New York, Beritasatu.com – Dewan Keamanan (DK) PBB pada hari Rabu (11/3/2026) waktu AS mengadopsi resolusi yang mengutuk keras serangan rudal dan pesawat tak berawak (drone) Iran terhadap negara-negara Teluk dan Yordania. Sebanyak 13 anggota dewan memberikan suara mendukung, sementara Rusia dan China memilih abstain.

Resolusi PBB 2817, yang diajukan oleh Bahrain atas nama Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), didukung bersama oleh 135 negara. Ini merupakan salah satu bentuk dukungan terbesar untuk resolusi Dewan Keamanan dalam beberapa tahun terakhir.

Pernyataan tersebut “mengutuk tanpa ragu, dengan sekeras-kerasnya” serangan Iran yang menargetkan wilayah negara-negara Teluk dan Yordania. DK PBB menggambarkan serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional dan ancaman serius terhadap perdamaian serta keamanan internasional.

Resolusi itu menuntut agar Teheran “segera dan tanpa syarat” menghentikan serangan dan provokasi terhadap negara-negara tetangga, termasuk yang dilakukan melalui pasukan proksi. PBB juga menyerukan penghentian segera semua permusuhan. Dokumen tersebut menegaskan dukungan kuat untuk kedaulatan dan integritas teritorial negara-negara Teluk dan Yordania, serta menegaskan kembali hak mereka untuk membela diri berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB.

Resolusi tersebut secara khusus mengecam tindakan Iran yang digambarkan sebagai penargetan disengaja terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil penting, termasuk bandara, instalasi energi, serta fasilitas produksi dan distribusi pangan.

Selain itu, dokumen ini merujuk pada Resolusi Dewan Keamanan 552 (diadopsi tahun 1984 yang mengutuk serangan Iran terhadap pelayaran di Teluk). Hal ini menegaskan kembali pentingnya kebebasan navigasi di perairan internasional dan jalur pelayaran di tengah kekhawatiran atas ancaman terhadap lalu lintas maritim di kawasan tersebut.

DK PBB memperingatkan terhadap segala ancaman terhadap navigasi maritim, khususnya di jalur perairan strategis seperti Selat Hormuz dan Selat Bab Al-Mandab. Kawasan ini dinilai sangat penting bagi pasokan energi global dan arus perdagangan internasional.

Setelah pemungutan suara, Duta Besar Bahrain untuk PBB, Jamal Alrowaiei, mengatakan bahwa dukungan luas terhadap resolusi tersebut mencerminkan keprihatinan global. “Fakta bahwa 135 negara ikut mensponsori resolusi ini menjadi bukti kesadaran kolektif tentang betapa berbahayanya serangan Iran terhadap GCC dan Yordania,” katanya.

Serangan Iran telah menyebabkan korban jiwa di kalangan warga sipil, tambahnya. “Melindungi kawasan kita bukan hanya masalah regional, tetapi juga tanggung jawab internasional bersama yang terkait erat dengan stabilitas ekonomi global dan rantai pasokan internasional,” katanya.

Jerome Bonnafont, perwakilan tetap Prancis untuk PBB, menilai resolusi tersebut mengirimkan sinyal yang jelas. “Selama kurang lebih 12 hari terakhir, Timur Tengah sekali lagi dilanda perang. Perang ini menimbulkan risiko serius bagi keamanan regional dan harus segera dihentikan,” tegasnya.

Prancis menegaskan Iran memikul tanggung jawab utama atas eskalasi tersebut, mengacu pada program rudal, dukungan terhadap milisi regional, dan aktivitas nuklirnya.

Duta Besar China untuk PBB, Fu Cong, menyatakan Beijing mendukung kekhawatiran keamanan negara-negara Teluk, tetapi abstain karena menganggap resolusi tersebut tidak secara memadai mencerminkan penyebab konflik yang lebih luas. “Cara mendasar untuk mencegah memburuknya situasi lebih lanjut adalah dengan Amerika Serikat dan Israel menghentikan operasi militer mereka,” tegas Fu, seraya menyerukan semua pihak kembali ke dialog.

Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, juga memandang resolusi tersebut sebagai "sangat tidak seimbang,” jelasnya.

“Membicarakan serangan terhadap negara-negara di kawasan ini secara terpisah dari akar penyebab eskalasi saat ini, khususnya agresi Amerika Serikat dan Israel terhadap Republik Islam Iran, adalah hal yang mustahil dan tidak adil,” kata Nebenzia kepada dewan.

Resolusi tersebut dinilai "mengacaukan sebab dan akibat". Namun, Nebenzia menambahkan. “Serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil tidak dapat diterima dalam keadaan apa pun tidak di Iran, tidak di Bahrain, tidak di Yordania, tidak di Qatar, tidak di Kuwait, tidak di Oman, tidak di Arab Saudi, tidak di Uni Emirat Arab, tidak di Israel,” katanya.