Pengusaha yang tergabung dalam Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif (PIKKO) mengaku kecewa dengan rencana impor 105.000 mobil pickup yang dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Rencananya kendaraan tersebut akan diimpor dari India untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pengusaha otomotif kecil ini menilai impor kendaraan secara utuh yang mau dilakukan dapat menghilangkan kesempatan usaha bagi industri otomotif kecil dan menengah.

Ketua PIKKO Rosalina Faried dalam surat resminya ke Kementerian Perindustrian menyampaikan pihaknya meminta agar pengadaan pickup untuk koperasi desa tetap mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri. Mengingat kemampuan industri otomotif dan komponen otomotif dalam negeri sudah sangat mumpuni untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Pihaknya menilai rencana impor kendaraan operasional ini seharusnya menjadi ceruk bisnis yang dapat diambil industri komponen otomotif lokal. Dengan sinergi yang baik, anggotanya pun mampu ikut membuat kendaraan operasional tersebut.

"Keputusan impor dapat memberikan dampak ekonomi yang tidak bagus terhadap keberlangsungan ekosistem industri otomotif," bunyi keterangan dikutip dari laman Kementerian Perindustrian, Minggu (22/2/2026).

Pihak Rosalina sendiri memiliki total 110 anggota yang memproduksi komponen otomotif berbahan dasar metal, plastic rubber dan nonwoven insulation, karpet serta mould and dies yang merupakan tier 2 dan 3 industri otomotif nasional. Pihaknya juga selama ini menjadi bagian ekosistem dari OEM dan tier 1 untuk kendaraan roda dua dan roda empat atau lebih.

Dengan utilisasi produksi saat ini yang masih di angka 60-70% tentunya dampak impor kendaraan utuh tidak hanya dirasakan pabrikan, tetapi juga pada sekitar 6.000 tenaga kerja di sepanjang rantai pasok industri komponen otomotif. Langkah ini akan menimbulkan disrupsi pada keberlangsungan ekosistem industri otomotif nasional.

Menurut Rosalina di tengah situasi industri otomotif nasional yang masih lesu, pihaknya meminta adanya perhatian dari Pemerintah untuk melakukan pembatasan jumlah kendaraan yang diimpor dari India. Menurutnya lebih baik memberikan kesempatan kepada produsen lokal kendaraan bermotor menjadi pemasok kebutuhan kendaraan operasional koperasi desa.