Jutaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan mendadak dinonaktifkan dan jadi sorotan publik. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun mengaku rugi karena polemik ini, karena sebenarnya uang yang dikeluarkan negara untuk program tersebut masih sama tetapi citranya tetap jadi jelek.

Keluhan itu disampaikan Purbaya kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam rapat konsultasi pimpinan Komisi DPR RI terkait jaminan sosial pada Senin (9/2/2026). Dilansir detikNews, Purbaya mengatakan jumlah penghapusan peserta PBI JK pada Februari 2026 mencapai 11 juta orang. Jumlah yang besar ini membuat masyarakat terkejut dan menimbulkan gejolak.

"Sebelumnya 7 (juta), 1 (juta), 1 (juta), 1 (juta), 1 (juta), di bawah 1 juta. Jadi ini yang menimbulkan kejutan kenapa tiba-tiba ramai di Februari karena sebagian besar orang yang berpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi sehingga kerasa lah itu," kata Purbaya.

Purbaya menjelaskan bahwa penonaktifan peserta PBI sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola program JKN agar lebih tepat sasaran. Namun, ia menegaskan agar implementasi pemutakhiran data dilakukan dengan tertata dan sosialisasi yang cukup, sehingga tidak membuat keributan publik seperti yang terjadi saat ini.

"Jangan sampai yang sakit, tiba-tiba begitu mau cuci darah, tiba-tiba nggak berhak, kan itu kayaknya kita konyol, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya, pemerintah rugi dalam hal ini," tegas Purbaya.

Purbaya meminta kepada stakeholder untuk lebih bijak ketika menjalankan suatu kebijakan baru. Ia mendesak agar proses pemutakhiran data penerima PBI diperbaiki.

"Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung ribut dikit nggak apa, tetapi ini kan sama, uang yang dikeluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak pak, ke depan tolong dibetulin," lanjutnya.

Menurutnya, penonaktifan peserta PBI JK perlu dipertimbangkan dan tidak langsung diberlakukan begitu saja. Masyarakat perlu diberi jangka waktu sekitar 2-3 bulan. Selama itu, BPJS Kesehatan harus melakukan sosialisasi.

Bagi masyarakat yang tidak lagi masuk ke dalam daftar PBI JK, BPJS Kesehatan juga diminta melakukan sosialisasi terkait tindakan apa yang perlu dilakukan masyarakat tersebut. Peserta yang dinonaktifkan juga diberi waktu untuk menyampaikan sanggahan jika merasa masih layak masuk ke daftar PBI.

Lebih lanjut, Purbaya meminta penentuan jumlah PBI JK dilakukan hati-hati dan terukur dengan mengedepankan ketepatan sasaran, kemudahan akses layanan dan menjaga keberlanjutan program JKN.

"Jadi kita masalahnya adalah masalah operasional, masalah manajemen dan masalah sosialisasi yang harus bisa dibereskan secepatnya," ujarnya.

Baca selengkapnya di sini.