Irma Suryani: Banyak BPJS PBI Dinonaktifkan karena Pembaruan Data, Warga Miskin Ikut Terdampak - SERAMBINEWS
Irma Suryani: Banyak BPJS PBI Dinonaktifkan karena Pembaruan Data, Warga Miskin Ikut Terdampak
Namun, ia mengakui masih banyak warga miskin yang ikut terdampak dan kesulitan mengaktifkan kembali kepesertaan meski sudah mengikuti prosedur.
Ringkasan Berita:
- BPJS PBI dinonaktifkan karena pembaruan data, terutama bagi penerima yang dinilai sudah mapan secara ekonomi.
- Irma menyebut warga miskin yang dinonaktifkan bisa mengurus surat keterangan miskin ke RT/RW dan Dinsos, tetapi proses reaktivasi sering tidak berjalan lancar.
- Kasus ini menimbulkan keresahan, apalagi saat pasien seperti penderita gagal ginjal terancam tidak bisa menjalani cuci darah karena status BPJS mendadak nonaktif.
SERAMBINEWS.COM - Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago menyebut penonaktifan peserta BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) dilakukan karena banyak penerima yang kondisi ekonominya sudah membaik.
Namun, ia mengakui masih banyak warga miskin yang ikut terdampak dan kesulitan mengaktifkan kembali kepesertaan meski sudah mengikuti prosedur.
Oleh karena itu memicu kegaduhan dan menghambat akses layanan kesehatan.
"Karena memang terjadi perubahan kondisi ekonomi, dari menganggur tiba-tiba dapat kerjaan. Tadinya tidak punya usaha, sekarang punya usaha dan mapan.
Sementara yang bersangkutan masih terus memegang kartu PBI," ujar Irma kepada Kompas.com, Kamis (5/2/2026).
Irma menekankan, orang-orang yang dulunya memiliki kartu BPJS PBI tapi kini sudah mapan memang harus dinonaktifkan dari kepesertaan PBI.
Baca juga: Ratusan Pasien Gagal Ginjal Terancam Tak Bisa Cuci Darah Usai BPJS PBI Mendadak Nonaktif
Dengan begitu, jatah PBI-nya bisa dinikmati oleh orang lain yang lebih membutuhkan.
Hanya saja, Irma mengakui banyak juga keluhan dari pemegang kartu PBI yang memang masih miskin dan membutuhkan akses pelayanan kesehatan dari BPJS tersebut, tapi tiba-tiba dinonaktifkan.
"Saya pernah mempertanyakan hal tersebut pada BPJS, mereka menginformasikan bahwa jika itu terjadi, jalan keluarnya adalah, yang bersangkutan dapat meminta surat keterangan miskin dari RT/RW atau kepala desa, lalu bawa ke dinas sosial agar kartunya dapat diaktifkan kembali," jelasnya.
"Namun faktanya banyak yang tidak dapat mengaktifkan kembali kartu tersebut walau sudah menggunakan prosedur resmi yang disampaikan pemerintah dalam mengakses layanan pengaktifan kembali tersebut," sambung Irma.
Irma menyampaikan, hal ini akhirnya menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
"Karena dengan adanya efisiensi transfer daerah banyak pemda yang mengurangi penerima manfaat kartu PBI-UHC (Universal Health Coverage), sehingga akses pelayanan kesehatan publik primer tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh rakyat yang membutuhkan bantuan pemerintah," imbuhnya. (*)
Berita lainnya terkait BPJS Kesehatan