Menko PMK Pastikan Wacana Sekolah Daring Batal: Tidak Urgensi Saat Ini - Liputan6
Menko PMK Pastikan Wacana Sekolah Daring Batal: Tidak Urgensi Saat Ini
Menurut Pratikno, sekolah daring dibatalkan agar tak timbul learning loss dan sejalan dengan arahan Presiden untuk meningkatkan kualitas SDM.
- Mengapa rencana pembelajaran online dibatalkan?
- Siapa yang memutuskan pembatalan rencana pembelajaran online?
- Bagaimana metode pembelajaran yang akan diterapkan saat ini?
Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah membatalkan rencana pembelajaran online atau dalam jaringan (daring). Wacana ini sempat mengemuka sebagai upaya menghemat energi di tengah kriris global yang terjadi saat ini.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, setelah melakukan koordinasi dengan Menteri Dikdasmen dan Menag, akhirnya bersepakat proses pembelajaran tetap berjalan seperti biasa.
"Bahwa di sektor pendidikan, proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai timbul learning loss. Oleh karena itu, diutamakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara luring bagi siswa," kata Menko PMK saat memberiakn arahan internal kepada kedeputian kesehatan dan kedeputian pendidikan Kemenko PMK pada tanggal 23 Maret 2026.
Diakuinya, sempat ada diskusi tentang kemungkinan penerapan metode hybrid yang mengkombinasikan luring dan daring dalam kegiatan belajar mengajar. Tetapi mengingat pentingnya menjaga kualitas pendidikan siswa, maka dilakukan pembicaraan lintas kementerian. Keputusannya, pembelajaran daring bagi siswa tidak menjadi sebuah urgensi saat ini.
“Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum, baik yang berada di bawah Kemendikdasmen, Kemenag dan Kemendiktisainstek. Ini prioritas. Ini utama,” ujarnya.
Krisis Global Momentum Percepat Agenda Transformasi Nasional
Di momen itu, Menko PMK kembali menegaskan ulang arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, pada Jumat 13 Maret 2026 lalu. Prabowo berpesan situasi krisis global harus jadi momentum mendorong percepatan agenda transformasi nasional.
Sebagai bagian dari transformasi pemerintahan, Menko PMK menginstruksikan untuk mempercepat transformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, peningkatan kinerja birokrasi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta efisiensi di segala bidang. Perjalanan dinas yang non-esensial harus dipangkas, optimalisasi pertemuan dan rapat secara daring, serta penerapan FWA (flexible working arrangement) secara terukur sebagai bagian dari transformasi kerja yang lebih efektif dan efisien.
“Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien,” pungkasnya.