Otoritas Vietnam menetapkan standar kemiskinan terbaru untuk periode tahun 2026 hingga tahun 2030 mendatang. Di bawah standar baru yang didasarkan pada pendapatan per kapita yang lebih tinggi, warga dengan gaji atau penghasilan sebesar 2.800.000 VND, atau setara Rp 1,8 juta, akan dianggap miskin.

Penetapan standar kemiskinan terbaru ini, seperti dilansir media lokal Vietnam, Nhan Dan dan Vietnam.vn, Selasa (20/1/2026), didasarkan pada Dekrit No. 351/2025/ND-CP yang dirilis pemerintah Vietnam pada akhir tahun 2025. Dekrit ini mengatur penetapan standar kemiskinan multidimensi nasional periode tahun 2026-2030.

Namun, dinyatakan dalam dekrit terbaru itu bahwa standar kemiskinan nasional untuk periode tahun 2022-2025 akan masih diterapkan hingga 31 Desember 2026, sebelum standar terbaru mulai diberlakukan tahun 2027 mendatang.

Untuk periode tahun 2027-2030, kriteria pengukuran standar kemiskinan nasional di Vietnam ditetapkan berdasarkan pendapatan di dua area, yakni area pedesaan dan area perkotaan.

Di area pedesaan, setiap warga dengan pendapatan 2.200.00 VND, atau setara Rp 1,4 juta, per bulan masuk ke kategori miskin.

Di area perkotaan, setiap warga dengan pendapatan 2.800.000 VND, atau setara Rp 1,8 juta, per bulan masuk ke kategori miskin.

Standar terbaru itu meningkat cukup drastis dibandingkan standar kemiskinan sebelumnya untuk periode tahun 2022-2025, di mana warga pedesaan dengan pendapatan 1.500.000 VND, atau setara Rp 968 ribu, dan warga perkotaan dengan pendapatan 2.000.000 VND, atau setara Rp 1,2 juta, dianggap miskin.

Dekrit terbaru itu juga menetapkan kriteria untuk mengidentifikasi rumah tangga yang dianggap miskin dan hampir miskin di Vietnam. Kriteria ini mengukur berdasarkan akses setiap rumah tangga terhadap layanan sosial dasar di negara tersebut.

Layanan sosial dasar di Vietnam mencakup lapangan kerja, kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih dan sanitasi, dan informasi.

Sementara yang dimaksud indikator yang mengukur kurangnya layanan sosial dasar ada 12 poin, mencakup lapangan kerja, tanggungan dalam rumah tangga, gizi, asuransi kesehatan, tingkat pendidikan orang dewasa, kehadiran anak di sekolah, kualitas perumahan, luas perumahan rata-rata per kapita, akses air bersih, toilet sanitasi, penggunaan layanan telekomunikasi, dan sarana akses informasi.

Ditetapkan dalam dekrit tersebut bahwa rumah tangga miskin di pedesaan memiliki standar pendapatan per kapita 2.200.000 VND (Rp 1,4 juta) per bulan atau kurang, dan mengalami kekurangan dalam tiga indikator atau lebih yang mengukur akses terhadap layanan sosial dasar.

Untuk kriteria hampir miskin di pedesaan, rumah tangga tersebut hanya mengalami kekurangan di bawah tiga indikator akses layanan sosial dasar.

Kemudian kriteria rumah tangga miskin di perkotaan ditetapkan memiliki standar pendapatan per kapita 2.800.000 VND (Rp 1,8 juta) per bulan atau kurang, dan mengalami kekurangan dalam tiga indikator atau lebih yang mengukur akses terhadap layanan sosial dasar.

Untuk kriteria hampir miskin di perkotaan, rumah tangga tersebut hanya mengalami kekurangan di bawah tiga indikator akses layanan sosial dasar.

Standar penetapan kemiskinan terbaru ini, menurut Vietnam.vn, akan menjadi dasar untuk mengukur dan memantau tingkat kekurangan pendapatan dan akses terhadap layanan sosial dasar bagi masyarakat.

Hal ini juga akan menjadi dasar untuk mengidentifikasi kelompok sasaran dalam pelaksanaan kebijakan pengurangan kemiskinan dan jaminan sosial serta perencanaan kebijakan sosial-ekonomi lainnya