Ringkasan Berita:

• Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD menilai polisi Board of Peace buatan Presiden AS Donald Trump tidak tepat untuk menyelamatkan perdamaian.
• Apalagi setelah meletusnya konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel sejak 28 Februari 2026 kemarin.
• Menurut Mahfud, BoP justru tampak tidak jelas dan diskriminatif sebagai sebuah Dewan Perdamaian. Karena BoP ingin membuat perdamaian di Gaza, tapi Palestina justru tidak ikut di dalamnya.

TRIBUNNEWS.COM - Di tengah meletusnya konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel sejak 28 Februari 2026 kemarin, Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai polisi Board of Peace atau Dewan Perdamaian buatan Presiden AS Donald Trump tidak tepat untuk menyelamatkan perdamaian.

Mahfud mengaku, lebih mendukung agar Indonesia menyuarakan perdamaian lewat Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

"Oleh sebab itu mungkin posisi di BoP itu enggak tepat untuk menyelamatkan perdamaian. Kenapa Indonesia tidak lewat PBB aja, aktif (menyuarakan perdamaian) kalau memang ya itu wadah yang resmi."

"Jadi sama, karena lebih banyak lewat PBB daripada lewat BoP yang juga enggak jelas," kata Mahfud dalam Podcast 'Terus Terang' di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (3/3/2026).

Menurut Mahfud, BoP justru tampak tidak jelas dan diskriminatif sebagai sebuah Dewan Perdamaian.

Karena BoP ingin membuat perdamaian di Gaza, tapi Palestina justru tidak ikut di dalamnya.

Bahkan Mahfud menilai, hal ini sebagai rencana pembunuhan terhadap sebuah bangsa.

"Apalagi dia BoP itu kemudian diskriminatif mau membuat perdamaian di Gaza tapi Palestina enggak boleh ikut di situ. Itu itu kan jelas rencana pembunuhan kan terhadap sebuah bangsa gitu," tegas Mahfud.

Mahfud menuturkan, masih belum terlambat untuk Indonesia keluar dari BoP sekarang.

"Nah, oleh sebab itu, saya kira Indonesia belum terlambat," imbuh Mahfud.

Baca juga: Buntut Konflik Iran Vs AS-Israel, Mahfud: Keterlibatan Indonesia di BoP Perlu Dipertimbangkan Lagi

Pemerintah Harus Arif

Kembali terkait BoP, Mahfud meyakini, Presiden Prabowo dalam membuat keputusan pasti memikirkan posisi dan langkah yang tepat untuk Indonesia.

Prabowo juga pasti memiliki perhitungan, pandangan, dan perspektifnya sendiri.

Namun, Mahfud menekankan bahwa kearifan sangat penting diterapkan dalam situasi konflik seperti ini.

Sehingga Mahfud mengharapkan pemerintah bisa bersikap arif dalam membuat keputusan untuk bangsa dan negara.

"Tapi ya kita lihat, saya kira Pak Prabowo juga di dalam  apa langkah-langkahnya itu karena memikirkan posisi dan langkah yang tepat bagi Indonesia. Pasti berhitung tentang posisi dirinya, posisi Indonesia dan sebagainya."

"Sehingga memilih langkah itu karena dia membaca sesuatu yang lain yang mungkin beda. Perspektif orang kan beda-beda, Pak. Ya, pemerintah mungkin punya pandangan lain."

"Tetapi kearifan itu dalam suatu situasi seperti ini harus dimunculkan. Pemerintah tuh harus arif ya, harus arif," tutur Mahfud.

Baca juga: PKS Soroti Kredibilitas BoP di Tengah Konflik Bersenjata Timur Tengah

Jangan Terjebak pada Pemikiran Aliran Dalam Sikapi Konflik Iran

Selanjutnya, terkait antara Iran vs AS-Israel yang hingga kini masih berlangsung, Mahfud mengimbau rakyat Indonesia tidak terjebak dalam pemikiran soal aliran yang ada di Iran, seperti aliran Sunni dan Syiah.

Sunni dan Syiah adalah dua aliran besar dalam Islam yang berbeda dalam pandangan kepemimpinan pasca-wafatnya Nabi Muhammad (632 M). 

Sunni menekankan konsensus dalam memilih khalifah, sedangkan Syiah (minoritas, dominan di Iran/Irak) meyakini kepemimpinan wajib di tangan keturunan Nabi (Imamah). 

Menurut Mahfud, dalam konflik Iran vs AS-Israel ini kita harus melihat dalam perspektif kemanusiaan saja.

"Juga sih situasi sekarang, terutama rakyatnya juga tidak usah terjebak pada pemikiran aliran Sunni, Syiah (yang ada di Iran) dan sebagainya. Ini soal kemanusiaan."

"Oleh sebab itu saya kira seruan-seruan kita untuk membantu Iran itu demi kemanusiaan bukan soal aliran-aliran Sunni, Syiah  dan sebagainya. Ya, itu menjadi penting," jelas Mahfud.

Baca juga: MUI Kecam Serangan AS-Israel ke Iran, Minta Indonesia Pertimbangkan Kembali Keanggotaan BoP

5 Alasan Indonesia Harus Segera Keluar dari BoP

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menilai Indonesia sebaiknya segera keluar dari kerja sama atau keterlibatan dalam Board of Peace (BoP). 

Politisi PDIP menilai, keputusan untuk tetap berada dalam BoP berpotensi membahayakan integritas politik luar negeri Indonesia di mata dunia serta menyimpang dari prinsip konstitusional politik luar negeri bebas aktif.

“Indonesia sudah terlanjur masuk ke dalam BoP. Namun daripada berlarut-larut dan menimbulkan persoalan yang lebih besar, sebaiknya pemerintah segera mengambil langkah untuk keluar. Ini penting demi menjaga konsistensi prinsip bebas aktif yang menjadi amanat konstitusi kita,” kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Selasa (3/3/2026).

TB Hasanuddin memaparkan lima alasan utama mengapa Indonesia perlu segera menarik diri dari BoP.

Pertama, partisipasi Indonesia dalam BoP dinilai telah mencederai prinsip bebas aktif sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. 

"Amanat untuk turut aktif menjaga perdamaian dunia tidak tercermin apabila Indonesia menjadi bagian dari organisasi yang dinilai membiarkan terjadinya agresi militer terhadap bangsa lain, dalam hal ini invasi AS-Israel ke Iran," ujarnya.

Baca juga: Ketua MPR Ahmad Muzani Respons Desakan Indonesia Mundur dari BOP: Presiden Sudah Tahu

Kedua, pemerintah dinilai tidak menunjukkan sikap tegas dalam mengutuk invasi AS-Israel ke Iran. 

"Hal ini memperkuat persepsi adanya keberpihakan Indonesia terhadap agresi tersebut dan menimbulkan kesan lemahnya komitmen terhadap penghormatan kedaulatan negara lain," ucapnya.

Ketiga, posisi yang dinilai tidak netral dan tidak konsisten dalam membela kedaulatan bangsa lain dapat memperburuk persepsi rakyat Palestina terhadap Indonesia. 

TB Hasanuddin mengingatkan bahwa mobilisasi pasukan TNI sebagai bagian dari ISF BoP berpotensi mendapat penolakan. 

"Bahkan, penolakan disebut telah muncul sejak dua pekan lalu ketika perwakilan Hamas secara terbuka menyatakan penolakan terhadap keberadaan pasukan asing di Gaza dan mengklaim telah berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia," ucapnya.

Keempat, alokasi anggaran untuk partisipasi TNI dalam pasukan ISF dinilai akan menekan kapasitas fiskal negara untuk tujuan yang masih bersifat spekulatif. 

Baca juga: 2 Guru Besar Sarankan Indonesia Keluar dari BoP, Prabowo Diminta Main Cantik Main Indah

"Dalam kondisi fiskal yang tengah tertekan, pemerintah diminta lebih selektif dalam penggunaan anggaran. Terlebih, dampak invasi AS-Israel ke Iran telah menimbulkan ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi memengaruhi stabilitas fiskal Indonesia," katanya.

Kelima, Indonesia dinilai berisiko terjebak dalam pusaran geopolitik Timur Tengah yang tidak menguntungkan dan berpotensi membahayakan. 

"Kita sudah dianggap sebagai pendukung kepentingan AS dan Israel yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah," ucapnya.

TB Hasanuddin menegaskan bahwa langkah keluar dari BoP bukan berarti Indonesia abai terhadap isu perdamaian dunia. 

Sebaliknya, hal tersebut justru untuk mengembalikan posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif, independen, serta berpihak pada perdamaian dan penghormatan terhadap kedaulatan setiap bangsa.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Chaerul Umam)

Baca berita lainnya terkait Iran Vs Amerika Memanas.