JAKARTA - Kondisi fiskal Indonesia pada awal 2026 dinilai menghadapi tekanan serius seiring meningkatnya beban utang pemerintah. Ekonom senior Bright Institute Awalil Rizky memproyeksikan posisi utang pemerintah per 31 Desember 2025 telah mencapai Rp9.645 triliun, dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada di level 40,52 persen, berdasarkan analisis realisasi sementara APBN 2025.

Meski rasio tersebut masih berada di bawah batas maksimal 60 persen sebagaimana diatur undang-undang, Awalil menilai indikator tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuan bayar pemerintah. Menurut dia, fokus berlebihan pada rasio utang terhadap PDB berpotensi menutupi berbagai indikator kerentanan fiskal yang lebih substansial.

"Narasi Pemerintah yang selalu mengatakan kondisi utangnya aman, sejauh ini hanya berdasar rasio atas PDB. Berbagai indikator kerentanan utang yang lazim dipakai menganalisis kondisi seolah tidak diperlukan lagi untuk memastikannya," kata Awalil dalam catatan analisisnya, dikutip Selasa (13/1/2026).

Baca Juga: Defisit APBN 2025 Melebar Tembus Rp695,1 Triliun, Dekati Batas 3% dari PDB

Salah satu indikator yang paling mengkhawatirkan, lanjut Awalil, adalah posisi Keseimbangan Primer (KP) yang tercatat defisit sebesar Rp180,7 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara belum mampu menutup belanja pemerintah di luar pembayaran bunga utang.

Akibat defisit tersebut, pemerintah dinilai terpaksa menarik utang baru untuk membayar bunga dari utang lama. Awalil memperkirakan penarikan utang baru secara bruto sepanjang 2025 sebenarnya mencapai Rp1.563 triliun, jauh lebih besar dibandingkan angka pembiayaan neto yang selama ini disampaikan ke publik.

"Jika KP bernilai minus artinya sudah tidak tersedia dana untuk membayar bunga utang. Sebagian atau seluruh bunga utang dibayar dengan penambahan utang baru," tegasnya.

Analisis Bright Institute juga mencatat rasio utang terhadap pendapatan negara per akhir 2025 mencapai 349,96 persen. Angka ini jauh melampaui batas praktik terbaik yang direkomendasikan International Monetary Fund (IMF), yakni di kisaran 90 hingga 150 persen.

Selain itu, rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara pada 2025 diproyeksikan menembus 18,65 persen, jauh di atas standar IMF sebesar 7 hingga 10 persen. Kondisi tersebut dinilai semakin mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk membiayai belanja pembangunan dan program prioritas.

Baca Juga: Pemerintah Tarik Utang Baru Rp744 Triliun, Melebihi Defisit APBN 2025

Awalil pun mengingatkan adanya risiko serius terhadap kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan panjang. Ia menilai tekanan utang berpotensi mengganggu operasional keuangan negara jika tidak dikelola secara hati-hati.

"Kondisi utang pemerintah cukup mengkhawatirkan. Tidak tertutup kemungkinan, Pemerintah alami gagal sebagian kewajiban utang, terutama bunganya, pada tahun 2026. Sekurangnya, kesinambungan fiskal jangka menengah dan panjang telah terancam," pungkasnya.

Hingga kini, Kementerian Keuangan belum merilis data resmi posisi utang pemerintah per akhir 2025 dan menyatakan pengumuman akan dilakukan pada Februari mendatang setelah Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka PDB nasional.

(nng)