JAKARTA, kabarbisnis.com: Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Dony Oskaria melarang impor gerbong dan lokomotif kereta tahun ini. Setiap kebutuhan, perlu dipasok dari dalam negeri.

Dony menuturkan, PT Industri Kereta Api (INKA) diyakini mampu menjadi memasok kebutuhan gerbong dan lokomotif kereta api. Langkah ini, kata dia, untuk menghidupkan industri lokal. "Saya mewajibkan kereta api itu tidak boleh lagi mengimpor gerbong maupun lokonya. Dia wajib melakukan manufacture di INKA. Kalau tidak ada keberpihakan, sampai kapan industri kita hidup?," tegas Dony dalam Economic Outlook 2026, di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sendiri pernah mengimpor kereta bekas pakai dari Jepang untuk pemenuhan kebutuhan KRL Jabodetabek. Belum lama ini, KAI Commuter juga mendatangkan sejumlah rangkaian baru dari China untuk menggantikan kereta yang berumur tua. Dony mengatakan, transformasi menyeluruh KAI akan memakan biaya Rp 50 triliun. Cara ini dilakukan untuk meningkatkan dampak ekonomi kedepannya.

"Kita akan menghabiskan kurang lebih total dari proses transformasi daripada perusahaan kereta api kita itu kurang lebih sekitar Rp 50 triliun. Kalau itu dilakukan tidak dengan keberpihakan terhadap industri kita, ini tidak akan terjadi dampak ekonominya," terang Dony.

Elektrifikasi Lima Kota

Pada konteks transformasi ini, Dony juga memerintahkan perluasan elektrifikasi jalur kereta api. Ada 5 kota baru yang disasar akan dilayani Kereta Rel Listrik (KRL) pada 2026 ini. "Kereta api, saya meminta mereka untuk melakukan tahun ini saja kita melakukan elektrifikasi di lima kota. Salah satunya di Jakarta, kita akan melakukan elektrifikasi Jakarta-Cikampek, Jakarta-Sukabumi, Jakarta-Rangkas.

"Tujuannya apa? Dengan kita melakukan elektrifikasi kereta api listrik ini akan menghidupkan kota-kota baru, dan tahun ini harus dilakukan, dan investasinya juga tidak terlalu besar," sambung Dony Oskaria.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto, secara resmi menetapkan penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor transportasi, yakni PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Industri Kereta Api (Persero). Total suntik modal yang dialokasikan mencapai lebih dari Rp 2,27 triliun.

Kebijakan ini dituangkan melalui dua peraturan pemerintah yang ditetapkan pada 30 Desember 2025, yaitu PP Nomor 51 Tahun 2025 untuk PT KAI dan PP Nomor 52 Tahun 2025 untuk PT INKA. Pemberian PMN bertujuan untuk menjalankan penugasan khusus dari Pemerintah Pusat guna meningkatkan pelayanan angkutan penumpang perkotaan dan merevitalisasi industri perkeretaapian nasional. kbc11