JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menjelaskan bahwa uang iuran yang dibayarkan para anggota dewan perdamaian untuk keperluan rekonstruksi di Gaza, Palestina.

Dia pun menegaskan bahwa iuran tersebut bukanlah syarat untuk menjadi anggota dewan perdamaian yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut.

“Jadi begini, ini bukan membership fee, tapi kalau kita lihat kronologinya bahwa pembentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza pada khususnya dan Palestina termasuk upaya rekonstruksi,” ujar Sugiono dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Selasa (27/1/2026).

“Terus rekonstruksi siapa yang bayar? Kan seperti itu. Uangnya dari mana? Dananya dari mana? Kan seperti itu. Oleh karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ yang tentu saja ada keuntungan lain yaitu merupakan anggota tetap,” sambungnya.

Sugiono juga menekankan, iuran tersebut bukan kewajiban yang dibebankan kepada setiap anggota, melainkan bersifat sukarela.

“Enggak, enggak (Wajib). Itu semua negara yang diundang itu entitled untuk menjadi member selama tiga tahun. Itu bunyi charter-nya. Tapi kalau misalnya ikut berpartisipasi satu miliar dollar itu artinya dia permanen,” kata Sugiono menjelaskan.

Dalam kesempatan itu, Sugiono juga mengungkap bahwa Pemerintah Indonesia sudah memutuskan untuk ikut berpartisipasi dalam pembayaran iuran tersebut.

“Presiden memutuskan untuk ikut partisipasi,” ucap Sugiono.

Diberitakan sebelumnya, Indonesia resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Baca juga: Prabowo Putuskan Ikut Iuran Anggota Dewan Perdamaian Bentukan Trump

Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa Indonesia bersama sejumlah negara di kawasan Timur Tengah menyambut baik undangan tersebut.

“Menteri Luar Negeri Republik Turki, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin mereka oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian,” tulis Kementerian Luar Negeri melalui unggahan di media sosial X, Kamis (22/1/2026).

Setelah itu, Indonesia dan negara-negara terkait akan menandatangani dokumen keanggotaan sesuai dengan prosedur hukum masing-masing negara.

Para menteri dari negara-negara tersebut juga menegaskan kembali dukungan terhadap pelaksanaan misi Dewan Perdamaian sebagaimana tercantum dalam Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza yang didukung Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.

Adapun Dewan Perdamaian merupakan organisasi internasional yang diinisiasi pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk menyelesaikan berbagai konflik global.

Meski awalnya dirancang untuk mengawasi pembangunan kembali Gaza, peran Dewan Perdamaian tidak terbatas pada wilayah Palestina, tetapi juga mencakup kawasan konflik lainnya.

Dewan eksekutif organisasi ini akan dipimpin langsung oleh Trump dan beranggotakan sejumlah tokoh penting dunia.

Anggota tetap Dewan Perdamaian disebut-sebut diwajibkan membayar iuran sebesar 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 16,7 triliun untuk menjadi anggota tetap.

Jika tidak, negara yang bergabung tetap bisa menjadi anggota selama tiga tahun.