HIPMI Minta Pemerintah Tidak Impor 105.000 Kendaraan dari India, Utamakan Perakitan Lokal - /Tribunnews
HIPMI Minta Pemerintah Tidak Impor 105.000 Kendaraan dari India, Utamakan Perakitan Lokal
Pola impor CBU berpotensi menempatkan sebagian besar nilai tambah di luar negeri
Ringkasan Berita:
- HIPMI menilai rencana pengadaan kendaraan operasional melalui skema impor Completely Built Up (CBU) perlu ditinjau ulang secara komprehensif
- Skala pengadaan yang mencapai sekitar 105.000 unit kendaraan dengan nilai program sekitar Rp 24 triliun dinilai memiliki implikasi strategis terhadap struktur industri manufaktur
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendukung penuh penguatan ekonomi desa melalui program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai bagian dari agenda pemerataan pembangunan nasional.
Akan tetapi, organisasi menilai rencana pengadaan kendaraan operasional melalui skema impor Completely Built Up (CBU) perlu ditinjau ulang secara komprehensif.
Baca juga: Anggota DPR Kritik Rencana Agrinas Impor 105.000 Pikap India: Bertentangan dengan Komitmen Prabowo
Sekretaris Jenderal BPP HIPMI Anggawira mengatakan intervensi transportasi di wilayah pedesaan memang relevan untuk menurunkan biaya logistik dan mempercepat distribusi hasil pertanian maupun kebutuhan pokok masyarakat.
Meski demikian, skala pengadaan yang mencapai sekitar 105.000 unit kendaraan dengan nilai program sekitar Rp 24 triliun dinilai memiliki implikasi strategis terhadap struktur industri manufaktur nasional.
"Pola impor CBU berpotensi menempatkan sebagian besar nilai tambah di luar negeri. Sebaliknya, skema perakitan lokal melalui CKD atau pembangunan fasilitas produksi di dalam negeri dapat mengalihkan nilai tersebut ke ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan rantai pasok industri komponen, serta peningkatan kapasitas tenaga kerja terampil," tutur Anggawira melalui keterangan resmi, Sabtu (21/2/2026).
Skema Completely Knocked Down (CKD), berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat rantai pasok industri komponen, hingga meningkatkan kapasitas tenaga kerja terampil di sektor otomotif.
Dengan tingkat kandungan lokal sebesar 40-60 persen, belanja pemerintah dalam program KDMP dinilai bisa menjadi pengungkit aktivitas produksi domestik.
Efek penggandanya juga diperkirakan akan dirasakan sektor industri pendukung, mulai dari baja, sistem kelistrikan, ban, kaca, logistik, hingga jasa perawatan kendaraan.
Anggawira menyatakan, program KDMP seharusnya tidak berhenti pada penyediaan armada logistik desa semata. Ia menilai program tersebut dapat diarahkan sebagai bagian dari strategi industrialisasi nasional yang lebih luas.
"Skema pengadaan perlu mengedepankan kewajiban investasi fasilitas perakitan di dalam negeri, transfer teknologi, serta peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) secara bertahap," ungkapnya.
Menurut ia, keputusan mengenai impor atau produksi lokal bukan sekadar persoalan kecepatan pengadaan, melainkan menyangkut arah pembentukan kapasitas industri nasional dalam jangka panjang.
"Oleh karena itu, HIPMI mendorong agar implementasi Koperasi Desa Merah Putih dapat sekaligus menjadi katalisator pertumbuhan industri otomotif nasional yang berkelanjutan," terang Anggawira.
Sebagai informasi, PT Agrinas saat ini tengah mengimpor 105.000 unit kendaraan dari India untuk kebutuhan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Impor tersebut meliputi 35.000 unit mobil pikap 4x4 dari Mahindra & Mahindra, serta 35.000 unit pikap 4x4 dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.