Biaya operasional lembaga penyiaran publik Inggris itu dilaporkan melampaui 2 miliar pound (sekitar Rp42,5 triliun) tahun lalu.

British Broadcasting Corporation (BBC) berencana memangkas anggaran tahunan dalam tiga tahun ke depan dan melakukan PHK untuk menghemat biaya. Demikian kantor berita RIA Novosti melaporkan pada Jumat (13/2).

"Di tengah pasar media yang berubah cepat, kami terus menghadapi tekanan finansial yang signifikan. Karena itu, kami berencana melakukan penghematan lanjutan sekitar 10 persen dari total biaya dalam tiga tahun ke depan," kata juru bicara BBC, seperti dikutip harian Inggris Financial Times.

British Broadcasting Corporation, adalah lembaga penyiaran publik tertua dan terbesar di dunia yang berbasis di London, Inggris Raya. Didirikan pada tahun 1922, BBC beroperasi sebagai lembaga independen yang menyediakan konten berita, informasi, edukasi, dan hiburan berskala global melalui layanan radio, televisi, dan daring. 

Biaya operasional lembaga penyiaran publik Inggris itu dilaporkan melampaui 2 miliar pound (sekitar Rp42,5 triliun) tahun lalu, sehingga pemangkasan anggaran diperkirakan mencapai sekitar 200 juta pound.

Direktur Jenderal BBC Tim Davie, yang mengumumkan rencana tersebut dalam telekonferensi, mengatakan bahwa pengurangan pegawai akan berdampak ke seluruh divisi, termasuk redaksi dan studio komersial.

Keputusan itu diambil setelah pemerintah menaikkan iuran televisi, sumber utama pendanaan BBC sebesar 5,5 pound menjadi 180 pound (sekitar Rp3,8 juta) per tahun. Seluruh pemilik televisi di Inggris diwajibkan membayar iuran tersebut.

Persaingan Ketat Media Berbayar

Laporan media lain menyebutkan bahwa kenaikan iuran itu terjadi di tengah persaingan ketat media berbayar seperti Netflix sehingga BBC menghadapi kesulitan untuk memenuhi tuntutan kualitas (value for money) dari pemirsa TV.

Pada Selasa, Davie mengatakan anggaran BBC World Service terancam habis pada Maret karena belum ada kesepakatan dengan Kementerian Luar Negeri (Foreign Office) terkait perpanjangan anggaran.

Pemerintah Inggris mulai meninjau kesepakatan tersebut setelah Presiden AS Donald Trump menggugat BBC pada Desember lalu dan menuntut ganti rugi senilai USD 10 miliar (sekitar Rp158,5 triliun) atas tuduhan mendistorsi pidatonya terkait peristiwa 6 Januari 2021.