Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan aturan terbaru terkait paket layanan umrah selama puncak musim Ramadhan 1447 Hijriah. Pemerintah Indonesia menyoroti kebijakan ini karena terkait dengan layanan katering dan hotel bagi jamaah umrah.

Ketentuan ini mengikat seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Mereka wajib memastikan paket umrah Ramadhan 1447 H memenuhi standar layanan yang ditetapkan oleh otoritas Arab Saudi.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah RI, Puji Raharjo, menjelaskan bahwa tujuan kebijakan ini adalah untuk menjamin keamanan dan kenyamanan jamaah selama beribadah di Tanah Suci.

Puji Raharjo menyampaikan di Jakarta, Sabtu (28/2/2026), bahwa Pemerintah Arab Saudi ingin memastikan semua jamaah mendapat layanan yang jelas dan terjamin, terutama saat puncak Ramadhan. Oleh karena itu, PPIU harus menaati aturan paket layanan yang telah ditetapkan.

Ketentuan ini tertuang dalam surat Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi. Surat tersebut memuat sejumlah poin penting bagi penyelenggara umrah di Indonesia.

Layanan Katering Wajib Tercantum

Setiap paket umrah wajib mencantumkan layanan katering secara rinci dan jelas. Hal ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan konsumsi bagi jamaah selama berada di Arab Saudi.

Kewajiban ini bertujuan memastikan jamaah tidak mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama saat periode puncak Ramadhan ketika jumlah jamaah meningkat.

Jamaah Wajib Memiliki Paket Umrah yang Jelas

Jamaah tidak diperbolehkan berangkat ke Arab Saudi tanpa paket umrah yang riil dan telah disetujui. Paket tersebut wajib mencakup semua komponen layanan pokok, seperti tiket, akomodasi, transportasi, serta konsumsi.

Kebijakan ini diberlakukan untuk menjaga keselamatan serta kualitas pelayanan jamaah, sekaligus mencegah praktik penjualan paket yang tidak lengkap atau tidak realistis.

Penyelenggara Wajib Punya Bukti Pemesanan Hotel

Penyelenggara umrah diminta memastikan kondisi jamaah selama di Arab Saudi melalui koordinasi dengan pihak syarikah. Penyelenggara juga harus memiliki bukti pemesanan akomodasi di hotel resmi yang terdaftar pada Kementerian Pariwisata Arab Saudi.

Kementerian Haji dan Umrah akan segera menyosialisasikan ketentuan tersebut kepada seluruh PPIU. Tujuannya adalah mencegah potensi pelanggaran yang dapat merugikan jamaah.

Puji menegaskan, "Kami meminta seluruh penyelenggara perjalanan umrah segera menyesuaikan paket layanannya. Jangan sampai ada jamaah berangkat tanpa kepastian hotel, konsumsi, dan layanan dasar lainnya."

Pengawasan Diperketat Saat Ramadhan

Direktur Haji Khusus dan Umrah Akhmad Fauzin menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan langkah untuk meningkatkan kedisiplinan operasional penyelenggara umrah Indonesia, terutama pada musim Ramadhan.

Fauzin menjelaskan lonjakan jumlah jamaah selama Ramadhan membuat pengawasan terhadap layanan harus dilakukan lebih ketat. Arab Saudi ingin memastikan kedatangan jamaah lebih tertib dan akomodasinya jelas. Hal ini juga bertujuan melindungi jamaah dari paket umrah yang tidak realistis atau tidak lengkap.

Fauzin mengimbau masyarakat agar memilih biro perjalanan umrah resmi dengan paket layanan transparan dan lengkap.

"Kami mengingatkan calon jamaah agar memastikan paket umrah mencakup tiket, hotel, transportasi, konsumsi, dan layanan lainnya sebelum berangkat," kata Fauzin.