tirto.id - Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI) meminta pemerintah meningkatkan kesiapsiagaan terhadap merebaknya virus Nipah di sejumlah negara. Pasalnya, ancaman pandemi berikutnya bisa muncul tanpa bisa diprediksi.

Pemerhati kesehatan global dan keamanan kesehatan dari RUKKI, Mohammad Ainul Ma'ruf, mengatakan bahwa respons pemerintah terhadap ancaman virus Nipah tidak boleh bersifat reaktif semata.

“Kita belajar dari COVID-19 bahwa keterlambatan deteksi dan lemahnya koordinasi lintas sektor dapat berakibat fatal,” kata Ainul dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (4/2/2026).

Menurut Ainul, kerangka International Health Regulations (IHR) yang telah diperbarui menekankan pendekatan whole-of-government dan whole-of-society. Artinya, kesiapsiagaan bukan hanya urusan sektor kesehatan, tetapi juga pertanian, lingkungan, transportasi, hingga pemerintah daerah dan komunitas.

RUKKI juga menyambut baik terbitnya Permenkes No.1 Tahun 2026 tentang KLB, Wabah, dan Krisis Kesehatan. Namun, katanya, manfaat kebijakan ini harus memastikan implementasi yang konsisten melindungi masyarakat dari ancaman kedaruratan kesehatan di masa depan.

“Pendekatan keamanan kesehatan hari ini menuntut sistem yang mampu mendeteksi sinyal wabah sedini mungkin, bahkan sebelum lonjakan kasus terjadi. Itu berarti kita membutuhkan sistem surveilans yang tidak hanya berbasis fasilitas kesehatan, tetapi juga berbasis masyarakat,” kata Ainul.

Surveilans berbasis masyarakat (community-based surveillance) memungkinkan deteksi dini melalui keterlibatan kader kesehatan, tenaga kesehatan primer, hingga jejaring komunitas lokal.

Pendekatan ini juga harus ditopang oleh sistem informasi kesehatan yang terintegrasi, real-time, dan inklusif.

“Pengalaman pandemi sebelumnya menunjukkan bahwa disinformasi bisa menyebar lebih cepat daripada virus. Pemerintah perlu memastikan informasi yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami masyarakat,” ujar Ainul.

Lebih jauh, RUKKI juga mendesak pemerintah untuk mebangun sistem surveilans terpadu lintas sektor, yang menghubungkan data kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan faktor lingkungan.

Termasuk memperkuat kapasitas laboratorium dan jejaring rujukan secara terkoordinasi, termasuk kejelasan alur pelaporan dan pembagian peran antara fasilitas layanan kesehatan, dinas kesehatan, laboratorium veteriner, dan otoritas terkait lainnya.

“Investasi pada pencegahan dan kesiapsiagaan jauh lebih efektif dan berbiaya rendah dibandingkan penanganan krisis saat wabah sudah meluas,” ujar Ma’ruf.

“Ancaman Nipah harus menjadi peringatan dini bagi Indonesia untuk memperkuat sistem kesehatan dan keamanan kesehatan nasional secara menyeluruh,” sambungnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan, Benjamin Paulus Octavianus, mengatakan virus Nipah hingga saat ini belum terdeteksi masuk ke Indonesia.

Benjamin menjelaskan virus Nipah merupakan penyakit yang sangat infeksius dan memiliki tingkat kematian tinggi, meski jumlah kasusnya secara global relatif sedikit dan tidak seperti COVID-19.

Dia menyebutkan hingga saat ini terdapat dua kasus di India, dan pemerintah setempat telah menerapkan pengendalian ketat, termasuk pembatasan wilayah untuk mencegah penyebaran lebih luas. Beberapa negara lain, seperti Thailand, juga memperketat pengawasan di bandara.

Oleh karena itu, Benjamin menekankan pentingnya penguatan karantina kesehatan di pintu-pintu masuk negara sebagai langkah pencegahan masuknya virus Nipah.

"Memang controlling ketat itu paling penting. Jadi controlling ketat, maka karantina kesehatan kita harus kita perkuat. Maka saya setiap ke airport di mana pun di Indonesia saya selalu ke Balai Karantina Kesehatan kita. Saya mau cek di Cengkareng itu, di Airport Soetta itu di setiap terminal ada, baik kedatangan maupun keberangkatan. Jadi bagus saya perhatikan," kata Benjamin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/2/2026) dilansir dari Antara.