Ringkasan Berita:

• Ambisi Trump menguasai Greenland diperkirakan menelan biaya hingga 700 miliar dolar AS mencakup subsidi sosial, keamanan, dan infrastruktur jangka panjang.
• Greenland dinilai vital secara geopolitik karena posisinya di Arktik, kekayaan mineral tanah jarang, serta perannya dalam proyek pertahanan rudal Golden Dome untuk menghadapi Rusia dan China.
• Pemerintah Greenland menolak tegas rencana pencaplokan, memicu rencana demonstrasi di Nuuk dan Kopenhagen.

TRIBUNNEWS.COM - Ambisi Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengambil alih Greenland diperkirakan akan menelan biaya sangat besar, bisa melampaui 700 miliar dolar AS atau Rp 11.700 triliun (kurs Rp 16.700).

Angka tersebut, setara lebih dari setengah anggaran tahunan Departemen Pertahanan Amerika Serikat, sebagaimana dikutip dari Anadolu.

Adapun informasi itu diungkapkan oleh tiga sumber kepada NBC News, yang menyebut bahwa rencana penguasaan Greenland menjadi salah satu proyek geopolitik termahal dalam sejarah modern Amerika Serikat.

Meski menuai kritik luas, Trump tetap menunjukkan tekad kuat untuk menguasai pulau Arktik tersebut.

Trump bahkan secara terbuka menyatakan Amerika Serikat akan memiliki Greenland “dengan cara apapun”, pernyataan yang kini ditanggapi serius oleh pejabat pemerintah AS maupun sekutu-sekutu NATO.

Keinginan Trump untuk “memiliki” Greenland didorong oleh kekhawatiran strategis.

Sejumlah analis dan mantan pejabat AS memperingatkan bahwa jika Greenland suatu saat merdeka dari Denmark, wilayah itu berpotensi jatuh ke dalam pengaruh Rusia atau China.

Greenland memiliki garis pantai luas, posisi geografis vital di Kutub Utara, serta kekayaan sumber daya alam, terutama mineral tanah jarang yang sangat dibutuhkan industri teknologi dan pertahanan.

Trump juga mengaitkan Greenland dengan proyek sistem pertahanan rudal Golden Dome, yang disebutnya krusial bagi keamanan nasional Amerika Serikat.

“Amerika Serikat membutuhkan Greenland untuk tujuan keamanan nasional. Ini sangat penting untuk Golden Dome yang sedang kita bangun,” tulis Trump di Truth Social.

Baca juga: Trump Tak Gubris Desakan NATO, Tetap Kejar Kendali Greenland Meski Negara Eropa Kirim Pasukan

Kenapa Biaya Caplok Greenland Fantastis ?

Namun, kenyataannya ambisi Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengambil alih Greenland berpotensi menelan biaya fantastis karena menyentuh banyak aspek strategis, hukum, ekonomi, dan keamanan sekaligus, bukan sekadar transaksi pembelian wilayah.

Dari sisi finansial langsung, penguasaan Greenland akan mengharuskan Washington menggelontorkan dana sangat besar untuk menggantikan peran Denmark sebagai penyandang utama anggaran publik.

Saat ini, Denmark mengucurkan subsidi tahunan miliaran dolar untuk menopang layanan dasar Greenland, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur.

Jika AS mengambil alih kendali, beban anggaran tersebut otomatis beralih ke pemerintah Amerika Serikat dan harus dijamin secara berkelanjutan.

Selain itu, biaya keamanan dan militer menjadi faktor utama. Greenland memiliki luas sekitar 800 ribu mil persegi dengan kondisi geografis ekstrem.

Untuk mengamankan wilayah sebesar itu, AS harus memperluas kehadiran militernya, membangun pangkalan baru, memperkuat sistem radar Arktik, serta menempatkan pasukan dan logistik dalam jangka panjang.

Para analis menilai, biaya pertahanan ini saja bisa menyamai atau bahkan melampaui anggaran tahunan operasi militer besar AS di luar negeri.

Dari sisi politik dan hukum internasional, pencaplokan Greenland hampir pasti memicu konflik diplomatik serius dengan Denmark, Uni Eropa, dan NATO.

Guna meredam dampak tersebut, Washington diperkirakan harus mengeluarkan kompensasi politik dan ekonomi dalam skala besar, termasuk bantuan keuangan, kesepakatan dagang khusus, serta komitmen keamanan tambahan kepada sekutu.

Semua langkah ini memiliki konsekuensi anggaran jangka panjang yang signifikan.

Tak kalah mahal adalah biaya sosial dan administratif. Greenland memiliki hak menentukan nasib sendiri yang diakui secara internasional.

Setiap skema penguasaan oleh AS akan menuntut investasi besar untuk memastikan stabilitas sosial, membiayai pemerintahan lokal, serta meredam potensi penolakan dan protes warga.

Tanpa dukungan publik, AS berisiko menghadapi instabilitas berkepanjangan yang justru meningkatkan ongkos keamanan.

Di sisi lain, meski Greenland kaya mineral tanah jarang dan sumber daya energi, eksploitasi sumber daya tersebut tidak memberikan keuntungan instan.

Investasi awal untuk eksplorasi, infrastruktur pelabuhan, transportasi, dan perlindungan lingkungan di kawasan Arktik sangat mahal dan baru menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang.

Kombinasi subsidi sosial, pengamanan militer, kompensasi diplomatik, pengelolaan pemerintahan, serta investasi infrastruktur inilah yang membuat para analis memperkirakan total biaya penguasaan Greenland dapat mencapai 500 hingga 700 miliar dolar AS.

Angka tersebut, menjelaskan mengapa rencana caplok Greenland dipandang bukan hanya kontroversial secara politik, tetapi juga sebagai salah satu proyek geopolitik termahal yang pernah dipertimbangkan Amerika Serikat.

Penolakan Tegas dari Greenland

Meski harga yang ditawarkan untuk pencaplokan Greenland jumlahnya fantastis, namun Pemerintah Greenland dengan tegas menolak niat Trump.

Menteri Luar Negeri Greenland, Vivian Motzfeldt, menegaskan bahwa Greenland tidak ingin dimiliki, diperintah, atau menjadi bagian dari Amerika Serikat.

“Greenland tidak ingin dimiliki, diperintah, atau menjadi bagian dari AS,” kata Motzfeldt saat tiba di Washington untuk bertemu pejabat tinggi AS.

Sebagai bentuk penolakan, aksi demonstrasi direncanakan digelar di Nuuk dan di sejumlah kota di Denmark termasuk Kopenhagen, pada Sabtu (17/1/2026).

Para penyelenggara menegaskan, demonstrasi tersebut bertujuan menuntut penghormatan terhadap demokrasi Greenland dan hak menentukan nasib sendiri yang telah diakui secara internasional.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Pemerintahan Sendiri pada 2009, rakyat Greenland memiliki kewenangan luas untuk mengatur urusan dalam negeri, termasuk hak untuk menentukan arah politiknya di masa depan.

Karena itu, wacana pencaplokan oleh negara asing dipandang bertentangan dengan prinsip dasar tersebut.

(Tribunnews.com / Namira)