Jakarta, VIVA –  Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto bergabung ke dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) Gaza besutan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace ini mendulang kritik keras dari berbagai pihak termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof Sudarnoto Abdul Hakim menilai Board of Peace merupakan bentuk nyata dari langkah neokolonialisme. 

"MUI menegaskan bahwa isu Palestina bukan sekedar konflik biasa, melainkan persoalan penjajahan, perampasan hak dasar, dan kejahatan serta pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional," kata Prof Sudarnoto Abdul Hakim dalam keterangan resminya dikutip dari situs resmi MUI, Kamis 29 Januari 2026.

Sudarnoto menegaskan sikap MUI menolak 'perdamaian semu' sebagaimana yang diatur oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump karena tidak berbasis kepada keadilan.  Selain itu, MUI menilai bahwa setiap inisiatif perdamaian yang tidak secara tegas mengakui Palestina sebagai bangsa yang terjajah dan tidak menjadikan pengakhiran pendudukan Israel sebagai prasyarat utama. MUI menegaskan hal itu berpotensi melanggengkan kolonisasi dalam kemasan perdamaian. 

"Board of Peace adalah bentuk nyata langkah neokolonialisme. MUI memandang ada problem struktural Board of Peace yang sangat serius. Keterlibatan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai occupying power yang harus dimintai pertanggungjawaban, merupakan cacat mendasar," tegasnya. 

Sudarnoto menilai model ini berisiko menggeser isu dari keadilan dan kemerdekaan menjadi sekedar manajemen konflik dan stabilitas kawasan. Namun, MUI menghargai niat pemerintah Indonesia untuk berkontribusi bagi perdamain dunia. 

"Namun MUI juga mengingatkan bahwa keterlibatan tanpa garis merah yang jelas dapat menjadikan Indonesia sebagai legitimasi moral bagi skema yang justru merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina," tegasnya. 

MUI menegaskan bahwa dalam pandangan Islam dan nilai kemanusiaan universal, penjajahan dalam bentuk apapun adalah kezaliman yang wajib diakhiri. 

"Perdamaian sejati hanya mungkin terwujud apabila hak, martabat, dan kedaulatan rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya. Skema Board of Peace tidak menunjukkan arah perdamaian sejati," tegasnya. 

Minta Indonesia Keluar dari Keanggotaan Board of Peace

MUI juga meminta pemerintah Indonesia untuk untuk mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam Board of Peace, termasuk opsi untuk menarik diri dari forum tersebut.  Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menilai bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace keputusan yang aneh dan jelas tidak berpihak kepada Palestina. 

“Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina,” kata dia.

Dia menjelaskan lebih lanjut Board of Peace digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan anggotanya ada Perdana Menteri Israel Netanyahu yang melakukan penjajahan terhadap Palestina. Apalagi, dalam keanggotaan Board of Peace tidak ada negara Palestina. 

"Karena dalam penggagas Trump dan anggotanya ada (Perdana Menteri Israel) Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina," ujarnya. 

Dia juga melihat keanehan lainnya terkait bergabungnya Indonesia ke Board of Peace ditarik bayaran keanggotaan. 

"Anehnya lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan. Baiknya Pak Prabowo menarik diri aja," tegasnya.