatkan petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mendatangi langsung warga dan pengungsi guna mempercepat proses administrasi.

Selain perumahan, penyediaan air bersih dan sanitasi, jaringan komunikasi, serta normalisasi sungai juga menjadi pekerjaan penting untuk mencegah munculnya penyakit dan mendukung pemulihan aktivitas masyarakat.

“Data antara pemerintah pusat dan daerah harus diselaraskan. Tidak selalu mudah, tetapi harus ada satu kesimpulan yang menggunakan data yang sama,” tegas AHY.

Ia juga menyoroti pentingnya perbaikan infrastruktur irigasi yang rusak akibat bencana, mengingat perannya yang strategis dalam mendukung sektor pertanian di daerah terdampak.

Pembangunan dan pemulihan fasilitas umum, seperti sekolah, pusat pendidikan, fasilitas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, serta rumah ibadah juga menjadi perhatian. AHY mencontohkan aspirasi masyarakat di Aceh Tamiang yang berharap rumah ibadah dapat segera difungsikan kembali meski proses perbaikan rumah tinggal masih membutuhkan waktu.

AHY menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, terutama dalam pendanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur agar tidak terjadi tumpang tindih program.

“Ini membutuhkan pengawalan ketat, percepatan mobilisasi alat berat, serta kerja sama yang solid antara pusat dan daerah. Monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara berkala, baik di Jakarta maupun langsung di lapangan,” pungkasnya.