HERALD.ID—Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi mengakui, masih banyak komplain publik terkait pelaksanaan progam Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Termasuk karena kasus dugaan keracunan.

Makanya, dia meminta pemerintah kabupaten/kota di Jateng memeriksa kembali Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di daerahnya.

Program-program pemerintah pusat seperti MBG, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kata dia harus dikawal dan ikut dilaksanakan oleh para kepala daerah, tak hanya gubernur, tapi juga bupati/wali kota.

Menurutnya, hal itu penting agar pembangunan yang sudah digariskan pemerintah pusat linear dengan pemerintah daerah.

Meski begitu, Luthfi mengisyaratkan hal itu belum sepenuhnya tercermin di lapangan.

“Ada beberapa kabupaten/kota, yang lurahnya, MBG itu tidak ngerti. TNI-Polri sudah bangun (SPPG) terkait MBG, dia tidak tahu. Ini kebangetan,” kata Luthfi saat membuka Masa Musrenbang Provinsi Jateng 2026 secara virtual, Jumat (6/2/2026) dikutip dari Republika.co.id.

Penerima manfaat MBG di Jateng sudah mencapai sekitar 70 persen dari total target. “Tapi public complaint masih banyak,” ujarnya.

Ia lantas menyinggung soal kasus dugaan keracunan MBG yang baru-baru ini terjadi di SMAN 2 Kudus. Menurutnya, hal semacam itu tidak akan terulang jika tahapan clean and clear dari personel atau pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG betul-betul ditata. Termasuk memastikan setiap SPPG mengantongi SLHS.

“Coba cek lagi, ada SLHS-nya ndak itu. Jadi meskipun ini proyek nasional, tapi kita sebagai pejabat publik daerah harus mempunyai sense of belonging crisis agar masyarakat kita terpenuhi,” kata Luthfi.

Jumlah siswa di Provinsi Jateng yang diduga mengalami keracunan MBG sepanjang Januari 2026 mencapai 1.000-an siswa. Mereka tersebar di beberapa kabupaten/kota.

“Seribu orang ada kayaknya,” ungkap Sekretaris Tim Satgas Percepatan MBG Provinsi Jateng, Hanung Triyono, ketika ditanya perihal berapa jumlah siswa di Jateng yang diduga mengalami keracunan MBG sepanjang Januari 2026, Kamis (5/2/2026).

Menurut Hanung, penyebab dugaan keracunan dalam pelaksanaan MBG bisa berasal dari berbagai faktor. Namun dia mengeklaim, setiap SPPG berusaha untuk mencegah terjadinya hal tersebut.

“Tapi SPPG yang terlibat kasus keracunan diberhentikan dulu (operasionalnya). Nanti dibenahi dulu, baru dibuka lagi,” ujar Hanung.

Ketika ditanya apakah sudah pernah ada kasus orang tua murid melapor ke kepolisian terkait dugaan keracunan MBG di Jateng, Hanung menjawab belum menerima laporan semacam itu.

Namun dia mengimbau agar langkah demikian tak perlu dilakukan. “Enggak usahlah laporan. Asal kita niatnya baik, jangan saling melapor. Toh, niat kita bagus kok,” kata Hanung.

“Jadi kita harus membuat suasana yang bagus. Tidak usah lapor melapor. Asal ada komunikasi kan bagus. Kan semua biaya (perawatan dan pengobatan siswa alami gejala keracunan MBG) ditanggung oleh pemerintah juga,” tambah Hanung. (ilo)